Diduga Dinas Bina Marga Sarat akan KKN

0
290
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Puluhan orang yang mengaku dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (L@PAKK), Jaringan Anti Korupsi (JAK), dan Gerakan Masyarakat Lampung Peduli Anggaran (GEMAL-P@) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Lampung untuk berorasi, Senin (13/2).

Wakil Ketua Umum Gemal-pa, Hendrama Yuda mengatakan, bahwa mereka sebagai masyarakat yang peduli akan pemerintahan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bemaksud untuk mempertanyakan kinerja dari Dinas tersebut, hal itu terkait dengan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang ada dibeberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang diduga sarat akan KKN.

“Hari ini untuk kesekian kalinya kita turun untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat yang ingin agar korupsi diberantas sampai akar-akarnya,” ungkap Hendra, Senin (13/2).

Hendra menjelaskan, adapun sejumlah kegiatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung tahun anggaran 2016.

“Kegiatan tersebut yang pertama adalah pembangunan jembatan Way Hanura II Kabupaten Pesawaran, dalam pembangunan jembatan tersebut dikerjakan oleh pihak rekanan PT. Ujung Gunung dengan nilai penawaran Rp. 2.966.500.000,-. dan menurut mereka pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan ruas jalan Penumangan Baru hingga Unit VI Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal pengerjaannya dikerjakan oleh PT. Prabu Sungai Andalas dengan penawaran senilai Rp. 4.987.777.000, dan lagi-lagi hasil pekerjaan terkesan asal sehingga saat ini jalan tersebut sudah rusak kembali. Lalu selanjutnya pekerjaan rehab jembatan dengan pagu anggaran senilai Rp. 100.000.000 per jembatan, dan dalam pengerjaanya ada dua jembatan yang mengalami perawatan, salah satunya adalah jembatan di daerah Way Lima,” paparnya.

Dia berharap Gubernur dapat mengevaluasi kembali orang-orang yang ada di Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung.

“Saya harap Gubernur Ridho Ficardo dapat pengevaluasi kembali orang-orang di Dinas Bina Marga dan meminta penegak hukum segera turun kelapangan untuk mengecek kembali hasil dari kegiatan Dinas PU Bina Marga Provinsi,” pintanya.

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait hal itu kepada pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, mereka belum dapat memberikan keterangan.

Kepala Bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga, Toni mengatakan untuk saat ini dia belum bisa memberikan komentar apapun.

“Saya belum bisa kasi komentar ya,” kata Toni saat dihubungi Trans Lampung via telpon Whatsapp, Senin (13/2). (hkw).