Dianggap Melakukan Perampasan dan Pencemaran Nama Baik, Koordinator TPS Paslon Nomor 2 Laporkan Panwascam Ngambur ke Polda Lampung
BANDARLAMPUNG – Koordinator saksi tempat pemungutan suara (TPS) Calon Gubernur Herman HN – Sutono, untuk Kecamatan Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat, Zaidi melaporkan Panitia Pengawas Pemiihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Ngambur Pesisir Barat ke Polda Lampung, pada Selasa (29/5).
Zaidi mendatangi Mapolda Lampung didampingi Liaison Officer (LO) Dedi Amarullah dan Tim Advokasi Paslon nomor 2, Resmen Kadafi.
Dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pres Room Polda Lampung, Kadafi mengatakan, oknum Panwaslu Ngambur yang dilaporkan atas nama Hipzon. Pihaknya melaporkan dengan tuduhan percobaan perampasan dan pencemaran nama baik.
Hipzon, kata Kadafi telah menyebarkan kabar tidak benar terkait bimtek saksi KPU yang diadakan di Kecamatan Ngambur Pesisir Barat, Selasa (22/5) lalu.
“Oknum tersebut telah menyebarkan kabar ke media sosial bahwa pasangan calon nomor dua melakukan money politik, padahal amplop yang dibagikan ke peserta bimtek ini uang saksi, jadi diplintir,” ungkapnya saat di Mapolda Lampung, Selasa (29/5).
Kadafi memaparkan, awal permasalahan ini terjadi saat setelah para peserta Bimtek Saksi TPS dari Bengkunat keluar ruangan dan dicegat oleh Panwaslu.
“Zaidi selaku koordinator ditanya, sedang apa, ya dijawab bimtek, dari pasangan mana ya dijawab Herman – Sutono, ditanya bagi-bagi amplop, dijawab ya, padahal ini kan amplop saksi, didoronglah Zaidi dan direbut amplop yang ada ditangan dan langsung disobek dan difoto,” tuturnya.
Kadafi mengungkapkan memang didalam ada uang sebesar Rp 150 ribu untuk saksi, namun uang tersebut dirampas dari dua orang saksi.
“Jadi ada dua amplop yang dirampas, difoto dan disebarkan dengan tudingan money politik,” tukasnya.
Masih kata dia, Zaini sempat mendapat tekanan psikologis dan psikis dari oknum Panwaslu tersebut.
“Kami minta Panwas Hipson bisa tanggung jawab secara hukum dan dimata hukum, ini untuk demokrasi hukum, maka kami laporkan ke pihak berwajib tentang pelaporan percobaan perampasan, pencemaran nama baik dan menyebarkan berita hoax, berita bohong,” tutupnya.
Sementara itu, Zaini mengaku sedikit shock atas peristiwa yang menimpanya.
“Kebetulan dari Bengkunat ada 45 peserta, hanya dua orang yang dirampas,” tutupnya.
Sementara itu, menanggapi adanya laporan terkait penyebaran berita bohong, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Aswin Sipayung mengaku akan menerima laporan tersebut apabila secara sistem Bawaslu menyerahkan ke polisi untuk disidik.
“Saya belum tahu dan belum menerima laporan, nanti kami lihat, mekanismenya sudah ada, kalau itu masuk ranah bawaslu ya kami tunggu, bawaslu menilai, kan ada UU Bawaslu,” tutur dia. (jef)
News Reporter