Selundupkan HP di Dalam Sandal Ketahuan Petugas Lapas Sidoarjo

TRANSLAMPUNG.COM – Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lapas Kelas II A Sidoarjo berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan handphone (HP) yang dilakukan pembesuk tahanan, Sabtu (2/3). Kedua pelaku adalah Dwi Ariyanti, warga Desa Wangkal RT 2/RW 1, Kecamatan Krembung dan Samsul Huda, 24, warga Desa Porong RT 3/RW 6, Kecamatan Porong. Uniknya, pelaku memasukkan HP beserta chargernya ke dalam sandal untuk mengelabuhi petugas.

Kasubsi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Sidoarjo Rudi Kristiawan menuturkan, aksi penyelundupan itu dilakukan pelaku saat ramainya jadwal kunjungan tahanan. Kejadian berawal saat komandan jaga mendapat informasi adanya upaya percobaan penyelundupan barang terlarang itu ke dalam lapas.

Dari informasi  tesebut, petugas P2U bergerak cepat untuk memantau pergerakan para pengunjung yang datang. Petugas di lapangan curiga dengan gerak-gerik kedua pengunjung tersebut. “Mereka jalnanya agak ditahan-tahan,” jelasnya.

Tak mau kecolongan, petugas akhirnya memeriksa intensif kedua pengunjung tersebut. Sandal kedua pelaku dimasukkan ke dalam x-ray yang ada di pintu masuk. Hasilnya, petugas berhasil menemukan HP beserta charger dan headset yang disembunyikan di dalam sandal. “HP dan perlengkapannya dimasukkan sandal, kemudian dijahit ulang,” imbuh Rudi.

Setelah ketahuan petugas, kedua pelaku pun tak mampu mengelak lagi. Keduanya mengakui segala perbuatannya.

Rudi melanjutkan, dari hasil rapat internal pihak lapas kedua pelaku akhirnya diberi sanksi untuk dilarang mengunjungi napi yang ada di dalam lapas. Begitu juga napi yang bersangkutan juga dilarang dikunjungi untuk sementara waktu.

Sementara itu, Kalapas  Kelas II A Sidoarjo Muhammad Susani mengungkapkan jika pihaknya mengapresiasi kepekaan petugas di lapangan. Da berharap dengan adanya upaya percobaan penyelundupan itu semakin meningkatkan ketelitian petugas dilapangan. “Napi akan cari seribu cara untuk menyelundupkan barang terlarang, petugas harus tetap waspada,” ujar Sani. (son/nis)(sb/son/jay/JPR)




Lanjutkan Normalisasi Sungai, Sulit Cari Lahan Pembuangan di Timur

TRANSLAMPUNG.COM– Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPU BMSDA) Sidoarjo melanjutkan normalisasi sungai di Jalan Raya Juanda. Pengerukan itu kini beralih ke sisi timur setelah pekan lalu dilakukan di sisi barat.

Koordinator pekerja pengerukan Agus Wibowo mengatakan, pengerukan kali ini lebih sulit dibandingkan pekan lalu. Dalam pengerukan kemarin kedalamannya mencapai 80 cm hingga satu meter. Dibandingkan sisi barat yang hanya berkisar antara 50 hingga 60 cm. “Sekarang lebih dangkal sungainya, jadi ketika diukur batas kedalaman hasil pengerukan ternyata satu meter,” katanya kepada Radar Sidoarjo, Sabtu (2/3).

Menurut Agus, kondisi itu disebabkan oleh normalisasi yang sudah lama tidak dilakukan. Sehingga kondisi sungai menjadi dangkal, terlebih yang ditutup oleh jembatan yang digunakan sebagai akses jalan. “Kemungkinan 5 tahun tidak dinormalisasi, sekali dikerjakan ternyata sampahnya luar biasa banyak dan menumpuk di gorong-gorong,” terangnya.

Bahkan untuk sampah seperti botol air mineral dapat mencapai 7 truk untuk setiap 5 meter. Sampah-sampah itu menumpuk dibawah gorong-gorong. Sementara itu pembuangan lumpur menggunakan truk dapat mencapai 25 kali dalam sehari.

Akibatnya, kini Agus semakin sulit mendapatkan tempat pembuangan lumpur. Sebab beberapa lokasi yang dulu sempat menjadi lahan pembuangan, kini mulai dipersulit. Bahkan sia harus survey terlebih dahulu beberapa kali.

“Akhirnya kami dekati tukang parkir, satpam dan sebagainya untuk cari tahu lokasi pembuangan. Setalah itu baru kita minta izin,” kata Agus.

Sementara itu, beberapa lokasi pembuangan yang ada, terbilang cukup jauh. Lokasi pembuangan seperti kawasan Benowo Surabaya menurut agus tidak terlalu efektif, sebab terlalu jauh dan truk hanya dapat mengangkut 2 kali dalam sehari. Banyaknya sedimentasi membuat sehari dilakukan 25 kali pembuangan. “Sedangkan biayanya untuk satu truk sehari hampir Rp 400 ribu, itu belum sopirnya,” tambahnya. (far/nis)(sb/jpg/jay/JPR)




Satlantas Polresta Sidoarjo Terapkan Uji Praktik SIM Bersensor

TRANSLAMPUNG.COM – Ujian praktik SIM (Surat Izin Mengemudi) berbasis sensor tak lama lagi bakal segera dioperasionalkan di Satlantas Polresta Sidoarjo. Arena ujian praktik SIM yang baru direnovasi dengan dilengkapi sensor juga sudah disiapkan untuk digunakan para pencari SIM.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Fahrian Saleh Siregar mengungkapkan, secara agenda ujian praktik SIM menggunakan sensor ini baru akan di-launching pada bulan Maret ini. “Saat ini tinggal tahap finishing,” sebut Fahrian, Sabtu (2/3).

Ia melanjutkan, dalam sesi uji coba lintasan yang dilakukan pagi tadi, pihaknya juga telah memberikan banyak perombakan di lintasan uji SIM tersebut. Di antaranya menempatkan sensor gerak yang ditanam di dalam plat yang berada di lintasan. Sensor ini sudah operasional.

Selain itu, pihaknya juga telah menambah jumlah item yang diujikan. Total ada lima item ujian praktik yang harus dilalui para pencari SIM. Di antaranya lintasan lurus, zig-zag, lintasan angka delapan, ujian reaksi rem menghindar, dan lintasan putar balik.

“Ini sesuai dengan Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Red No 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, Red),” ujar Fahrian.

Sementara itu, Shinta Adetya, 26, warga yang sempat melakukan uji coba lintasan baru uji SIM bersensor itu mengaku lebih mudah dalam menjalani. “Yang paling sulit di lintasan putar balik,” ucap Shinta. (son/jay)(sb/son/jay/JPR)




Barisan Emak-emak Desak Usut Pelecehan Seksual Terhadap Mak Susi

TRANSLAMPUNG.COM – Kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan  oknum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya M, terhadap aktivis perempuan berbuntut panjang.  Puluhan emak-emak menuntut polisi mengusut tuntas kasus tersebut dengan menggelar aksi di depan Mapolda Jatim, Jumat (1/3).

“Kami menuntut Polda Jatim segera mengusut kasus pelecehan terhadap Mak Susi,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Siti Machmudah.

Para emak-emak juga menuntut Polda Jatim segera memanggil oknum Panwascam asal Bulak, Kenjeran, yang diduga melakukan aksi pelecehan seksual itu.  Pantauan Radar Surabaya di lapangan, puluhan emak-emak itu berorasi di depan gerbang Mapolda Jatim.

Mereka membawa poster bertuliskan Save Mak Susi dan tuntutan terhadap polisi untuk mengusut secara tuntas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Panwaslu itu.  Sebelumnya Mak Susi alias Tri Susanti melaporkan salah satu oknum Panwaslu ke SPKT Polda Jatim dengan nomor TBL/161/II/2019/UM Jatim Jumat tanggal 22 Februari 2019 lalu tentang dugaan pelecehan seksual atau tindakan merusak kesopanan di muka umum pasal 281 KUHP.

Kejadian bermula saat korban menyambut Prabowo Subianto di Bulak Kenjeran, Selasa (18/2) lalu. Massa dari korban saat itu bertemu dengan pendukung Jokowi. Mereka nyaris bentrok. Saat itu korban yang berada di barisan paling depan tiba-tiba dipegang payudaranya oleh salah satu oknum tersebut.

Tak hanya itu, kejadian tersebut juga terekam salah satu kamera ponsel. Kemudian disebar dan viral di media sosial hingga akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim.(rus/rtn)(sb/rus/jay/JPR)




Akses Pengurusan e-KTP WNA Distop

Kasus di Cianjur Mendagri Nilai ada Faktor Kesengajaan

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menghentikan sementara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi warga negara asing (WNA) serta mengganti desain yang ada, dinilai bukan solusi utama. Kesemerawutan yang muncul, karena pemerintah khususnya Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) minim dalam melakukan gerakan sosialisasi ke publik.

Ya, kerancuan yang muncul, menjadi cermin ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi hal-hal tekhnis yang dewasa ini muncul. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilpres 2019, sesuatu yang memunculkan keganjilan, kerap dipolitisasi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis. Yang utama bukan perbaikan teknis, melainkan counter narasi kepada publik. Polemik e-KTP WNA menunjukkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini karena pemahaman awam publik saat ini secara sederhana memaknai KTP elektronik adalah bentuk identitas sebagai WNI. Narasi publik harus segera direbut untuk diluruskan, tutur perempuan asal Palembang, Sumsel, itu, Minggu (3/3).

Fatalnya, sambung Titi, polemik yang muncul kerap dipolitisasi. Perludem mendorong masyarakat mencermati daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya. DPT selalu berbasis lingkungan RW sehingga peluang untuk dikenali lebih besar. “Tinggal cermati saja. Dan antisipasi dengan cara-cara yang sederhana. Kita harus lebih teliti dalam membedakan e-KPT WNA dengan e-KTP WNI,” terangnnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai ada indikasi unsur kesengajaan pihak tertentu yang ingin melempar isu soal kepemilikan KTP elektronik oleh WNA di Cianjur, Jawa Barat, menjelang Pemilu 2019. “Ada unsur kesengajaan untuk melempar (isu, red) yang tidak benar,” kata Tjahjo.

Sesuai dengan hasil pengecekan KPU RI, nomor induk kependudukan (NIK) yang disebut milik WNA asal Cina di Cianjur ternyata setelah dilakukan pengecekan ternyata merupakan NIK milik WNI asal Cianjur bernama Bahar. “Setelah kemarin dicek KPU yang namanya warga negara asing itu NIK-nya beda, NIK-nya namanya Bahar,” katanya.

Apabila memenuhi peraturan tertentu, lanjut Tjahjo, WNA memang bisa memiliki KTP elektronik. Meskipun demikian, melalui KTP yang dimiliki itu, mereka tetap tidak bisa menggunakan hak pilih. “Boleh mengajukan untuk tinggal tetap sesuai dengan Undang-Undang (UU) Imigrasi dan ada surat rekomendasi dari Imigrasi. Akan tetapi, mereka tetap tidak boleh menggunakan hak pilihnya,” kata dia.

Menurut Tjahjo, WNA yang memiliki KTP elektronik di Indonesia selama ini hanya berada di Sumatera, Jawa, dan Bali dengan total mencapai ribuan. Namun, semenjak muncul polemik mengenai KTP elektronik milik WNA, Kemendagri untuk sementara menutup akses pengurusan KTP untuk WNA. “Daripada sekarang ribut-ribut kemarin Ditjen Dukcapil kami setop dululah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha menjelaskan, blangko untuk e-KTP pada prinsipnya sama. Hanya, ketika dicetak, identitas WNA akan langsung dibedakan dengan penggunaan bahasa Inggris pada penyebutannya. Kalau misalnya dibaca saja, warga negaranya akan langsung kelihatan, ujarnya.

Saat ini tim Ditjen Dukcapil sedang mempelajari usulan-usulan yang ada. Namun, pada saat bersamaan, Gede memastikan bahwa pelayanan e-KTP untuk WNA tidak berhenti. Sebab, itu perintah UU. Dalam hal ini perekaman data untuk e-KTP. “Kami tunda pencetakannya saja sebentar, tapi pelayanannya tetap ada. Dan rencananya, besok (hari ini, red) pihaknya mengundang KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama membahas persoalan e-KTP WNA,” terangnya.

Seperti diketahui, desakan untuk mengganti desain e-KTP bagi WNA pemegang kartu izin tinggal tetap (kitap) terus bergulir. Kemendagri pun menyatakan masih mempertimbangkan hal tersebut. Salah satunya dengan menyusun regulasi sebagai dasar membedakan desain untuk WNA dan WNI. Sebab, Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) tidak mengatur detailnya.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menyatakan bahwa salah satu kekurangan UU Adminduk adalah tidak adanya pembedaan yang signifikan antara e-KTP untuk WNA dan WNI. Kecuali penyebutan identitas dalam bahasa Inggris. “Di beberapa negara, Amerika, Eropa, dan lainnya, ada perbedaan signifikan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang akhirnya mengemuka belakangan ini. Firman setuju dengan kebijakan Kemendagri yang menghentikan sementara pencetakan e-KTP untuk WNA. “Ya, di saat bersamaan, harus ada evaluasi bagaimana cara mudah membedakan e-KTP WNA dan WNI. Setidaknya menggunakan warna yang berbeda,” pungkas Firman. (ful/fin/tnn)




Fah Love Daddy

Oleh Dahlan Iskan

Ia muda. Ganteng. Kaya. Jadi idola anak-anak muda.

Itulah salah satu peserta Pemilu di Thailand. Dua minggu lagi. Tepatnya 24 Maret.

Penguasa sekarang lagi terus cari akal: bagaimana menghadangnya. Dicarilah kesalahannya. Ketemu. Pernah bikin ujaran kebencian. Di medsos. Terhadap kerajaan.

Jadilah perkara. Hampir saja ditahan. Sampai datanglah berita gembira. Dua hari lalu. Ia tidak akan ditahan. Meski perkaranya tetap akan dijalankan.

Nama tokoh muda itu Thanathorn. Umur 40 tahun. Bos besar grup usaha Summit. Bidang usahanya suku cadang mobil. Produsen spare part terbesar di Thailand.

Sebenarnya ayahnya yang mendirikan usaha itu. Tapi sang ayah meninggal. Saat Thanathorn masih kuliah doktoral di Amerika. Untung dua gelar sudah didapatnya di sana.

Ia pulang. Memimpin usaha bapaknya. Tapi ia lebih berminat ke politik. Sejak terjadi kudeta militer tahun 2014. Kudeta yang mengakhiri kepemimpinan nasional keluarga Taksin Shinawatra.

Jadilah Prayut Chan-o-cha, sang pemimpin kudeta itu, perdana menteri baru. Jendral angkatan darat.

Prayut menjanjikan pemulihan demokrasi segera. Menjanjikan Pemilu tahun 2015. Tapi sampai awal 2017 janji itu tidak bertulang.

Pemerintahan masih sibuk membidani perubahan UU Pemilu. Yang hasilnya sangat baik: bagi dirinya.

Thanathorn sudah terlanjur mendirikan partai baru: Partai Kemajuan Masa Depan. Menyerahkan perusahaannya kepada profesional. Partainya mau ikut Pemilu yang dijanjikan.

Setelah sistem Pemilu diperbaharui diumumkanlah tiba-tiba: 24 Maret 2019. Sebagai hari Pemilu yang telah lama dijanjikan itu. Yang tidak terasa sudah lima tahun berlalu.

Meski waktunya mepet Thanathorn cepat populer. Anak-anak muda memberinya nama Sugar Daddy. Yang dalam sekejap menjadi Cameo. Apalagi di kalangan emak-emak Thailand. Mereka pada kirim Line ke Thanathorn. Dengan bunyi ‘Fah love Daddy’.

Kata-kata itu diambil dari sinetron yang lagi top di kalangan wanita di sana. Tentang seorang buruh wanita miskin. Yang mendapat jodoh orang kaya nan baik hati.

Gilanya, Thanathorn bisa membuat emak-emak itu tambah gila. Sesekali Thanathorn membalas Line mereka: ‘Daddy love Fah too’.

Di Thailand sebagian besar orang menggunakan Line. Bukan WA. Atau WeChat.

Posisi Thanathorn menjadi ancaman bagi incumben.

Sampai akhirnya tersandung ujaran medsos itu. Popularitasnya berhasil dimerosotkan.

“Tapi saya tetap akan pilih Thanathorn,” ujar sopir yang mengantar saya kembali ke Bangkok. Setelah beberapa jam mampir ke Pattaya.

“Saya ingin Thailand memiliki  wajah baru,” tambahnya.

Saya pun minta mobilnya diminggirkan. Agar saya bisa memotret baliho wajah Thanathorn. Yang banyak dipasang di sepanjang pinggir jalan menuju Bangkok. Ia kelihatan senang. Saya pun memotret lebih banyak tokoh pilihannya. No. 9.

Tanathorn memang membawa ‘masa depan’. Ia berjanji akan memperjuangkan misi partai zaman dulu. Yang di tahun 1932 berhasil mengubah Thailand. Dari sistem kerajaan totaliter. Ke kerajaan demokratis: tetap ada raja, tapi memiliki parlemen dan kepala pemerintahan.

“Saya akan menuntaskannya,” ujar Tanathorn.

Kata ‘menuntaskannya’ itulah yang jadi persoalan di medsos. Itu ditafsirkan sebagai akan menghilangkan raja. Menjadi demokrasi penuh.

Padahal di Thailand ada UU yang melindungi raja. Jangankan akan menghilangkannya. Mengeluarkan kata tidak sopan terhadap raja saja harus masuk penjara.

Karena itu kelakuan sssttt…! Raja Thailand yang sekarang ini tidak pernah muncul di media. Termasuk media sosial. Padahal sssttt…!-nya bukan main.

Minggu depan juga akan ada perkembangan baru: putusan mahkamah konstitusi.

Pemilu tinggal dua minggu lebih. Banyak kemungkinan terjadi. Tapi Prayut kemungkinan tetap menang. Menjadi perdana menteri lagi. Kali ini hasil Pemilu. Dianggap sudah sesuai dengan azas demokrasi.

Apalagi partai oposisi utama juga tersandung masalah. Dianggap melanggar konstitusi: menyeret keluarga kerajaan ke dalam politik. Yakni saat partai itu mencalonkan kakak perempuan raja.

Minggu depan partai itu akan menerima vonisnya. Oleh pengadilan konstitusi. Dilarang ikut Pemilu.

Sampai dengan putusan itu partai tersebut tetap berjuang. Sabtu kemarin masih kampanye besar di Bangkok.

Di Thailand calon perdana menteri sudah harus diumumkan. Bersamaan dengan pendaftaran partai. Calon itu tidak harus pimpinan partai. Bahkan tidak harus anggota partai.

Prayut, misalnya, bukan anggota partai. Hanya dicalonkan oleh partai baru Palang Pracharat.

Everyone love Daddy, tapi nasib kelihatannya memihak Prayut. (dahlan iskan)

 




Ditinggal Nikah, Luna Maya Sosok Perempuan Kuat

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Pernikahan Syahrini dan Reino Barack menyita perhatian publik. Masyarakat pun tak henti-hentinya mengaitkannya dengan Luna Maya. Bisakah Luna Maya melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala?

Kilas balik, Luna Maya berpacaran dengan Reino Barack selama lima tahun. Namun, mantan kekasihnya itu lebih memilih untuk menikah dengan Syahrini. Banyak yang menduga perempuan asal Bali 34 tahun itu sangat kecewa karena Reino menikahi sahabatnya itu.

Lantas bagaimana kondisi Luna Maya sekarang ini? Ya sahabatanya Melanie Ricardo membeberkan keadaan bintang film Suzanna: Bernapas Dalam Kubur itu, dalam kondisi baik-baik saja.

“Kondisinya oke kok, wartawan heboh deh. Luna is doing pretty good dan semua, apapun yang terjadi pada dia, she is tough woman, dia tuh orang yang kuat. Cerita kehidupan Luna, up and down-nya kan kalian tahu, tapi buat gue Luna tuh perempuan yang kuat, kata Melanie Ricardo, di Jakarta, Jumat (1/3).

Di mata Melanie Ricardo, Luna Maya merupakan perempuan yang telah terbiasa menghadapi masalah hidup. Masih ingat? video mesum Luna Maya dengan Ariel Noah beredar, dia pun telah melewati masalah tersebut dengan baik.

“Kenapa dia dikasih cobaan sama Tuhan yang juga bermacam-macam karena dia sosok yang kuat, mungkin kalau kita yang ngejalanin belum tentu sekuat dia, ujar Melanie Ricardo.

Lanjut Melanie Ricardo, persoalan yang dihadapi Luna Maya tidak sendiri, sebab sahabat-sahabatnya selalu ada dan memberikan semangat untuk Luna Maya.

“Pasti dong, karena kita dalam Geng Mentri Ceria ini kan bukan cuma Luna aja, aku kalau ada masalah, Luna juga men-support. Ayu kemarin kehilangan mamanya, kita juga men-support. Itu the essence of the friendship kan, esensi dari persahabatan seperti itu bukan hanya kita senang, tapi saat the lowest point sahabat kita, kita juga men-support dan ada untuk dia, pungkas Melanie.(din/fin)




Harta Hasil Korupsi Makin Mudah Terlacak

Menkeu Sepakat Integrasi LHKPN dengan SPT

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Desakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta integrasi antara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) untuk mewujudkan transparansi setiap pejabat, anggota dewan maupun para penyelenggara negara disambut positif oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Wanita kelahiran Tanjungkarang, 26 Agustus 1962 itu menegaskan, rencana integrasi LHKPN dengan SPT yang diusulkan KPK sangat memungkinkan. Prosesnya pun tidak akan memakan waktu lama, karena datanya mudah sekali untuk ditelisik

Terlebih, LHKPN sudah menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada sistem pajak yang ada, NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah terintegrasi. “Setuju sekali. Ini pasti bisa dilakukan integrasi,” terang Sri Mulyani dalam gelaran kampanye pelaporan SPT PPh Tahunan “Spectaxcular 2019” di Jakarta, Minggu (3/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan selama ini kerja sama dengan KPK sudah terjalin dengan baik terutama untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hukum yang berhubungan dengan korupsi atau penyelewengan sejenis. “Tentu, jika KPK membutuhkan, kita sudah memenuhi melalui pemberian keterangan yang dibutuhkan KPK untuk menjalankan tugas dan fungsi,” katanya.

Meski demikian, ia masih menunggu kelanjutan dari rencana untuk mendukung efektivitas pelaporan kekayaan pejabat maupun para penyelenggara negara tersebut. “Ya kalau selama ini masih by request. Karena tujuannya untuk penegakan hukum dan kalau ada kasus yang dikembangkan,” ungkap wanita yang merengkuh pendidikan Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, Amirika, 1988-1990 itu.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan rencana integrasi itu dapat membantu pihaknya dalam menelusuri kekayaan para pejabat maupun para penyelenggara negara yang belum melapor LHKPN dan sebaliknya.

Meski demikian, langkah ini bukan berarti KPK meniadakan kewajiban pelaporan LHKPN, karena keduanya akan saling mengisi untuk mendorong efektivitas dalam penyediaan data kekayaan. “Mengintegrasikan LHKPN dengan SPT sehingga data harta yang di SPT itu mengambil dari laporan LHKPN, itu yang kita harapkan,” kata Alexander.

Selama ini, KPK juga tidak bisa mengenakan sanksi kepada pejabat maupun para penyelenggara negara yang tidak melampirkan LHKPN dan hanya bisa mengimbau kepada instansi terkait untuk memberikan hukuman atas tindakan tersebut.

Seperti diketahui Penyerahan LHKPN oleh anggota DPR dinilai paling rendah karena hanya 40 orang dari 524 anggota DPR RI (7,63 persen) yang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

Berdasarkan data Direktorat Pelaporan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN-nya secara total baru 17,8 persen atau 58.598 orang dari jumlah wajib lapor 329.142 orang.

“KPK mengajak kembali agar pimpinan instansi atau lembaga negara segera menginstruksikan pada penyelenggara negara di jajarannya untuk melaporkan LHKPN,” kata Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah.

Febri menyebut tingkat kepatuhan pelaporan dari bidang eksekutif sebanyak 18,54 persen, yaitu sudah lapor 48.460 orang dari wajib lapor 260.460 orang, bidang yudikatif, kepatuhannya 13,12 persen yaitu sudah lapor 3.129 orang dari wajib lapor 23.855 orang

Selanjutnya, anggota DPRD tingkat kepatuhannya juga hanya 10,21 persen dengan perincian sudah lapor 1.665 orang dengan wajib lapor 16.310 orang dan BUMN/BUMD tingkat kepatuhannya 19,34 persen yang sudah lapor 5.387 orang dari wajib lapor 27.855 orang.

“Masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 untuk melaporkan perubahan harta 2018. Kami apresiasi juga lebih dari 58 ribu penyelenggara negara yang sudah melaporkan perkembangan harga kekayaannya pada hari-hari awal,” tambah Febri. (riz/ful/fin/tnn)




Kepala Bakamla Ajak Paramiliter Olahraga Lari Bersenjata

TRANSLAMPUNG.COM, BATAM – Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq. R., mengajak personel paramiliter Bakamla yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar militer di Kesatrian Yonif Mar 10/SBY melakukan olahraga bersama lari bersenjata sejauh 5 km di pantai melayu, Setokok, Batam, Minggu (3/3/19).

Berpakaian olahraga abu-abu dan menggenggam senjata di tangannya, Laksdya Taufiq memimpin langsung pelaksanaan lari bersenjata yang diikuti ratusan personel paramiliter, pelatih dan pembimbing siswa. Dengan penuh semangat, secara bersama-sama di sepanjang lintasan yang dilalui secara konsisten berlari sambil meneriakkan lagu, “Tiada Gunung Terlalu Tinggi” dan “Mars Bakamla”. Gerak langkahpun terlihat berjajar dengan rapi dan kompak.

Bukan tanpa alasan jika Laksdya Taufiq menyempatkan waktunya untuk beraktivitas bersama personel Bakamla ini. Pasalnya, untuk menjalani Latsarmil bukanlah hal yang ringan namun perlu dilakukan untuk membentuk fisik paramiliter yang kuat dan tangguh, professional, disiplin dan berkarakter Coast Guard. Aktivitas bersama pimpinan tertinggi Bakamla ini menjadi penyemangat bagi seluruh personel, sekaligus sebagai suri tauladan dari sosok seorang pemimpin.

Semangat itu ditularkannya melalui motivasi dan arahan., “Kalian adalah angkatan pertama Bakamla yang mendapat pendidikan dasar militer untuk pengawak Indonesia Coast Guard dalam menjaga lautan nusantara”, ucapnya.

Sisa dua bulan ini gunakan waktu sebaik mungkin, tumbuhkan rasa tanggung jawab, gugurkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kalian, tegar dan semangat untuk menjalani pendidikan dan pelatihan ini, pesan Laksamana bintang tiga tersebut.

Selesai Latsamil ini kalian akan menjadi pribadi cawak kapal yang disiplin, tegar, kuat, berjiwa pemberani dan militan yang tangguh”, ujarnya dengan penuh optimis.

Usai mendapatkan motivasi dari Kepala Bakamla, personel siswa Latsarmil melanjutkan dengan kegiatan lomba tarik tambang dan dayung perahu. Namun sebelumnya, Minggu siang itu juga dimeriahkan keakraban Kepala Bakamla yang berbaur bersama siswa untuk berdendang bersama.

Turut serta pejabat Bakamla dalam olahraga lari bersenjata yaitu Kepala Zona Kamla Barat Laksma Bakamla Eko Murwanto, S.Sos, Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Sandy M. Latief, Kabag Kepegawaian Kolonel Bakamla Budi Santoso,M.A.P., Komandan KN Tanjung Datu 1101 Kolonel Bakamla Capt. Nyoto Saptono, S.H., M.Si (Han)., M.Mar., Kepala Pangkalan Armada Kapal Patroli Batam Kolonel Bakamla Ardhie Sunaryo, S.T., M.M., Komandan Kapal KN Bintang Laut 4801 Kolonel Bakamla Capt. Margono, Pawas Kapal 80 meter Kolonel Bakamla Drs. Paseh Mawardi, Kasubbag TU Kepala Letkol Bakamla Ridwansyah, dan Wadan Batalyon Yonif 10 Marinir Mayor Mar Akhmad Kharis Mukhyiddin. (rls)




Kejurnas Wadokai 2019 : Wadokai Lampung Peroleh 1 Perunggu 3 Perak

TRANSLAMPUN.COM, JAKARTA – Delapan (8) Atlet Wadokai Lampung 6 diantaranya bersasal dari kabupaten Way Kanan, hanya berhasil memperoleh Satu (1) Medali Perak dan Tiga (3) Perunggu pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Wadokai Karate-Do Indonesia tahun 2019 yang diadakan dan di GOR Pasar Minggu Jakarta Selatan, Juma’at – Minggu (1-3/3/2019).

Menurut Manager Tim Wadokai Lampung Gunawan, Pihaknya dalam Kejurnas tahun ini hanya menurunkan Delapan Arlet,  tidak seperti biasanya.

“Dari Delapan atlet tersebut, Enam diantaranya bersasal dari kabupaten Way Kanan. Alhamdulillah meski sedikit, kita masih bisa mendapat Empat medali”, jelas Gunawan.

Sekedar untuk diketahui, Kejuaraan Nasional Wadokai Karate-Do Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Marer 2019 di Gedung Olehraga (GOR) Remaja Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang diikuti oleh 17 Provinsi.(Yudi)