Diduga ada Pungli Retrebusi Perparkiran, Zainudin sesalkan Dishub Lamsel yang tidak transfaran.

0
269
views

TRANSLAMPUNG.COM, KALIANDA – Berdalih mengatasnamankan Peraturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2012 tentang retrebusi parkir tepi jalan.

Oknum Dinas Perhubungan Lamsel, diduga nekat melakukan pungutan liar (pungli) atas penarikan retrebusi perparkiran di lokasi Dermaga Bom Kalianda, sebesar Rp.5000 untuk sekali masuk.

Padahal dalam Perda itu dijelaskan bahwa tarif hanya Rp.2000.

Jono Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Lampung Selatan menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat untuk mengevaluasi kinerja terkait dengan perparkiran di Dermaga Bom Kalianda.

“Nanti akan kita evaluasi. Sebab, tarif perparkiran di lokasi itu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,5 juta/tahun. Karena ada Perda-nya, jadi di lokasi itu diberikan beban target PAD Rp1,5 juta,” jelas Jono, saat ditemui, Senin (23/10/2017).

 

Atas pungutan terkait retrebusi parkir di lokasi Dermaga Bom Kalianda itu, sontak Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menjadi marah karena Dishub Lamsel tidak jelas dan transparan. Dan yang tidak kalah penting, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pungutan itu.

“Ini tidak jelas, siapa yang pungut siapa yang dipungut. Unjung-ujungnya pada ribut kan gara-gara ini,” ujarnya saat memimpin kegiatan persentasi OPD pengelolaan pendapatan dan persentasi RKA Kecamatan, di Aula Krakatau.

Untuk itu, Dishub Lampung Selatan mesti transparan dan bersikap tegas atas kasus dugaan pungli yang terjadi di lokasi Dermaga Bom Kalianda itu.

“Adanya biaya parkir itu, saya yakin masyarakat tidak keberatan atas itu, tapi itu harus jelas dulu dan ada pemberitahuan serta sosialisasi,” kata Zainudin.(Johan)