Dewan Rekomendasi Pemkot Putus Perjanjian Dengan PT SKL

0
412
views

BANDARLAMPUNG- DPRD Bandarlampung mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Bandarlampung untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng (SKL) terkait izin operasional penimbunan (reklamasi).Rekomendasi ini ditandatangani Ketua DPRD Bandarlampung K Wiyadi di ruang kerjanya, Selasa (12/4)

Wiyadi menegaskan, PT. Sekar Kanaka Langgeng diduga telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemkot Bandarlampung.

Akibatnya pemkot Bandarlampung sangat dirugikan baik secara materil dan in materil. Dalam hal ini kesempatan mengembangkan wilayah pantai kepada pihak lain yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah kota Bandarlampung.

Selain itu dia menambahkan, jika dilihat dari waktu dibuatnya perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2003 sampai sekarang tahun 2016, pihak perusahaan tidak memenuhi perjanjian bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan reklamasi pantai.

“Pihak perusahaan diduga belum menyusun detail enggenering design (DED) serta dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), padahal telah melakukan penimbunan. Oleh karena itu pihak perusahaan diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Melihat fakta tersebut di atas, DPRD merekomendasikan kepada pemkot Bandarlampung untuk bertindak tegas memutuskan perjanjian kerjasama dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng,” tegasnya.

Ditambahkannya pula, , selama proses reklamasi tidak boleh dipindah tangankan ke pihak ketiga. Dan yang namanya reklamasi ada hak pemkot. Yakni dimana 15 persen lahan reklamasi harus diserahkan ke pemkot. Lalu pemkot melakukan evaluasi apakah reklamasi yang telah dilakukan sesuai atau tidak.
“Setiap tahun reklamasi harus berjalan sebanyak 4 hektar. Jadi selama lima tahun reklamasi seharusnya sudah ada hasil reklamasi seluas 20 hektar. Harus ada izin AMDAL nya juga. Jika pemkot melindungi warganya, maka izinnya reklamasi harus dicabut,” ungkapnya.

Sementara asisten I pemkot Bandarlampung Dedi Amrullah saat diminta tanggapannya mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut.

“Tapi tidak serta merta kita tindaklanjuti. Kita pelajari dan bahas terlebih dahulu dengan tim terkait  rekomendasi DPRD tersebut. Kita juga akan mempelajari permasalahan di lapangan dan akan mengkonfirmasi dengan pihak perusahaan terkait kebenarannya,” ungkapnya.(ydn)

LEAVE A REPLY