. . .

Diskes Tanggamus Kekurangan Rp3 Miliar-an untuk Bayar BPJS

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanggamus telah memulai tahap pertama pembahasan RAPBD-P 2018 dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pembahasan RAPBD-P 2018 yang dilaksanakan Jumat (31/8) itu terungkap, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus masih mengalami kekurangan anggaran antara Rp2 sampai Rp3 miliar untuk membayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan total anggaran yang harus dipenuhi Diskes Tanggamus adalah Rp4,9 miliar.

Pelaksanaan pembahasan RAPBD-P 2018 sempat mengalami skorsing waktu. Awalnya pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD dengan OPD itu, dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Namun hingga melewati jadwal yang sudah diagendakan, masih cukup banyak perwakilan OPD yang belum hadir di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tanggamus. Sehingga diskors sampai selesai Solat Jumat. Tepatnya pukul 13.30 WIB.

Banggar DPRD Tanggamus dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD, Sunu Jatmiko, S.Sos. bersama para Anggota Banggar. Pembahasan OPD pertama sesuai jadwal terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Kepala Diskes Sukisno, S.K.M., M.Kes. menyampaikan program penataan dalam APBDP 2018 harus lebih dikhususkan untuk menata Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) daerah.

“Ada kekurangan anggaran sekitar Rp2 miliar sampai Rp3 miliar, dari total anggaran Rp4,9 miliar untuk membayar BPJS. Dalam penataan dinas kami, baru bertambah Rp482 juta,” tutur Sukisno di hadapan banggar.

Anggota Banggar DPRD Tanggamus, Pahlawan Usman angkat bicara menanggapi kendala yang disampaikan Sukisno. Pahlawan Usman berharap adanya efisiensi dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Efisiensi dimaksud, baik dari RKA administrasi umum (adum) maupun kegiatan.

“Dalam pembahasan (RAPBD-P 2018) ini, kami akan lihat masing-masing kepala dinas dalam penyampaian RKA APBD-P-nya. Lalu seberapa besar efisiensi dan prioritas kegiatan OPD tersebut,” ungkap Pahlawan Usman.

Terpisah, salah satu anggota TAPD Tanggamus, Hendra Wijaya Mega mengatakan, masing-masing OPD di lingkup pemkab setempat dapat mempertahankan program-program di hadapan Banggar DPRD ketika pembahasan RAPBD-P 2018.

“Sebelum pembahasan antara Banggar DPRD dengan TAPD bersama OPD, tentu masing-masing (OPD) telah melakukan penataan rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Untuk itu saya berharap (masing-masing OPD) dapat mempertahankan program-program yang telah ditata dalam RAPBD-P 2018 ini,” imbau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus itu.

Ditemui terpisah, Anggota TAPD lainnya, Suhartono menyebutkan, pembahasan RAPBD-P 2018 tahap I dengan Banggar DPRD berjalan lancar. Ada sedikit-sedikit perdebatan, namun ia menilai itu sangatlah wajar. Karena setiap perwakilan OPD yang dibahas RKA-nya, pasti mempertahankan RKPD-nya.

“Pada tahap pertama kemarin, pembahasan RAPBD-2018 sudah mencakup 12 OPD. Kemudian, pembahasan tahap berikutnya dilanjutkan Senin (3/9) hingga Rabu (5/9),” ujar Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Tanggamus itu.

Selain dihadiri para Ketua OPD, Suhartono melanjutkan, pembahasan terhadap masing-masing OPD, juga wajib dihadiri para Kabid Pendanaan dan Anggaran beserta para Kasubdit OPD.

“Tujuannya agar setiap OPD mampu mencermati di mana saja pergeseran anggarannya setelah dibahas oleh Banggar DPRD,” tandas Suhartono. (ayp)