. . .

Cirebon, KPK Usut Dugaan Suap Perizinan Proyek

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon oleh KPK. Selain perkara tersebut, Sunjaya diduga juga terlibat dalam kasus lain terkait perizinan sejumlah proyek di Cirebon, Jawa Barat.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 24 Oktober 2018 lalu, KPK menyita bukti slip setoran sejumlah rekening. Dalam rekening itu, disebut ada total dana senilai Rp6,425 miliar. Dana tersebut diduga  sebagai commitment fee atas perizinan proyek-proyek di Kabupaten Cirebon. Rekening-rekening tersebut dikabarkan bukan beratas nama Sunjaya. Namun, tetap berada dalam penguasaan Bupati Cirebon nonaktif itu.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, saat ini penyidik fokus menyidiki perkara suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon. “Penyidik pasti lebih paham tentang mana yang lebih dahulu harus dikerjakan,” ujar Saut melalui pesan singkat kepada Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung), Kamis (8/11).

Kendati demikian, kata Saut, bukan berarti dugaan perkara suap terkait perizinan proyek di Cirebon luput dari perhatian KPK. Lembaga antirasuah tersebut tetap akan memproses segala kemungkinan tindak pidana korupsi terkait kasus Cirebon.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan, saat ini fokus penyidikan dilakukan terhadap dua tersangka yang telah ditetapkan, yakni Sunjaya dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto. Kata dia, KPK belum menelusuri adanya keterlibatan pihak lain.”Saya kira aktor-aktor yang memiliki peran signifikan sudah diproses. Kami fokus ke sana dulu,” ujar Febri.

Febri menjelaskan, pada Selasa (6/11) kemarin, KPK telah memanggil tiga saksi yang ditengarai mengatahui soal dugaan pemberian lain (gratifikasi) selain uang suap Rp100 juta yang diterima Sunjaya dari Gatot. 

Kata Febri, ketiga saksi antara lain dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Deni Syafrudin dan Sunedi. Sementara, satu orang lain berasal dari pihak swasta, yakni Rinawati. Pemanggilan tersebut sebagai upaya KPK dalam menguatkan bukti sementara selama penyidikan.”Proses penanganan perkara sedang berjalan untuk tersangka yang sudah ditetapkan. Jadi ini penguatan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama penyidikan,” paparnya.

Sementara itu, Febri enggan mengungkap rencana KPK dalam memanggil pihak-pihak lain yang akan dimintai keterangan. Menurutnya, itu merupakan salah satu materi penyidikan yang tidak bisa diungkap kepada publik. 

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut. Yaitu, Bupati Cirebon periode 2014-2029 Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto. Keduanya diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Cirebon, Jawa Barat, pada 24 Oktober 2018 lalu.Sunjaya diduga menerima aliran dana dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, suap diberikan sebagai tanda terima kasih Gatot terhadap Sunjaya. “Alasannya untuk tanda terima kasih kepada bupati setelah yang memberikan suap dilantik,” kata Alex dalam konferensi pers OTT Cirebon beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Riz/FIN/tnn)