. . .

Dewan: Pelanggaran GSB Tindak Sesuai Aturan yang Berlaku

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Peraturan Daerah (Perda) yang di rancang untuk di patuhi wilayah daerah tersebut bukan malahan dilanggar, bila memang tetap dilanggar akan di tindak tegas. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pringsewu (DPRD) Komisi 1, Maulana Lahidin kepada awak media,Senin (30/07) di ruang kerjanya.

Maulana mengatakan keterkaitan peraturan daerah(perda) yang telah di rancang masalah izin membangun(IMB), dengan ketentuan Garis sempadan bangunan(GSB) semua sudah ditentukan. Peraturan tersebut mengacu dari kementrian di rapatkan dengan Seluruh anggota DPRD Pringsewu melalui sidang paripurnah lalu di sahkan.

“Sehingga bila ada pelanggaran GSB maka kami dari anggota DPRD Pringsewu akan menindak tegas sesuai dengan sanksi aturan yang berlaku,” tuturnya.

Lain halnya dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak(RSIA) Mutiara Hati  yang ada di jalan Raya Tambah sari no.15 gading rejo kecamatan Gading Rejo,kabupaten Pringsewu Diduga Melanggar Garis Sempadan Jalan (GSB).

Hal ini terungkap salah satu narasumber yang tidak mau di publikasikan namanya kepada awak media mengatakan, benar Rumah sakit ibu dan anak mempunyai surat IMB pada tahun 2017, tetapi setelah IMB keluar  pihak rumah sakit membangun kembali sehingga bangunan tersebut melanggar GSB

“Bangunan baru tersebut melanggar GSB mas, karna mepet badan jalan.menurut aturan GSB setahu saya mas peraturan perda Pringsewu no 4 tahun 2012 kalau jalan negara jarak bangunan dari badan jalan 25-27 meter, kalau jalan provinsi 20 meter, jalan kabupaten 15 meter tetapi bangunan tersebut deket sama badan jalan,”kata Narasumber.

Terpisah, atas laporan dari nara sumber ,wartawan dari Media kami menelusuri  ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati. Salah satu bangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak  Mutiara Hati terlihat jaraknya mepet dengan jalan raya, Minggu waktu lalu (29/7) di tempat lokasi.

Wartawan kami berhasil menghubungi Humas  Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati  melalui via telpon seluler kamis (26/7) lalu  Dian prayoga mengatakan  Bangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Hati merupakan Bangunan Lama Bukan Bangunan Baru,ini tampak Baru karena renovasi saja.

“Bangunan baru adalah yang di dalam kalau yang ini adalah bangunan lama ini juga sudah ada izin dari dinas perizinan kok, cek aja ke perizinan kami tidak menyalahi aturan kok”, kata  dian Prayoga Humas RSIA Mutiara Hati melalui telpon seluler.

Pada saat wartawan kami menanyakan tentang GSB gedung tersebut melalui telpon,tidak ada jawaban ,di whatsap pun tidak ada jawaban.

Apa yang di ungkapkan oleh Dian Prayoga Humas RSIA Mutiara Hati sangat jauh berbeda tampak bangunan RSIA Mutiara Hati terlihat baru dan bangunanya diduga melanggar GSB yakni dari as tengah jalan raya  27 meter karena ini jalan negara.

Menurut aturan nya dari as atau titik tengah jalan raya itu minimal 25 sampai 27 meter, itu adalah batas yang tidak boleh dilanggar, kenyataannya RSIA Mutiara Hati bangunannya sangat mepet ke jalan raya.

Fadholi Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu  (PM-PTSP)  saat di wawancara  kamis( 26/7) lalu di ruang kerjanya mengatakan memang benar  pihak RSIA Mutiara Hati  mengajukan permohonan perizinan bangunan baru pada tahun 2017, tetapi kami dari dinas memberikan izin boleh membangun harus sesuai dengan aturan bila itu jalan negara  GSBnya minimal 25 sampai 27 meter, jalan provinsi 20 meter, kalau jalan kabupaten 15 meter itu adalah batas nya dan tidak boleh dilanggar.

“ Dari dinas perizinan setelah izin keluar pihak RSIA Mutiara Hati kok tidak mematuhi apa yang sudah di sepakati bersama,bangunannya malah mepet kejalan raya, berarti pihak RSIA mutiara hati Telah melanggar GSB” ungkap Fadholi di ruang kerjanya.

Terpisah saat di hubungi melalui telpon seluler, minggu(29/7) Kasad satuan polisi pamong praja Pringsewu Edi sumber pamungkas mengatakan, akan mengecek kebenaranya terlebih dahulu tentang GSB Rumah sakit ibu dan anak mutiara hati tersebut.

“Bila memang benar melanggar dari perizinan yang telah di ijinkan oleh pihak dinas perizinan, maka kita sebagai pihak pengamanan satuan polisi pamong praja akan bertindak tegas,” ujar Edi melalui telpon seluler. (rez/hkw)

error: Content is protected !!