. . .

Di depan Para Jaksa, Mendagri Singgung soal Gakumdu

image_print

Mendagri : Peran Kejaksaan dalam Pemilu 2019 Sangat Strategis

TRANSLAMPUNG.COM, BALI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI di Bali. Dalam kesempatan itu, Tjahjo menegaskan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam proses Pemilu 2019. Alasannya, karena dengan melihat perkembangan situasi politik yang sangat dinamis menjelang Pemilu 2019 ini. Kejaksaan juga merupakan unsur penting dalam menentukan sukses atau keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Hotel Grand Inna Beach Sanur Bali, rabu (28/11).

Hal tersebut tidak berlebihan melihat peran penting kejaksaan dalam pemerintahan. Sampai pada level pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, serta pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

“Koordinasi yang baik oleh berbagai pihak harus terus dilakukan. Jika kita berbicara Pemilu 2019, Kejaksaan adalah institusi yang memiliki peran sangat strategis dalam hal penegakan hukum Pemilu,” ungkap Tjahjo.

Mengenai Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Tjahjo mengatakan kehadirannya di acara tersebut sebagai lanjutan kehadirannya setelah beberapa waktu lalu berbicara di depan Danrem dan Dandim seluruh Indonesia. Tjahjo dalam kesempatan ini juga menyampaikan harapan besar kepada Kejaksaan.

“Kehadiran saya disini akan semakin lengkap dalam memantapkan koordinasi dan sinergi dlm mensukseskan proses pemilu serentak 2018 yang luber dan jurdil. Setelah kemarin berbicara di depan Danrem dan Dandim seindonesia di Bandung. Semoga TNI, Polri, Bawaslu, Kejaksaan dan lembaga lembaga lainnya dapat bersama sama mendukung Gakumdu ini demi pemilu yang bermartabat, adil dan jujur,” jelas Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menegaskan selama ini jajaran kejaksaan telah meneguhkan komitmen penegakan hukum kejaksaan yang baik, dan terpercaya demi sukses program pembangunan nasional sampai pada pembangunan di daerah. Hal itu mengingat pentingnya peran Kejaksaan sebagai bagian penting mengawal reformasi di bidang hukum. Kejaksaan selama ini berperan aktif mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah.

“Melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan APBN/APBD,” tegasnya.

Sebagaimana lazimnya politik, lanjut Tjahjo, sangat identik dengan kepentingan yang dalam praktik penyelenggaraannya tidak mustahil dapat memicu timbulnya kegaduhan. Selain itu, tidak jarang pada akhirnya akan bermuara menjadi persoalan hukum. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai bagian dari sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) harus berperan secara aktif.

“Peran kejaksaan di tahun politik ini menghadapi Pemilu Serentak 2019 sangat penting. Tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa saat ini kita telah berada di ambang tahun politik, yang akan menghadapi dinamika dan suhu politik yang kian memanas,” urainya.

Ia mengatakan, jajaran kejaksaan bagian vital untuk menangani kemungkinan adanya kasus pelanggaran perkara pemilihan melalui Sentra Gakkumdu. saat ini Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kejaksaan, dan Polri telah disiapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu katanya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga mengutarakan peran penting lainnya dari lembaga kejaksaan ini, karena lembaga ini merupakan lembaga yang sangat strategis dalam hubungan antar subsistem peradilan dalam system peradilan pidana, baik sebagai penyidik, penuntut umum, maupun sebagai pelaksana dari putusan hakim.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan kejaksaan sebagai pengacara negara maksudnya memberikan bantuan kepada lembaga Negara, instansi pemerintah, dan pemerintah daerah jika mengalami permasalahan hukum, pembuatan peraturan perundang undangan, pembuatan kontrak, pencabutan perijinan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Secara khusus Tjahjo, tidak lupa mengapresiasi kinerja jajaran kejaksaan selama ini. Ia juga mendorong, agar jajaran kejaksaan sebagai bagian aparat penegak hukum lain bisa ditingkatkan kesejahteraannya dengan cukup signifikan. Karena peningkatan kesejahteraan aparatur kejaksaan dapat menghindarkan dari resiko dan rentan adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu sehingga kejaksaan dapat mengawal penyelenggaran pemerintahan pusat sampai di daerah semakin lebih baik. (HRM/FIN)