Dewan Rekomendasikan Pemkab Tubaba Stop Aktivitas PT UJAT. Hingga Sekarang Perusahaan Tersebut Belum Memiliki Ijin Prinsip

0
767
views
translampung.com – DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Memberikan Rekomondasi terhadap Pemkab‎ Setempat untuk segera melakukan penertiban dan pemberhentian aktifitas kerja pihak Prusahaan PT. Umas Jaya (UJA) Agro Tama, ditiyuh Gunungkatun Malay, Dan Gedung Ratu, Kecamatan Tulangbawang Udik, Kabupaten Setempat.
‎Hal tersebut di pertegas hasil kesimpulan Jajak Pendapat (Hearing) antara DPRD, Pemkab, Dana Pihak Prusahaan PT. UJA yang tidak dapat menunjukkan keabsahan atas perizinan, serta. Legalitas perusahaan yang telah di telantrakan selama. 12 tahun lalu.

Namun hal tersebut, pihak PT. Umas Jaya setempat, melalui kuasa hukumnya Gajah mada, tetap bersikukuh untuk melakukan aktifitas penggarapan atas lahan seluas 1.100 Hektar eks PT. Aria Pelangi dan 800 Hektar eks 5 umbulan diwilayah tiyuh Gunung Katun malay,dan Gedung ratu

“Tidak ada penghentian sementara, apa dasar penghentian sementara itu?… Bukan masyarakat Gunung katun Tanjungan lho Ya, tapi oknum yang menghentikan aktifitas perusahaan. Kami jelas kok legalitasnya.” kata Gajah Mada,saat jumpai Trans lampung, usai hearing diruang komisi A DPRD pada (18/4) kemarin.

Terpisah, pihak Pemda Tubaba melalui Asisten I bidang Pemerintahan, dan Kesejahteraan (Kesra),Agus Subagio, mempertegas hasil hearing terhadap komisi A DPRD yang dihadiri pihak perusahaan, salah satunya yakni. meminta kepada pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktifitas kerja dilokasi yang masih diklaim oleh warga sebelum pihak perusahaan memegang surat izin prinsip dari pemda setempat jangan sampai terjadinya insiden seperti di umbul Sepelet,pada tanggal (14/4/2016) lalu, yang nyaris bakuhantam antar ahli waris dan pihak prusahaan.

“Silahkan saja menggarap, asal diluar lokasi yang diklaim warga, namun sebaiknya perusahaan tidak melakukan penggarapan sebelum menyelesaikan legal formal,guna mencegah terjadinya konflik,” kata Asisten.

Lanjut dia dalam hearing tersebut pihak perusahaan menunjukan bukti-bukti yang menyebutkan telah membayar alih kepemilikan lahan seluas 1.100 hektar dari PT.Aria Pelangi dan 800 hektar dari 5 ahli waris umbulan diwilayah tiyuh Gunung katun dan Gedung ratu.Namun, ironisnya hingga kini pihak perusahaan belum menyelesaikan izin prinsip lokasi lahan kepada pemerintah setempat.

“Sebenarnya hanya legal formal izin prinsip saja yang belum dimiliki perusahaan, mereka tadi sempat menunjukan surat pengalihan lahan dari masyarakat,” terang Agus.

Sementara itu, untuk menjembatani persoalan tersebut DPRD Tubaba melalui komisi A, merekomendasikan kedua belah pihak untuk membentuk tim pencari fakta guna mencari solusi terbaik antara pihak perusahaan dan para ahli waris 5 umbulan tersebut.

“Dalam hearing tadi kami meminta, pihak perusahaan untuk membentuk tim yang melibatkan pihak pemilik umbulan dan pemerintah guna mempercepat legalitas siapa sebenarnya pemilik sah baik lahan. 1.100 hektar maupun 800 hektar tersebut, jika belum jelas jangan berani-berani dulu untuk menempati lahan tersebut.” Kata Sukardi.

Sukardi menjelaskan tim tersebut terdiri dari, tokoh masyarakat, camat, kepolisian, pihak pemkab tubaba dan DPRD setempat.

“Ya tanggal 4 bulan Mei mendatang kita akan melakukan hearing lagi guna pengumpulan data yang telah di dapati oleh tim yang telah kita bentuk saat ini.” imbuhnya. (dirman)

 

LEAVE A REPLY