Diduga TMII Langgar Perda, DPRD Metro Angkat Bicara

0
297
views
Saat Nasriyanto Effendy angkat bicara tentan TMII langgar Perda diruang kerjanya

 

Translampung.com, METRO – DPRD Kota Metro angkat bicara terkait dugaan pelanggaran  terhadap Perda RTRW nomor 1 tahun 2012, sebab Perda dikota Metro ini ada dua macam yakni Perda yang dibuat Eksekutif dibahas dan digodok di DPRD, lalu ada Perda inisiatif yang berasal dari Legeslatif itu sendiri dan juga digodok bersama Eksekutif juga.

Hi. Nasrianto dari Komisi I mengatakan sangat menyayangkan atas adanya dugaan pelanggaran Perda dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Metro Indonesia Indah (TMII) di Kelurahan Banjarsari Metro Utara diduga langgar Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro nomor 1 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah, disebutkan dalam  pasal 28 (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Metro meliputi rencana pola ruang kawasan lindung, rencana pola ruang kawasan budidaya, jadi perlu difahami yang dimaksud dengan ruang kawasan lindung dan budidaya  lalu Pasal 29(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)yang meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar Dam dan saluran irigasi dan dalam ayat (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Sungai Way Raman,  Sungai Way Bunut, Sungai Way Batanghari, dan Sungai Way Sekampung, yang selanjutnya disebutkan tentang garis sempadan sungai berjarak 30 meter, sementara TMII berada di kawasan Sungai Way Bunut.

Lanjutnya, Perda RTRW tersebut adalah berasal dari Eksekutif dibahas dan digodok bersama Legeslatif, mulai dari bentuk Raperda hingga menjadi Perda artinya sama –sama menyetujui tentang Perda yang telah disyahkan itu dibuat dengan memperhatikan aturan yang lebih tinggi baik itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri dan lainnya.

Semestinya BKPRD sebelum mengeluarkan rekomendasi terlebih dahulu turun kelapangan melihat kondisi tersebut, bertentangan atau tidak dengan peraturan yang ada, jadi permasalahan regulasi peraturan itu harus jelas, jangan ada  yang dibolehkan ada yang tidak dan tentunya ini akan berpengaruh pada investor yang akan datang baik itu investor luar maupun investor dari kota metro. “ Saya rasa nggak mungkin jika dari pihak Eksekutif tidak mengetahui adanya Perda itu, apalagi BKPRD telah memberikan rekomendasi, seyogyanya Perda tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan, bukan berarti kita tidak memberi apresiasi terhadap Pembangunan TMII”, ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Syachri Ramadhan, S.Sos., MM. mengatakan bahwa  saat ini telah mendapat salinan berkas dari Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tentang adanya rekomendasi dengan beberapa item yang harus dilengkapi oleh pemohon dari TMII tersebut, ujarnya.

Yerri Noor Kartiko Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mengatakan bahwa iapun telah menerima rekomendasi dari BKPRD, dan pihak TMII telah mengajukan berkas UKL-UPL namun dikatakannya ada masalah baku mutu air itu memerlukan hasil penelitian dari Bandar Lampung yang akan mengeluarkan izinnya dan kamipun sudah meneruskan berkas tersebut ke Bandar Lampung dan tinggal menunggu hasilnya, kata Yerri.

Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro, Robby K Saputra ketika dikonfirmasi terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Perda tentang Tata Ruang dirinya mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi pada dinas-dinas yang terkait, untuk turun kelokasi agar mengetahui yang sebenarnya, kata Robby.(Lik)