. . .

Dalami Dugaan Suap Bupati Pakpak Bharat

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, akan mendalami keterkaitan kasus dugaan suap kepada Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu, dengan dugaan korupsi yang menjerat sang istri, Made Tirta Kusuma Dewi, yang dihentikan penyidikannya Polda Sumatera Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. KPK menduga, selain untuk kepentingan pribadi, dana suap tersebut diduga juga digunakan Remigo untuk mengamankan kasus Made.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, tim penyidik pasti akan menelusuri hal tersebut. Hal ini sejalan dengan kewenangan KPK dalam mengungkap aliran dana suap sejelas mungkin. “Akan didalami oleh penyidik relevansinya seperti apa. Sudah pasti itu harus dilihat detail fakta-fakta yang terkait dengan wewenang KPK,” kata Saut Situmorang, Selasa (20/11).

Dugaan penggunaan dana suap tersebut terungkap saat jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Medan, Jakarta, dan Bekasi pada Sabtu (17/11) hingga Minggu (18/11). Ketua KPK, Agus Rahardjo menuturkan, Remigo diduga menerima dana suap Rp550 juta yang diserahkan dalam tiga tahap. Yakni, Rp150 juta pada 16 November, serta Rp250 dan 150 juta pada 17 November 2018. Uang tersebut, kata Agus, diduga digunakan tersangka Remigo untuk keperluan pribadi, termasuk mengamankan kasus yang menjerat sang istri.

“Sebagian dari dana suap diduga digunakan untuk mengamankan kasus sang istri yang ditangani penegak hukum di Medan,” ucap Agus.

Seperti diketahui, Polres Pakpak Bharat pernah mengungkap dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 lalu. Made Tirta Kusuma Dewi, istri Bupati, diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Pada awal 2018, kasus itu dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditekrimsus) Polda Sumut.

Ditrekrimsus Polda Sumut kemudian menghentikan penyelidikan kasus Made Tirta Kusuma Dewi pekan lalu. Alasannya, istri Bupati telah mengembalikan dana korupsi sebesar Rp143 juta ke kas negara. Nah, pengembalian ini yang diduga menggunakan dana suap Bupati Pakpak Bharat.

Sementara itu, ketiga orang yang ditetapkan tersangka yakni Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) David Anderson Karosekali, dan Hendrika Sembiring selaku pihak swasta ditahan selama 20 hari terhitung sejak Minggu (18/11). Ketiganya ditempatak pada Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di tiga lokasi terpisah.

Remigo ditahan di rutan yang berada di gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said, David di rutan Pomdam Jaya Guntur, serta Hendrika di rutan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada.

Penetapan tersangka terkait temuan KPK yang menyebut Remigo diduga bersama David dan Hendrika menerima hadiah atau janji dari mitra rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, OTT dilakukan bermula dari temuan informasi adanya penyerahan uang terhadap tersangka Remigo. Pada 17 November pukul 23.55 WIB, tim KPK kemudian menangkap tersangka David Anderson di kediaman Remigo di Medan. David tertangkap tangan sedang menyerahkan uang sebesar Rp150 juta yang dimasukkan dalam tas kertas.

Kemudian, Minggu pukul 01.25 WIB, KPK menangkap Hendrika Sembiring di kediamannya di Medan. Setelahnya, secara berturut-turut KPK mengamankan tiga orang lain di Medan, Jakarta dan Bekasi. (Riz/FIN)