Disbertam Yakinkan Tak Ada Pemakaman Umum di Labuhan Ratu

0
389
views

translampung.com – Penolakan  Sekitar 70 kepala keluarga (KK) Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, atas wacana penempatan lokasi pemakaman umum (TPU) di RT 012 LK 01,disikapi oleh pihak Disbertam kota Bandar Lampung .

Menurut Kepala Bidang (kabid) Penerangan Lampu Jalan dan Pemakaman Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Disbertam) Kota Bandar Lampung Basyuni Akhyar mengatakan,bahwa setiap mendirikan Pemkaman Umum (TPU) dilingkungan masyarakat harus izin masyarakat, jika masyarakat sekitar tidak mengizinkan maka makam tidak diperbolehkan ada dilingkungan sekitar.

” Harus ada izin dulu kalau warga tidak setuju bararti tidak boleh ada lahan pemakaman disitu ,” katanya.

Menurut Basyuni sejauh ini pemkot memeng belum memiliki ketentuan atau prosedur masalah pendirian makam ditengah lingkungan,

” Ya ,saat ini  belum ada prosedur secara jelas soal pendikan makaman ditengah pemukiman warga, yang jelas harus izin RT, lurah dan masyarakat sekitar jika tidak dibolehkan maka jangan ada makam di bagun disitu yang jelas saat ini kita akan lihat dulu perkembanganya ,”kata Basuni .

Berita sebelumnya Sekitar 70 kepala keluarga (KK) Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung, menolak keras wacana penempatan lokasi pemakaman umum (TPU) di RT 012 LK 01, lantaran berada di tengah-tengah pemukiman warga.

Selain keberadaan TPU ditengah-tengah pemukiman, juga khawatir resapan air tanah kuburan.

“Kegelisahan ini sebenarnya terjadi pada semua warga, terutama warga Kelurahan Labuhan Ratu Raya, tepatnya di RT 012 LK 01 Kecamatan Kedaton, karena TPU itu rencananya ditempat kami, kenapa tidak dicari lokasi yang sedikit jauh dari rumah-rumah warga, ini di tengah-tengah,” kata  Kisman Lana, warga setempat .Minggu (03/4)

Selain itu juga, terus Kasman, dari pihak Nazir Makam, tidak pernah ada sosiaalisasi pemberitahuan akan TPU tersebut.

“Pertama di tengah-tengah pemukiman warga, warga juga tidak pernah diajak rembugkan, musyawarah mufakat dan kami yang berdekatan dengan lokasi ini juga tidak pernah ada persetujuan (teken),” jelasnya.

Bukan hanya itu, lanjutnya, TPU yang rencananya seluas 2000 meter tersebut, yang diperuntukkan tiga kelurahan yakni Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya dan Gedung Meneng yersebut, sebelumnya tanpa ada musyawarah.

“Ini fakta, kami-kami yang disini, terutama yang dekat dengan tanah makam ini, tidak ada pemberitahuan, belum pernah dilibatkan dalam musyawarah. Kedua, tanah makam itu juga, sama sekali tidak layak, karena curam, jelas rawan tanah longsor, makanya kami RT 12 menolaknya,” paparnya.

Nah, jika TPU itu ada sebelum adanya rumah-rumah penduduk, sudah pasti tidak ada penolakan, akan tetapi dari pihak rukun kematian tiga kelurahan ini, menempatkan TPU di kawasan padat penduduk. “Lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman warga, kalau dari dulu sudah ada itu tidak masalah. Selama ini makam ada di Jalan Untung Sutopati. Ini lokasi jika TPU di Untung Suropati sudah penuh, kan masih banyak lokasi lain, kenapa mesti dipemukiman warga,,” jelasnya.

Warga khawatir, imbuhnya, kedepannya ada pencemaran air. “Tanah makam ini pengadaan rukem, yang letaknya berada tepat di RT 11 dan RT 12. Kalau menurut sejarah bahwa rencana TPU itu sudah sejak tahun 2012 warga dimita iuran dan yang janggal tanah itu issunya tanah wakap, kenapa di komersilkan, masak kalau meninggal dunia ada klas-klasnya, kalau kuburan agak bagus Rp300 ribu dan kalau yang biasa-biasa saja Rp200 ribu, ini sudah komersil,” pungkasnya (ydn)

LEAVE A REPLY