Dinas PU Sosialisi Pelaksanaan Proyek Tahun 2016

0
517
views
Kotabumi  – Agar dalam tahapan pelaksanaan pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan pembangunan di Lampura dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar sosialisasi dalam bidang hukum di aula kantor setempat.
Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 50 Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)
Kepala Dinas PU Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Hi. Syahbudin, melalui Kabid Tata Ruang, Karnadi, menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan sosialisasi ini pihaknya melibatkan tiga instansi diantaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Polres Lampura dan Kejaksaan Negeri Kotabumi.
” Tiga instansi yang kita libatkan ada  BPJS, agar PPK dan PPTK menegaskan kepada para rekanan agar menyertakan para pekerjanya dalam BPJS sebagai upaya Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja(SMK3),” Ujarnya, Selasa (26/4).
Dijelaskannya, bahwa hal tersebut  sudah menjadi persyaratan mutlak bagi rekanan yang akan mengikuti penawaran pekerjaan paket proyek 2016. ” Kalau itu belum terpenuhi maka dipastikan tidak dapat melakukan penawaran,” Jelas Karnadi.
Disamping itu, terkait dengan adanya sosialisasi dalam bidang hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, ini merupakan  upaya agar PPK dan PPTK serta tim PHO dan FHO dapat memahami prosedur hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “ ini dilakukan agar terhindar dari pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” Pungkasnya.
Dikatakannya lebih lanjut, bahwa sosialisasi itu sebagai pesan moral kepada pelaksana seperti PPK dan PPTK agar tidak ragu dalam menjalankan tugasnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Perpres 54/2010, Perpres 35/2011, jo Perpres 70/2012, jo Perpres 04/2015.”Jangan sampai langkah yang diambil PPK dan PPTK melanggar aturan tersebut,”Katanya.
Sementara Kasat Reskrim Polres Lampura AKP Supriyanto Husin didampingi Kanit Tipiter IPTU Andri seusai sosialisasi menyatakan PPK dan PPTK harus memahami praktik tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti praktek kolusi, mark-up, dan tidak sesuai dengan aturan yang ada.
”Jika PPK dan PPTK ini melaksanakan tugas dengan sesuai dengan forsinya, maka dipastikan tidak akan tersentuh oleh hukum, dan ini harus juga diikuti oleh rekanan. Jangan panitianya sudah baik malah rekanannya yang tidak baik,”kata dia sambil berharap pelaksanaan proyek 2016 dapat berjalan lancar, aman dan tidak terjadi pelanggaran hukum.(Qin)

LEAVE A REPLY