Dinas PU-PR Lamsel Banyak Diadukan Masyarakat

0
322
views

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA-Sejak dibukanya layanan pengaduan Call Center oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lamsel, banyak pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan insfrastruktur jalan yang rusak.

“Sejak dibukanya Call center ini, paling banyak pengaduan yang masuk adalah mengenai jalan yang rusak disetiap desa,” kata Harly Ardiansyah selaku operator mewakili Kepala Diskominfo M.Syahroni saat ditemui, diruangan operator Call center, Rabu (8/2).

Dari pengaduan masyarakat tersebut, lanjut Harly yang akan ditanggapi adalah nomor yang menunjukkan identitas si pengirim. Sedangkan, untuk pengaduan yang tampa menyebutkan jati dirinya tidak diteruskan ke Dinas terkait.

“Kalau sipengirim jelas mau menyebutkan indentitasnya, maka pengaduan tersebut langsung kami teruskan kenomor kepala Satkernya,” ujar dia.

Dijelaskan dia, dari inbox yang masuk ada 20 pengaduan yang resmi untuk Satker Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Dimana mereka mengadukan tentang insfratruktur jalan.

“Dari pengadaun ini, kami selaku Call center langsung meneruskan dan menyapaikan ke nomor kepala Satkernya,” jelas dia.

Sedangkan tindak lanjut atas pengaduan ini, ditambahkan dia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas tersebut.

“Ya kalau kami (Diskominfo-red) sifatnya hanya menerima atas pengaduan, selanjutnya itu menjadi kewenangan dari Satker yang bersangkutan,” kata dia.

Sementara itu, ditemui secara terpisah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lamsel Hermansyah Hamindi mengatakan terkait banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Call center tersebut dirinya mengatakan akan menyikapi setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

“Yang jelas kita sikapi, kemudian langsung disurvei jalan mana saja yang mereka keluhkan itu,” ucap Herman.

Selain menyikapi setiap pengaduan yang disampaikan baik lisan maupun Call center, pihaknya juga melakukan sosialisasi program kepada masyarakat tentang pembangunan. Sebab, dalam pembangunan itu tidak serta merta bisa dilakukan oleh Pemkab dalam hal ini Dinas PU-PR.

“Dalam setiap pembangunan tentunya terencana, terprogram dan tersusun anggarannya. Hal inilah yang kami sosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui,” ujar dia.

Untuk menyikapi soal pengaduan ini, ditambahkan dia, diperlukan langkah yang tepat. Terkecuali, dalam kondisi darut yang mesti segera dibangun.

“Tetapi, kami juga tidak akan tinggal diam saja atas pengaduan itu. Setelah kami survei barulah dianggarkan dalam APBD-P,” pungkasnya.(jhn)