. . .

Diduga Gelapkan Mobil Dinas, Mantan Wabup Lampura Dilaporkan Kepolisi

image_print

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Diduga menggelapkan Empat (4) Mobil Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dilaporkan Ke Polres Lampung Utara, selasa (16/04/2019)
Dugaan penggelapan empat mobil dinas milik Pemkab Lampura tersebut lantaran Sri Widodo sampai hari ini belum juga mengembalikan empat (4) mobil dinas milik Pemkab Lampura yang digunakannya saat menjabat Wakil Bupati
‎Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampura Desyadi , melalui Kabid Aset A.Riskal Fistiawan, yang didampingi Kabag Hukum Hendri SH.MH, melaporkan hal tersebut ke Polres Lampura setempat.
Diterangkan A. Riskal Fistiawan usai membuat laporan bahwa pada saat menjabat sebagai Wabub, Sri Widodo mendapat  5 unit mobil dinas. Namun, setelah habis masa jabatannya, Sri Widodo hanya mengembalikan mobil Toyota Fortuner warna hitam BE 2 J saja. Sedangkan 4 mobil dinas yang terdiri dari Toyota Innova warna putih BE 2334 JZ, Toyota Innova warna hitam BE 234 JZ, Suzuki Vitara warna hitam BE 1023 JZ, dan Isuzu Panther BE 1029 JZ‎‎, hingga saat ini tidak jelas keberadaannya.
” Berbagai upaya  sudah dilakukan tapi tidak ada tanggapan, Bahkan kita juga telah 3 kali melayangkan surat kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan ke 4 mobil dinas itu. Sayangnya, sampai sekarang ini masih belum ada respon, jadi terpaksa kita tempuh jalur hukum, lantaran upaya persuasif yang dilakukan tidak membuahkan hasil,” ucap A.Riskal didamping Kabag Hukum Hendri
Lanjut Riskal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014‎ tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK Mendagri) Nomor 132.18-398 tahun 2019 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Lampura, seluruh aset yang melekat pada jabatan wakil bupati harus segera dikembalikan usai masa jabatan berakhir.
“Keempat mobil dinas ini juga akan digunakan untuk menunjang kelancaran wakil bupati yang baru,” ucapnya
Ditambahkan Kabag Hukum Hendri bahwa, pengembalian ke 4 mobil dinas itu wajib dilakukan oleh yang bersangkutan. ‎Alasannya selain yang disebutkan di atas, ke 4 mobil itu masih tercatat sebagai aset daerah, Apabila mobil tersebut  tidak dikembalikan di khawatirkan akan menjadi temuan dan persoalan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apalagi saat ini, BPK sedang melakukan pemeriksaan rutin di Pemkab Lampura.
” Untuk sementara ini, ‎tuduhan yang dikenakan ialah penggelapan aset dan pasal 2 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi,” ujar Hendri
Terpisah, Kasat Reskrim AKP M. Hendrik Aprilianto, mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulaksono membenarkan perihal laporan tersebut, LP/258/B/IV/2019/POLDA LAMPUNG/RES LU, tentang tindak pidana Penipuan dan penggelapan.
Saat ini kasus tersebut sudah dalam tahap Lidik, dan secepatnya, pihaknya akan memanggil saksi ahli dari pemkab Lampura yaitu Kabid Aset Pemkab setempat, yang membenarkan bahwa, mobil mobil tersebut memang ada dan tertera dalam aset pemerintah, ujarnya
” dalam kasus ini akan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan, dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), No 31/1999, sebagaimana telah dirumahnya dalam UU Tipikor No 20/2001 ayat (2) tentang memperkaya diri sendiri, Namun
kedua pasal tersebut akan di lakukan gelar perkara terlebih dahulu, apakah naik di tipu Gelap atau di Tipikornya, nanti akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu,” tutupnya (Iwan/ek))
error: Content is protected !!