Ike Edwin Dukung Koalisi LSM Dirikan Posko Pengaduan Rekam Jejak Capim KPK RI

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Irjen Pol. Ike Edwin menyambut positif dan mendukung langkah Koalisi Kawal Capim KPK yang membuka posko pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak para kandidat pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Koalisi Kawal Capim KPK membuka posko pengaduan masyarakattersebut di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019) mulai pukul 14.00 WIB.

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LBH Jakarta, Yayasan LBHI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LBH Pers, Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Indonesia Legal Roundtable, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Koalisi tersebut mengklaim posko yang mereka yang buat bersifat independen dan berharap dapat menjadi ‘rumah’ bagi aduan masyarakat. “Karena adanya kekhawatiran bahwa posko yang dibuat oleh Pansel hanya bersifat formalitas belaka,” kata Kurnia Ramadhana, narahubung Koalisi Kawal Capim KPK, dalam siaran persnya, Selasa (16/7/2019).

Menanggapi hal itu, Irjen Pol. Ike Edwin menilai posko pengaduan masyarakat yang dibuat koalisi berbagai LSM itu tidak perlu dipersoalkan. Menurut dia, posko itu dapat berjalan berbarengan dengan posko yang dibuat panitia seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Tentunya pengaduan yang disampaikan ke Pansel yang mempunyai legalitas sebagai panitia seleksi yang resmi dibentuk pemerintah,” kata Staf Ahli Sosial Politik Kapolri ini di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Meski demikian, jenderal bintang dua yang juga Capim KPK ini menilai posko pengaduan yang diinisiasi koalisi LSM itu dapat menjadi alternatif lain untuk menampung pengaduan masyarakat terkait rekam jejak para Capim KPK.

“Kita harus berpandangan positif menanggapinya. Mungkin koalisi LSM itu ingin membantu Pansel dalam men-tracking rekam jejak para Capim KPK,” ujar Mantan Kapolwil Surabaya yang sukses mengungkap kasus restitusi pajak bernilai ratusan miliar rupiah itu.

Tanggapan serupa juga diungkapkan Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih. Menurut dia, koalisi LSM tersebut boleh saja membuat posko pengaduan masyarakat terkait rekam jejak para Capim KPK sepanjang tidak melanggar aturan. “Syukur temuannya bisa membatu Pansel,” kata Yenti.

Dulu, kata Yenti, Pansel juga mendapat masukan dari ICW. Meski demikian, kata dia, Pansel juga mempunya metode sendiri untuk menyaring temuan rekam jejak para Capim KPK.

“Tentu Pansel juga punya metode bagaimana untuk menyaring temuan rekam jejak tersebut, yang akan di-cross dengan hasil rekam jejak dari tracker yang lain,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pansel telah mengumumkan para pendaftar Capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, ada 192 orang yang lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan para Capim KPK yang dinyatakan lolos beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, akademisi hingga sektor swasta. Mereka turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. (*)




Gugah Kesadaran Generasi Muda, Mahidana, Widyawiyata dan Youth Entrepreneurial Project dari AIESEC in Unila

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Mahidana, Widyawiyata dan Youth Entrepreneurial Project merupakan proyek berkelanjutan yang berfokus dengan masalah lingkungan, pendidikan dan kewirausahaan. Proyek ini dipelopori oleh AIESEC in Unila yang diharapkan akan meningkatkan kesadaran pemudan terhadap lingkungan, pendidikan dan kewirausahaan dengan cara melakukan kegiatan bersama Intern (Mahasiswa Asing).

Pada akhirnya AIESEC in Unila kepada pemuda mampu mempertahankan kenapa yang bisa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, ketika Intern telah berbagi bagaimana cara membangun kesadaran akan lingkungan, pendidikan dan kewirausahaan dari negara Intern. Proyek tersebut bertujuan untuk saling berbagi dan belajar bagaimana cara membangun suatu kesadaran terhadap masyarakat di dalam bidang tersebut.

Dalam proyek tersebut, AIESEC in Unila telah dan akan mengadakan beberapa aktivitas seperti training for trainee (TFT), visit company, kunjungan wisata, global village, environment learning, Goes to SME, school roadshow, village for environment, trash hunting, youth for environment, youth for education, youth for entrepreneur, car free day, dan visite orphanage.

Proyek tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Agustus 2019 dan di akhir proyek Intern wajib membuat laporan mengenai proyek ini baik dalam bentuk foto maupun video. (*)




Paparan Gubernur Arinal Tentang Kesiapan Lampung Jadi Ibukota Negara Didukung Penuh Forum Gubernur Se-Sumatera

TRANSLAMPUNG.COM, BENGKULU – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan kesiapan Provinsi Lampung sebagai Ibukota Negara (IKN) sekaligus meminta dukungan dari para Gubernur se-Sumatera, dalam Rapat Koordinasi Gubernur, di Ballroom Krakatau Hotel Grage, Bengkulu, Selasa (9/7/2019).
Hasil paparan Gubernur Arinal mendapat dukungan penuh forum gubernur se-Sumatera untuk menjadikan Lampung sebagai IKN.

Nominasi Lampung masuk sebagai Ibukota Negara (IKN) sebelumnya diungkapkan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dalam dialog tentang pemindahan ibu kota negara, 26 Juni 2019 lalu.

Gubernur Arinal menyampaikan dengan dijadikannya Provinsi Lampung sebagai IKN, akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatera dan akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi-Provinsi lain di Sumatera.

“Mohon dukungan kita sesama Provinsi di Sumatera untuk Provinsi Lampung, dalam upaya kita mewujudkan Sumatera sebagai penopang pembangunan Nasional,” ujar Arinal.

Rakorgub ini sendiri mengusung tema “Peningkatan Peran Pulau Sumatera dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional” dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Drs. Oktorialdi, MA, Ph.d mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro.

Di awal penjelasannya, Arinal mengungkapkan Sumatera harus mengambil bagian dalam memberikan dukungan nyata dan warna – warna terhadap pembangunan Nasional.

Saat ini telah terbangun dan akan terus dilanjutkan
pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung di ujung Selatan sampai Aceh di ujung Utara. Kota-kota di Sumatera juga telah terkoneksi dengan layanan penerbangan. Sehingga Sumatera sudah lebih siap untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Nasional.

“Hal ini dibuktikan dengan
konstribusi Sumatera yang sangat signifikan yaitu di atas 21% pada PDB Nasional. Oleh karena itu, Provinsi di wilayah
Sumatera harus memperkuat sinergi dan mengambil
peran dengan potensi dan ciri khasnya masing-masing,
yang tentunya harus kita dukung secara bersama,” ujar Arinal.

Dukungan para gubernur se-Sumatera tersebut diungkapkan Pj Sekdaprov Fahrizal Darminto. “Pada Rakor Gubernur ini, hasil paparan Gubernur Arinal didukung forum Gubernur se-Sumatera. Mereka mendukung penuh Lampung sebagai alternatif IKN,” ujar Fahrizal.

6 Fakta Pendukung

Gubernur Arinal mengungkapkan sedikitnya 6 fakta pendukung yang membuat Lampung cocok sebagai ibukota negara di samping nominator lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Pertama, terkait faktor geografis Lampung yang strategis (geostrategis) dan sangat ideal bagi sebuah IKN, terlebih-lebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN.

Kedua, faktor demografis.
Penduduk Provinsi Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa
yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk
terbesar ke-3 di luar Jawa. Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan (konstruksi) maupun pada saat beroperasinya IKN. Dengan demikian maka pembangunan IKN di Lampung dapat lebih cepat akselerasinya.

Ketiga, Provinsi Lampung memiliki lahan yang cukup untuk IKN.
“Lagi pula, biaya konstruksi di Provinsi Lampung pasti lebih murah, karena Lampung kaya akan potensi alam,” ujar Arinal.

Keempat, dalam tinjauan ideologi, masyarakat Lampung secara sociocultural telah mewakili
keragaman etnis se-Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan
dan pembaharuan.
“Provinsi Lampung tidak pernah tercatat sebagai pusat dari gerakan-gerakan radikalisme,” jelas Arinal.

Kelima, dari sisi pertahanan dan keamanan, pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung untuk mem-back up manakala terjadi hal-hal yang
diperlukan, seperti: pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung, Kopassus, Brimob, dan sebaran dari pasukan-pasukan yang ada di Jakarta, Banten, dan Bodetabek.

“Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Kabupaten Pesawaran. Bahkan Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri
strategis pertahanan (PT. PINDAD, PT. PAL, PT Dirgantara Indonesia) ke Lampung,” ujar Gubernur.

Keenam, Provinsi Lampung dapat dijadikan pusat pendidikan. Saat ini, sudah terdapat universitas besar yaitu Universitas Lampung, Itera (Institut Teknologi Sumatera), UIN (Universitas Islam Negeri), dan beberapa universitas swasta lainnya.

“Berdasarkan data, pada saat ini sekitar 35% mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar Provinsi Lampung, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan Provinsi
Lampung sudah menjadi pusat pendidikan (center of
excellence),” tambah Arinal.

8 Komitmen MoU Raflesia

Dalam rakorgub ini dihasilkan 8 komitmen bersama yang tertuang dalam Piagam Memorandum of Raflesia.

Sejumlah kesepakatan yang ditandatangani pertama peningkatkan konektifitas antar provinsi di Sumatera melalui pembangunan jalan tol trans sumatera (JTTS) dan jalur kereta api.

Kedua, mewujudkan konektifitas Pulau Jawa dan Sumatera melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Sunda, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Ketiga, mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan di Sumatera melalui percepatan realisasi pembangunan jembatan Selat Bangka yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan serta jembatan Batam – Bintan Kepulauan Riau untuk meningkatkan konektivitas serta mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Keempat, mendukung program tol laut melalui pengembangan pelabuhan pelabuhan di wilayah barat pulau Sumatera dan penguatan posisi pelabuhan Sabang serta mendorong jalur pelayaran wilayah barat Pulau Sumatera sebagai jalur alternatif pelayaran selain Selat Malaka

Kelima, mengembangkan komoditas unggulan Sumatera agar memiliki posisi tawar dan nilai ekonomi yang lebih besar khususnya untuk produk kopi. Para gubernur akan mengembangkan kopi Sumatera sebagai komoditas unggulan Pulau Sumatera dengan membangun gudang kopi sumatera terpusat sebagai pusat kerjasama pemasaran dan peningkatan kualitas produk mulai dari tanam hingga hilirisasi.

Keenam, para kepala daerah juga ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi di Sumatera lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung percepatan penetapan dan pengembangan pelabuhan pulau Baai Provinsi Bengkulu, Batam Provinsi Kepulauan Batam, Sungailiat dan Tanjung Gunung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kawasan ekonomi khusus agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pulau sumatera serta mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus lainnya di pulau sumatera sesuai dengan pengajuan masing-masing provinsi.

Ketujuh, para gubernur juga ingin pertumbuhan ekonomi di Sumatera lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sumber – sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas serta hilirisasi komoditas unggulan pulau sumatera yang saat ini sudah menjadi unggulan masing masing provinsi.

Ke delapan mendorong peningkatan peran Pulau Sumatera sebagai pendukung logistik pulau jawa untuk komoditas pangan.

Pada rakor ini sejumlah tokoh juga menjadi keynote speech seperti Jimly Asshidiqie yang memaparkan hukum tata Negara. Acara dilanjutkan dengan kunjungan kerja bersama para gubernur se-Sumatera ke KEK Pulau Baai di PT. Pelabuhan Indonesia II.

Sebelumnya, pada Senin (8/7/2019) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menghadiri makan malam dan ramah tamah bersama para kepala daerah. Tahun 2020, Rakor Gubernur se-Sumatera akan dilaksanakan di Provinsi Riau. (*)




Lampung Peringkat 7 OSN SD/SMP 2019 di Yogyakarta

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Even tahunan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2019 yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud telah dilaksanakan selama 7 hari dari Tanggal 30 Juni s.d. 6 Juli 2019 di Hotel Sahid Rich Yogyakarta untuk OSN Tingkat SD dan OSN Tingkat SMP di Hotel The Alana Yogyakarta. Test telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2019, sedangkan tanggal 4 Juli siswa diberikan kesempatan untuk berwisata edukasi di Candi Borobudur untuk OSN Tingkat SD dan di Candi Prambanan untuk OSN Tingkat SMP.

OSN Tingkat SD/SMP Tahun 2019 merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang Matematika dan IPA. Olimpiade ini sekaligus memotivasi peserta didik untuk selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual serta memacu kemampuan bernalar dalam wadah kompetisi yang sehat.
Bertujuan mewujudkan Generasi Kompetitif, Cerdas, Berkarakter, Berkualitas dan Adaptif terhadap Perubahan. .

Hasil Perolehan Prestasi:
Kontingen OSN Tingkat SD Provinsi Lampung meraih posisi diperingkat 12 Nasional, dengan memeroleh 2 Medali Perunggu, dengan rekapitulasi sbb:

Perolehan Medali Provinsi Lampung Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SD 2019:

1. Bardha Oktavia Zaiplana – Medali Perunggu – Bidang Studi IPA dari SDS Pemuka Sakti Manis Indah Waykanan

2. Nadin Ayla Roviqo – Medali Perunggu – Bidang Studi IPA dari SD IT Bustanul Ulum Lampung Tengah

Kontingen OSN Tingkat SMP Provinsi Lampung
meraih posisi diperingkat 7 Nasional, dengan memeroleh 5 Medali, dengan rekapitulasi sbb:

Perolehan Medali Provinsi Lampung Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP 2019:

1. Denzel Elden Wijaya – Medali Perak – Bidang Studi Mathematika dari SMP Xaverius 1 Bandar Lampung

2. Ariel Hadi Perdana – Medali Perak – Bidang Studi IPS dari SMPN 1 Metro

3. Lusiana – Medali Perunggu – Bidang Studi IPS dari SMPN 1 Air Naningan Tanggamus

4. Muhammad Nadhif Nur Khairi – Medali Perunggu – Bidang Studi IPS dari SMP Darul Ilmi Bandar Lampung

5. Savero Lukianto Chandra – Medali Perunggu – Bidang Studi IPA dari SMP Xaverius 1 Bandar Lampung.

Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampumg Endi Fauzi. ST.MT
Bertindak sebagai Pimpinan rombongan yang mengiring Kontingen Lampung hingga acara Olimpiade Sains Nasional Berakhir.
Kepada media Endi menyampaikan kesan dan harapannya: “Ya. Untuk tahun ini Tingkat SD menurun dan berada di posisi Peringkat 12 Nasioal dan Tingkat SMP meningkat berada di Peringkat 7 Nasional. Dalam kompetisi ini adalah hal biasa, yang penting untuk tahun depan kita harus tingkatkan prestasinya. Kita harus berlatih keras dan kita harus lebih fokus lagi” ujar Endi mengakhiri. (*)




Jaring Calon Investor, Pemkab Pringsewu Manfaatkan APKASI Otonomi Expo 2019

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Kabupaten Pringsewu turut berpartisipasi di ajang APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Otonomi Expo 2019. APKASI Otonomi Expo 2019 ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, 3-5 Juli 2019.

APKASI Otonomi Expo ini merupakan ajang bagi pemkab di seluruh Indonesia untuk mempromosikan segala produk unggulan daerahnya masing-masing.
Pemkab Pringsewu pun turut pula berpartisipasi di kegiatan ini.

Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., C.M.A. didampingi Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Hj.Rita Irviani Fauzi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pringsewu A.Fadholi, M.Si., dan Kabag Tata Pemerintahan Hariyadi Indera turut menghadiri acara tersebut.

Terkait keikutsertaan Pemkab Pringsewu di APKASI Otonomi Expo 2019, Wakil Bupati Pringsewu berharap dapat menarik calon investor ke Pringsewu. “Kita harus saling mendukung satu sama lain, termasuk masyarakatnya, karena bagaimanapun investor memerlukan keamanan dan kondusifitas yang betul-betul terjamin di Kabupaten Pringsewu,” ujarnya.

Harapan yang sama juga diutarakan oleh Kepala Dinas PMPTSP Pringsewu A.Fadholi. Pihaknya juga sangat berkepentingan dengan ajang tersebut, dan ia akan memanfaatkannya untuk dapat menggiring para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Bumi Jejama Secancanan.

Di APKASI Otonomi Expo 2019, Pemkab Pringsewu juga membuka stand pameran produk dan potensi daerah bersama ratusan kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Selain pameran, event tersebut juga diisi dengan kegiatan lainnya, diantaranya pemilihan putri otonomi dan lainnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang membuka APKASI Otonomi Expo 2019 di JCC, Jakarta, Rabu (3/7) mewakili Presiden RI Jokowi dalam kesempatan tersebut meminta daerah-daerah dapat berkolaborasi dalam inovasi untuk memajukan daerahnya masing-masing.

“Pemerintah daerah agar dapat saling belajar dan saling mengombinasikan keunggulan di daerahnya masing-masing satu sama lainnya,” harapnya. (rez)




Lampung Ikuti Rakernas Gerakan Pramuka

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka yang diikuti 315 peserta utusan kwartir nasional dan kwartir daerah seluruh Indonesia pada 26-28 Juni 2019 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur.

Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung mengirimkan 6 orang utusan, terdiri dari Ketua Kwarda Idrus Effendi, Waka Binamuda Catur Agus, Waka Orgakum Prof Wan Abbas, Sekretaris Kwarda Mubasit, Kepala Pusdiklatda Afif Ansori, dan Ketua DKD Yopi Yuansa.

Menurut Sekretaris Kwarda Mubasit, Rakernas ini bertujuan membahas program kerja Kwarnas setahun ke depan, serta akan membahas isu-isu strategis dan rekomendasi kepada Kwartir Nasional. Selain itu juga disampaikan hasil Sidparnas yang telah berlangsung 24-25 Juni 2019 lalu di TRW Cibubur.

Lanjut Basit, akan ada lima sidang kelompok di dalam Rakernas ini. Pertama, pembinaan anggota muda dan dewasa; kedua, satuan karya, satuan komunitas dan gugus darma; ketiga, kesekjenan, aset dan usaha, serta organisasi dan hukum; keempat, rencana pengembangan, kerja sama dalam dan luar negeri; kelima, kehumasan dan pengabdian masyarakat.

“Hasil Rakernas ini penting untuk bahan rujukan pelaksanaan kegiatan kepramukaan di kwartir daerah” pungkasnya.(*)




Tim SAR Gabungan Evakuasi 6 Korban KM DP ke Dermaga Kotaagung

TIBA DI DERMAGA KOTAAGUNG: Tim SAR gabungan tiba di Dermaga Kotaagung, setelah berhasil mengevakuasi enam orang dan menarik KM DP yang mengalami kerusakan mesin dan terdampar di perairan Tanjung Belimbing. (Foto-foto: DOK BASARNAS LAMPUNG)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Tim penyelamat gabungan berhasil mengevakuasi Kapal Motor (KM) DP beserta enam orang penumpang dan anak buah kapalnya, Senin (24/6) sore. KM DP mengalami kerusakan mesin di perairan Tanjung Belimbing, perbatasan antara Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat.

Komandan Pos SAR Tanggamus Denny Mezzu mengatakan, tim gabungan yang terlibat dalam proses evakuasi KM DP beserta enam penumpang dan ABK, terdiri dari beberapa instansi. Antara lain 3 personel dari Tim Rescue Pos SAR Tanggamus, 1 personel dari Pos TNI Angkatan Laut Bengkunat, 2 personel Polair dan 1 personel Pos AL Kabupaten Pandeglang. Lalu dibantu 4 ABK KM Mulya Usaha dan 1 orang keluarga salah satu korban.

DALAM PERJALANAN: Situasi perjalanan Tim SAR Gabungan menuju Dermaga Kotaagung, usai mengevakuasi enam orang dari KM DP yang terdampar di Tanjung Belimbing.

“Tim SAR gabungan berangkat menuju Tanjung Belimbing untuk mengevakuasi korban sekitar, Senin pukul 15.00 WIB. Pukul 21.00 WIB, tim gabungan tiba dan bersandar di Dermaga Tambling. Kemudian langsung berkoordinasi dengan Pak Teguh selaku Manager Operasional di Tambling,” ujar Denny Mezzu, Rabu (26/6).

Lalu pada Selasa (25/6), pukul 05.30 WIB Tim SAR gabungan melakukan briefing guna pelaksanaan evakuasi. Pukul 05.45 WIB tim melaksanakan persiapan untuk proses evakuasi. Pukul 06.00 WIB, tim gabungan berangkat untuk menarik KM DP menuju Dermaga Kotaagung.

“Pukul 12.30 WIB kami sudah tiba di Karangbrak, Tanggamus. Pukul 15.00 WIB, Tim SAR gabungan dan enam korban tiba di Dermaga Kotaagung dengan selamat,” tandas Denny Mezzu.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, KM DP diduga berlayar dari wilayah perairan Pandeglang, Provinsi Banten. Namun tidak diketahui secara jelas, apa tujuan KM DP hingga sampai di wilayah perairan Tanjung Belimbing dan akhirnya mengalami kerusakan mesin. (ayp)




Pencairan Dana Kelurahan Masih Lambat

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA -Realisasi pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan masih belum optimal hingga Mei 2019. Realisasinya baru mencapai Rp1,46 triliun atau 48,7 persen dari pagu anggaran Rp3 triliun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, 50 persen dari pagu anggaran dana kelurahan sudah harus cair paling lambat Mei lalu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, masalah penyaluran DAU tambahan untuk dana kelurahan masih berkutat di hal yang sama seperti periode sebelumnya, yakni persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Ia menambahkan, pemda juga harus melampirkan surat pernyataan telah menganggarkan dana kelurahan pada perda mengenai APBD 2019 atau perubahan penjabaran APBD 2019.

Astera menyebutkan, sejauh ini masih ada tujuh kota yang belum menerima dana desa tahap I. Ia berharap, sisa daerah ini bisa segera menuntaskan urusan administrasinya.

Adapun, upaya mendorong percepatan pemenuhan syarat penyaluran juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, akan terus memantau penyampaian laporan oleh pemerintah daerah setidaknya dalam kurun tiga bulan pertama ini.

Sebagai informasi, dana kelurahan masuk ke dalam komponen DAU yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp417,87 triliun di APBN 2019. Hingga Mei 2019, realisasi DAU sudah mencapai Rp208,9 triliun atau 50 persen dari pagu anggarannya. (der/fin/tnn)




Kenaikan Listrik Pukul Pelaku UMKM

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menilai kebijakan tersebut memang lebih fair bagi PLN, namun dia tidak yakin pemerintah berani akan mengeksekusi kebijakan tersebut, apalagi akan berdampak pada masyarakat.

Ekonom INDEF lainnya, Ahmad Tauhid menyarankan penyesuaian tarif adjusment (tanpa izin dari DPR), harus tetap diperluikan konsultasi ke DPR, mengingat berdampak besar dalam banyak hal.

Karena itu, menurut Tauhid, dengan mendapat izin DPR, maka akan ada pembahasan pada dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sudah memiliki ruang yang cukup untuk melihat besaran tarif listrik.

Dia melihat bahwa klausul ini seperti pada kenaikan harga BBM, khususnya BBM Non Subsidi. Tetapai, dia juga melihat listrik ini juga sangat fundamental bagi perekonomian.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridha Mulyana mengatakan, pihakya akan memberlakukan penyesuaian tarif adjusment per tiga bulan sekali di tahun 2020.

Ridha menjelaskan, penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) berlaku pada pelanggan listrik nonsubsidi. Penyesuaian tarif adjustment diterapkan berdasarkan indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi dan formula harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

Pihaknya memastikan untuk sepanjang tahun ini tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik, baik subsidi maupun nonsubsidi. Hal itu sesuai keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Berdasarkan keputusan Pak Menteri tahun ini kan sudah diputuskan tidak ada kenaikan tarif. Penyesuaian tarif nonsubsidi diputuskan harus melalui izin Menteri ESDM, katanya.(din/fin/tnn)




TNI Dukung Program PLS Kemendikbud RI

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA –  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) melaksanakan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyelenggaraan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi murid baru mulai tahun ajaran 2019-2020.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Mendikbud Muhadjir Effendy dalam konferensi pers dengan awak media di Ruang Graham Utama Kemendikbud, Jakarta, Jumat (21/6/2019) mengatakan bahwa pihaknya (TNI) menyambut gembira program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dan TNI siap mendukung dan membantu memberikan  materi PLS sesuai dengan program Kemendikbud RI.

“Kami siap untuk mendukung karena TNI memiliki infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok Tanah Air. Ada Kodim, Koramil, Lanal, Lanud, sehingga TNI mudah untuk menjangkau seluruh sekolah-sekolah yang ada di pelosok Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa TNI akan mendukung secara teknis di lapangan program dari Kemendikbud karena sudah memiliki dasar yaitu MoU antara Kemendikbud dengan Mabes TNI, sehingga di lapangan tidak akan menemui permasalahan. “Kami sekali lagi mendukung program ini secara menyusul, menyeluruh di wilayah Indonesia termasuk sampai ke pelosok-pelosok Tanah Air,” katanya.

“Kerja sama ini sudah pernah dilaksanakan diantaranya adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada TNI yang akan melaksanakan tugas di perbatasan, bagaimana cara mengajar masyarakat yang di perbatasan dan Kemendikbud sudah memberikan berikan modul-modulnya, sehingga tidak susah bagi kita menyelesaikan program-program yang akan diberikan oleh Kemendikbud,” tuturnya.

 

Panglima TNI juga mengatakan bahwa TNI memiliki program-program dalam memberikan pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan, terutama di wilayah perbatasan Kalimantan dan di Papua. “Pasukan-pasukan yang menjaga perbatasan termasuk juga Satgas-Satgas TNI memiliki kemampuan mengajar,” ucapnya.

“Kami sudah rancang materi terkait pembinaan karakter yang paling ringan adalah pelatihan baris-berbaris atau PBB dan upacara bendera termasuk pelajaran nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air,” katanya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, melalui pelatihan baris berbaris bisa menanamkan Jiwa Korsa, yakni saling menghormati dan menghargai sesama, sehingga pembentukan karakter terbentuk sejak dini.

Di sisi lain, Panglima TNI juga mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki teknik di bidang pertanian, bantuan kesehatan dan kemampuan untuk mengajar. “Kita juga bertanggung jawab terkait dengan pengembangan karakter dasar masyarakat yang ada di wilayah-wilayah perbatasan,” pungkasnya.(*)