. . .

DD Dua Pekon Diduga Bermasalah, Ketua DPRD Pesibar Meminta Maaf

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, PESIBAR – Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan oleh 16 orang perwakilan Apdesi serta unsur pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) , Ketua DPRD Pesisir Barat (Pesibar), secara pribadi meminta maaf karena tersebarnya surat permohonan pemeriksaan dana desa di dua pekon yang terindikasi bermasalah ke badan pemeriksa keuangan (BPK) melalui media sosial.

Namun seluruh pimpinan DPRD tetap konsisten mendorong terus substansi pelanggaran hukum yang terjadi di dua pekon yang terindikasi Korupsi dana desa tersebut. Dalam aksinya hari ini apdesi Kabupaten Pesibar disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Pesibar, diantaranya Ketua DPRD, Piddinuri (PDIP), Wakil Ketua satu, M. Towil (Demokrat), Wakil Ketua dua, AE Wardhana Kusuma dan anggota, Dedi Ansori (PAN), Kanadi (PDIP), Martin Sofian (GERINDRA), Elizawati (PPP), Basis Efendi (PDIP), Aris Ikhwanda (PBB), Ripzon Efendi (PDIP), Supardi Rudianto (PKPI) dan Syahrudin (Golkar) dan unsur Kepolisian serta sekretariat DPRD setempat.

Pimpinan DPRD Pesibar, juga menyambut baik atas kritikan apdesi terhadap DPRD dengan Sikap baik.

“Kami sangat senang atas usulan Apdesi ke BPK untuk audit dana Bimtek dan Reses demi keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Selama ini juga BPK sesuai tupoksinya selalu rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun atas anggaran DPRD”, terang Piddinuri, Senin (11/2).

Selain itu juga, DPRD meminta agar para peratin harus siap jika suatu waktu di audit oleh BPK RI, terutama dua pekon yang sudah diajukan ke BPK RI untuk di audit dan sudah selayaknya DPRD dan Apdesi mendukung penuh langkah BPK dan penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa dana desa yang terduga menyalahi aturan itu.

Pimpinan DPRD juga, menekankan kepada Apdesi Pesibar jangan serta merta terbawa kepentingan politik sesaat dan menyarankan agar tetap netral dan tidak berpolitik praktis.

Selain menerima perwakilan Apdesi, DPRD juga menerima perwakilan masyarakat Pekon Sukanegeri dan Sukamarga Kecamatan Bangkunat yang mempertanyakan nasib dua peratin pekon tersebut, yang tidak kunjung dilantik oleh Bupati Pesibar dan tidak didampingi oleh Apdesi setempat. (r7)

error: Content is protected !!