. . .

Diduga Tidak Transparan Terkait Anggaran Perawatan Randis DKP

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESISIR BARAT – Kendaraan dinas (randis) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kabupaten Pesisir Barat diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan randis tersebut.  Pasalnya,  kendaraan tersebut dalam kurun waktu satu tahun hanya diganti oli sebanyak dua kali baik kendaraan jenis roda empat maupun kendaraan jenis roda dua.

Menurut kepala dinas (kadis), Hasnul Abrar mengatakan pada tahun 2018, sebanyak delapan randis baik mobil maupun motor yang  ada Dinas Kelautan dalam kurun satu tahun untuk penggantian oli kendaraan tersebut telah dianggarkan.

“Kalau untuk mobil enam bulan sekali ganti oli begitu juga dengan randis motor, selain itu jika untuk penggantian ban kendaraan satu kali dalam satu tahun,”ujarnya kepada translampung.com, Senin (30/7) di ruangannya.

Dijelaskannya, adapun yang mendapatkan kendaraan dinas tersebut Kadis, Sekretaris, Kabid, Bendahara barang dan Kasi dinas setempat.

“Untuk kendaraan dinas roda empat ada satu unit dan kendaraan roda dua ada tujuh unit, kalau yang dapat jatah kendaraan dinas mobil tentu kadis, satu motor untuk sekretaris, dua kepala bidang, tiga kasi dan satu bendahara barang, ” terangnya.

Selain itu,  Untuk jenis mobil dinas berjenis avanza 2000 CC dengan nomor polisi BE 58 X dan randis bervariasi ada jenis honda revo 125 CC dan suzuki satria 150 CC dan semua motor dinas masih menggunakan plat hitam.

“Untuk biaya oprasional mobil dinas sebulan adalah Rp,1.250.000,- dan motor sebanyak tujuh unit adalah Rp,2.100.000-,  dan jika dikalikan ketemulah pagu sebesar RP. 43, 090, 000,- rupiah dan pagu tersebut tidak termasuk spare part lainnya,” jelasnya.

Disinggung bersumber dana tersebut ia mengungkapkan dari anggaran APBN dan APBD untuk ketujuh motor diadakan oleh APBN dan perawatanya dari APBD, dan jika untuk mobil semua bersumber dari APBD.

“Untuk data lengkapnya semua ada sama bendahara barang dan dia lagi tidak ada ditempat atau tidak langsung saja minta di BPKAD,”pungkasnya. (r7)