Dendi Apresiasi Kesepakatan Dengan Kejari Kalianda

0
437
views

TRANSLAMPUNG.COM, GEDONGTATAAN -Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda untuk sama-sama sepakat menangani masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dilingkup Pemkab Pesawaran.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona K, ST dan Kajari Kallanda Sri Indarti, S.H,,M.H, di Kantor Kejari Kalianda yang juga dihadiri Staf Ahli Bupati, Kadis Kominfo, Inspektur, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setdakab Pesawaran, Kamis (15/6).

Pada kesempatan itu Kepala Kejari Kalianda Sri Indarti mengatakan, kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum di pemkab Pesawaran, khususnya bidang perdata. “Kita semua berharap semoga dengan adanya kesepakatan kerjasama ini, peneggakan hukum perdata di kabupaten pesawaran bisa benar-benar berjalan sesuai dengan segala peraturan yang ada,” ujar Sri Indriati.

Sementara itu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakanbahwa pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi dilakukanya kesepakatan bersama ini. Menurutnya, melalui kerja sama segala permasalahan hukum perdata yang terjadi dilingkup Pemkab Lamsel bisa cepat diatasi, sehingga tidak sampai meluas ke ranah yang lain,

“Saya mengapresiasi adanya kesepakatan bersama dengan pihak kejaksaaan negeri Kalianda. Mudah-mudahan kerjasama bisa bisa terus terjalin, sehingga permasalahan hukum perdata di lingkup pemkab pesawaran bisa sama-sama ditegakkan,” kata Putra Zulkifli Anwar.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung inimengatakan bahwa Kabupaten masih terhitung masih baru sehingga butuh dampingan agar semua mengetahui peraturanya sebab setiap aplikasi ada dasar hukum yang harus diketahui sehingga tetap berjalan pada koridornya.Dendi berpesan kepada seluruh ASN khususnya para pejabat di lingkup Pemkab Lampung Selatan untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

“Kita semua tentunya berharap, semua pejabat dan pegawai yang bekerja dilingkup Pemkab pesawaran jangan sampai terlibat dengan persolan yang menyangkut hukum. Jika itu sampai terjadi, artinya tidak ada guna dilakukannya kerjasama kesepakatan ini. Karena kerja sama ini menjadi modal utama dalam melakukan peneggakan hukum dilingkungan Pemkab pesawaran, khususnya hukum dibidang perdata,” pungkasnya. (rls/ydn)