. . .

Dirut PLN akan Penuhi Panggilan KPK Berikutnya

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kesempatan pemeriksaan selanjutnya.

“Direktur Utama PLN menyatakan akan hadir pada pemeriksaan selanjutnya di KPK sebagai bentuk ketaatan pada proses hukum yang sedang berjalan,” demikian pesan tertulis yang disampaikan melalui Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka di Jakarta, Selasa.

Made menyampaikan Dirut PLN berhalangan hadir hari Selasa (31/7) memenuhi panggilan KPK karena ada undangan rapat terbatas atau ratas kabinet di Bogor.

“Sangat mendadak yang berkaitan langsung dengan tugas PLN antara lain masalah DMO, B20 dan masalah devisa,” kata Made.

Sebelumnya, Dirut PLN sempat hadir pada jadwal pemanggilan pertama di KPK, Jumat (20/7). KPK mendalami pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan para tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

“Penyidik mendalami pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh saksi dengan tersangka. Selain itu, dalam kapasitas saksi sebagai Dirut PLN, penyidik juga mendalami peran dan arahan saksi dalam hal penunjukkan Blackgold,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

Sofyan diperiksa sekitar enam jam sebagai saksi. Saat keluar dari gedung KPK ia mengaku menjelaskan sejumlah hal soal kebijakan perusahaan.

“Ditanyakan mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya sesuai fungsi dirut. Saya jelaskan masalah-masalah kebijakan dan sebagainya, cukup detail,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan, penunjukan anggota konsorsium untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1 dimiliki PT PJB Investasi.

“Pemilihan langsung emang itu ketentuannya penugasan. Ada kebijakan yang dikeluarkan perusahaan kepada PJB (Pembangkit Jawa-Bali),” ungkap Sofyan.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2018-2027 proyek senilai Rp12,78 triliun dikerjakan oleh konsorsium perusahaan yang terdiri atas PT PJBI, PT PLN Batubara, PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering Company Limited. Tersangka pemberi suap dalam kasus ini, Johannes Budisutrisno Kotjo adalah pemegang saham BlackGold hingga Juni 2018.

Sedangkan PT Pembangkit Jawa-Bali Investasi adalah anak usaha PT PLN yang memegang proyek hingga 59 persen sedangkan sisanya 41 persen dikerjakan tiga perusahaan konsorsium. PT PJB ini juga yang punya kewenangan untuk menentukan perusahaan-perusahaan anggota konsorsium Namun terkait pertemuannya dengan Johannes dan tersangka penerima suap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, tidak menjelaskan kepada wartawan.

“Oh tidak tahu, tanya sama penyidik yang jelas, sudah ya,” tambah Sofyan pendek.(ant/fin)