163 Pj. Kakon untuk 19 Kecamatan di Tanggamus Dilantik

SEMATKAN TANDA JABATAN: Asisten Bidang Pemerintahan Jonsen Vanisa menyematkan tanda jabatan pada 163 Pj. Kakon yang dilantik serentak untuk 19 kecamatan.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Sebanyak 163 Penjabat (Pj) Kepala Pekon dilantik secara serentak oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Jonsen Vanisa, M.M., mewakili Bupati Tanggamus. Pelantikan tersebut dipusatkan di Gedung Fasilitas Utama Islamic Center Kotaagung.

Pelantikan ratusan Penjabat Kepala Pekon itu berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.222/09/08/2019, tentang Pemberhentian Kepala Pekon dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pekon lingkup Kabupaten Tanggamus.

Dari 163 Penjabat Kakon yang dilantik, mereka akan memimpin 163 pekon yang tersebar di 19 kecamatan. Kecuali Kecamatan Pematangsawa, sebab beberapa waktu lalu di sana telah dilantik Pj. Kakon untuk tahun 2019.

Dalam pelantikan kali ini, pekon yang paling banyak dilantik Pj. Kakonnya adalah Kecamatan Wonosobo. Yaitu 23 Pj. Kakon untuk 23 pekon. Sementara Kecamatan Kelumbayan Barat yang paling sedikit, yaitu hanya 1 Pj. Kakon.

Jonsen Vanisa ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. menyebutkan, atas nama Pemerintahan Kabupaten Tanggamus bupati mengucapkan selamat kepada para Penjabat Kepala Pekon yang baru dilantik. Bupati berharap agar para Penjabat Kakon menjalankan amanah dari rakyat dan bekerja sepenuh hati dan ikhlas.

“Ketika melayani masyarakat, kita harus ikhlas. Sebab tugas Kepala Pekon adalah melayani masyarakat. Selamat bertugas sampai nanti ada Kepala Pekon definitif,” ungkap Dewi Handajani melalui Jonsen Vanisa.

Masih dari sambutan tertulis Bupati Tanggamus, dikatakan bahwa dedikasi Kepala Pekon saat ini patut diapresiasi. Terutama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Pekon adalah ujung tombak pemerintah dan pekon saat ini menjadi pusat perekonomian warga.

Penjabat Kakon yang baru dilantik, juga dituntut mampu merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga, tanpa pandang bulu. Khususnya dalam menyelenggarakan atau melayani urusan-urusan pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat.

“Para Pj. Kakon juga wajib meneruskan program kerja Kakon sebelumnya. Terutama yang berhubungan dengan penyerapan Dana Desa. Pj. Kakon itu memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekon yang dipimpinnya. untuk itu janganlah anggap enteng jabatan Kakon. Jika nantinya ditemukan ada persoalan, maka selesaikanlah secara bersama -sama dengan Badan Hippun Pemekonan (BHP), para Aparat Pekon, atau instansi terkait dan unsur pemda,” tandas Dewi Handajani melalui Jonsen Vanisa. (ayp)




Tim Gabungan Polhut dan Kodim Tangkap Pembalakan Liar

Barang bukti berupa balok kaleng dan sepeda motor diamankan tim gabungan polhut dan kodim

TRANSLAMPUNG.COM – Tim Gabungan Polisi Kehutanan (Polhut) KPH Kotaagung Utara, Pematang Neba dan Batutegi bersama Kodim 0424 Tanggamus berhasil menangkap pelaku pembalakan liar (ilegal logging), kamis, 16-5-2019 di umbul kuyung, kawasan hutan lindung register 39 Kotaagung Utara.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bachri didampingi Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IX Kotaagung Utara Zulhaidir, menjelaskan bahwa patroli gabungan Polhut dan Kodim sejak empat hari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas ilegal logging, lalu melakukan pengintaian di lokasi tersebut.

Hasil pengintaian selama beberapa hari membuahkan hasil dengan ditangkapnya kayu sonokeling (Dalbergia latifolia) yang sedang dimuat ke dalam truk. Empat orang pelaku pembalakan liar langsung diamankan, berikut 70 potong balok kaleng kayu sonokeling, truk colt diesel nopol BE 9154 YB, satu unit sepeda motor.

Saat ini tersangka dan barang bukti diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sumatera di Bandar Lampung.

Pembalakan liar (ilegal logging) merupakan musuh bersama dan kejahatan yang harus dilawan, khususnya kayu sonokeling, ungkap Syaiful Bachri. Oleh karenanya, saya mengapresiasi Dandim 0424 Tanggamus beserta jajarannya yang secara bersama-sama bekerja dengan jajaran Polhut di KPH Kotaagung Utara, Pematang Neba dan Batutegi.

Kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat dan pemegang IUPHKm serta aparat desa menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya mencegah terjadinya pembalakan liar (ilegal logging). Hal ini sebagai menjaga kelestarian sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. (*)




Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM Lampung Rangkul Pemkab Tanggamus

TANDATANGANI MoU: Wabup Tanggamus AM Syafi’i menandatangani MoU pengawasan obat dan makanan dengan BBPOM Lampung. (FOTO: DISKOMINFO TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Lampung menjalin kerjasama dengan Pemkab Tanggamus. Kerjasama tersebut adalah dalam hal pengawasan obat dan makanan di wilayah kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU), di ruang rapat Wakil Bupati Tanggamus.

Dari BBPOM yang menandatangani adalah Kepala Balai Besar POM Bandarlampung Syamsuliani dan dari pihak Pemkab Tanggamus diwakili Wakil Bupati Tanggamus Hi. A.M. Syafi’i, S.Ag. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Sukisno, S.K.M., M.Kes., Kabag Protokol Setdakab Tanggamus Royen, dan jajaran BBPOM.

Syamsuliani mengatakan, maksud dari nota kesepahaman adalah sebagai kerjasama dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan, dan perlakuan secara adil.

“Selain itu tujuan MoU adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan agar dapat memenuhi ketentuan,” ujar Syamsuliani.

Sementara Wabup Tanggamus A.M. Syafi’i atas nama pemkab, sangat menyambut baik adanya jalinan kerjasama dengan Balai Besar POM. Ia berharap, dengan telah ditandatanganinya MoU maka sinergitas dua lembaga dapat terus ditingkatkan sehingga dapat lebih maksimal dalam hal pengawasan obat, makanan serta mendorong industri UMKM mendapat sertifikat layak konsumsi dari Balai POM.

“Adanya MoU ini merupakan Komitment kita bersama untuk menyelamatkan masyarakat kita dari makanan berbahaya, secara teknis, Balai Besar POM lebih memahami,” ujar wabup.

Syafi’i dalam kesempatan itu, juga menyatakan komitmen Pemkab Tanggamus dalam hal pengembangan UMKM. Khususnya UMKM yang bergerak pada bidang produksi makanan dan minuman.

“Kami juga mendorong UMKM punya produk khas sehingga ada peningkatan ekonomi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan UMKM bisa mendapat edukasi agar mereka paham bahwa produknya aman untuk dipasarkan. Regulasi itu penting untuk mengatur, bukan untuk menghambat,” tandas Syafi’i. (ayp)




Pleno Rekapitulasi Pilpres 8 Kecamatan, Hasil Sementara Paslon 02 Ungguli 01

PLENO REKAPITULASI KABUPATEN: KPU Tanggamus menggelar Pleno Rekapitulasi Suara Pileg dan Pilpres 2019 tingkat kabupaten, Senin (29/9) di Gisting. (Foto: AYP)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Sesuai dengan jadwal, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pileg dan Pilpres 2019, Senin (29/4). Pleno dipusatkan di salah satu hotel di Kecamatan Gisting.

Sejak dimulai dari pagi hingga pukul 14.09 WIB, pleno rekapitulasi baru dapat menghitung suara 8 kecamatan dari total 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan real count sementara dari 8 kecamatan tersebut, untuk pilpres, Pasangan Calon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno berhasil unggul 11.891 suara, atas Paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Pun demikian, jumlah suara masih sangat berpeluang berubah. Sebab masih ada 12 kecamatan lagi yang sedang dalam proses penghitungan. Delapan kecamatan yang sudah melalui tahap rekapitulasi, yaitu Kecamatan Kotaagung Pusat, Talangpadang, Wonosobo, Pulaupanggung, Cukuhbalak, Pugung, Semaka, dan Sumberejo.

Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra mengatakan, Pleno Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan merupakan rangkaian akhir di tingkat kabupaten. Melibatkan penyelenggara pemerintah di tingkat PPK dan peserta pemilu di tingkat kabupaten. Dalam prosesnya disampaikan hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat KPPS pemilu di tingkat kecamatan.

“Kemudian terkait dengan adanya selisih atau perbedaan perolehan atau penghitungan, pada prinsipnya kami Komisioner KPU beserta seluruh penyelenggara di Kabupaten Tanggamus ini meyakini, apabila terjadi suatu kesalahan hal itu murni faktor human error. Dan itu telah diperbaiki. Jadi tidak ada upaya atau kesengajaan dari kami untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan terkait pemilu. Maka kami akan mencoba menciptakan era demokrasi yang aman, damai, dan sejuk,” ujar Otto.

Berdasarkan pantauan, yang dihitung pertama adalah surta suara untuk pemiliahn presiden. Dalam teknis penghitungan kecamatan yang didahulukan bukan berdasarkan abjad seperti pilkada tahun lalu, tapi berdasarkan nomor urut kecamatan. Sehingga kecamatan yang pertama adalah Kotaagung Pusat dan terakhir Kecamatan Kelumbayan Barat.

Rapat pleno juga dihadiri serta seluruh Komisioner KPU Tanggamus, Ketua Bawaslu Tanggamus Dedi Fernando beserta jajaran, Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, S.I.K., M.M., Dandim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo, Kepala Kesbangpol Tanggamus Ajpani, 20 PPK, dan para saksi partai.

Berikut perolehan sementara suara pilpres di 8 kecamatan:

1. KECAMATAN KOTAAGUNG (PUSAT) Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 9.954 suara
Paslon 02 Prabowo – Sandiaga: 14.471

2. KECAMATAN TALANGPADANG
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 9.067 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 17.715 suara

3. KECAMATAN WONOSOBO
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 10.340 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 10.909 suara

4. KECAMATAN PULAUPANGGUNG
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 9.662 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 12.383 suara

5. KECAMATAN CUKUHBALAK
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 5.549 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 6.387 suara

6. KECAMATAN PUGUNG
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 13.130 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 19.659 suara

7. KECAMATAN SEMAKA
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 12.154 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 9.722 suara

8. KECAMATAN SUMBEREJO
Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf: 15.604 suara
Paslon 02 Prabowo-Sandiaga: 6.105 suara

Total sementara dari 8 kecamatan tersebut, Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengantongi 85.460 suara. Sedangkan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno unggul 11.891 suara atas paslon 01. Yaitu dengan total sementara 97.351 suara. (ayp)




Niat Antar Sekolah, Ayah dan Anak Luka Parah Tertimpa Pohon Tumbang

ILUSTRASI POHON TUMBANG (NET)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Pohon tumbang di bilangan ruas Jalan Lintas Barat Kabupaten Tanggamus, menimpa seorang ayah yang mengantarkan anaknya ke sekolah, Sabtu (27/4) pagi.

Adalah Bazwar Tarmizi (65) dan anaknya, Basrian (16). Mereka berasal dari Pekon Banjarmasin, Kecamatan Kotaagung Barat. Kemudian menjadi korban pohon tumbang ketika melintas di Jalinbar Pekon Way Gelang, Kecamatan Kotaagung Barat.

Dari rumahnya, Bazwar Tarmizi mengendarai sepeda motor metik untuk mengantarkan Basrian ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanggamus. Akibat tertimpa pohon yang sangat besar itu, mereka berdua luka sangat parah.

“Ayahnya patah tulang rahang bagian kanan, luka sobek dari bibir hingga mata, gigi patah, mata memar, bahkan sempat muntah darah. Anaknya patah bahu kiri, mata kiri lebam, juga sempat muntah darah. Mereka sekarang sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandarlampung,” ujar salah seorang kerabat korban. (ayp)




Menjelang Pagi, Satu Rumah di Tanggamus Ludes Terbakar

DILAHAP API: Beberapa warga tampak membantu Gojali memadamkan api dengan alat seadanya, meskipun rumah Gozali sudah ludes terbakar. (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Gojali (35) tahun beserta istri dan dua anaknya terpaksa merelakan satu-satunya rumah mereka ludes dilahap si jago merah, Minggu (28/4).

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 05.15 WIB di Pedukuhan Hegermanah, Dusun Pungkut, RT 03, Pekon Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus itu, diduga akibat hubungan pendek arus listrik.

Kendati Gojali beserta seluruh anggota keluarganya selamat dari kobaran api, namun rumah mereka tak tersisa. Demikian juga dengan isi dan perabotan. Bahkan satu unit sepeda motor milik Gojali, tinggal sisa kerangkanya.

“Kami yang merupakan tetangga sekitar rumah korban, berusaha membantu sebisanya. Mereka semua selamat, tapi rumah beserta isinya dan satu motor habis kebakar. Sekarang menumpang di rumah orang tua mereka yang rumahnya,” ujar salah seorang tetangga korban yang juga menyebutkan diduga api berasal dari korsleting arus listrik. (ayp)




Pemilu 2019 Nyaris Gagal di Kotaagung Barat, Ketua KPU Tanggamus: “Penyebabnya Tanya Saja ke Sekretaris”

NYARIS GAGAL PEMILU: Lantaran belum ada titik temu akibat keterlambatan pembayaran honorarium KPPS 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat, Pemilu 2019 di sana nyaris gagal hingga ada dialog dengan Komisioner KPU Tanggamus.

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Hari H pencoblosan Pemilihan Umum 2019 yang tinggal beberapa jam ke depan, sempat mengalami kendala cukup fatal di Kabupaten Tanggamus. Pasalnya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Tanggamus belum menerima honorarium hingga Rabu (17/4) dini hari.

Kondisi tersebut memicu pro dan kontra di kalangan KPPS. Pun demikian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menjanjikan membayarkan honor KPPS sehari setelah pencoblosan. Tepatnya Kamis (18/4). Janji tersebut diperkuat dengan surat pernyataan dari Sekretaris KPU Tanggamus, Yetrisman, saat digeruduk oleh perwakilan KPPS dari 20 kecamatan.

Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra saat dijumpai di Kantor Kecamatan Kotaagung Barat dini hari tadi membenarkan, honorarium KPPS yang bertugas di 1.975 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanggamus, belum dibayarkan. Namun ketika ditanya lebih dalam terkait penyebab keterlambatan ini, Otto hanya menerangkan dengan singkat.

“Soal keterlambatan (honor KPPS), ya memang betul. Dinamika yang terjadi seperti ini. Dan memang ini hanya terjadi di Kabupaten Tanggamus. Apa penyebab (keterlambatan), silakan tanya ke Sekretaris KPU (Yetrisman, Red). Karena kalau saya dan teman-teman komisioner, tidak berwenang mengurusi anggaran. Soal anggaran, sepenuhnya wewenang Sekretaris KPU,” ujar Otto Yuri Saputra seraya menyebutkan total anggaran honorarium KPPS se-Tanggamus mencapai Rp8 miliar.

NEGOSIASI: Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra bersama Komisioner KPU, bernegosiasi dengan KPPS agar mereka tetap laksanakan tugas di TPS Rabu pagi.

Dengan fenomena yang cukup mencoreng kinerja Sekretariat KPU Tanggamus ini, Otto Yuri Saputra pun tampak geram. Meski ia berusaha keras menyembunyikan kegeramannya itu, tapi tetap terlihat dari nada bicara dan ekspresinya wajahnya ketika menjawab “berondongan” pertanyaan dari wartawan seputar keterlambatan ini.

“Sekali lagi ya, untuk lebih jelasnya, silakan tanya langsung ke Sekretaris KPU Tanggamus. Kalau yang saya tahu, keterlambatan pembayaran honorarium KPPS satu kabupaten ini, akibat lambannya Sekretariat KPU Tanggamus menyusun administrasi untuk diajukan ke KPPN. Hari ini tadi beliau (Yetrisman, Red) juga sudah menjumpai perwakilan (KPPS) dari 20 kecamatan. Hasil pertemuan itu, honorarium dibayarkan Kamis (18/4). Diperkuat dengan surat pernyataan dari beliau,” kata Otto lagi.

Honorarium KPPS ini termasuk dalam salah satu poin dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Berdasarkan aturan tersebut, honor KPPS dianggarkan sebesar Rp500 ribu untuk anggota dan Rp550 ribu untuk ketua. Honor tersebut dibayarkan per kegiatan yang diagendakan dalam rangkaian pemilu.

Sementara untuk pemungutan suara yang digelar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, ada petugas KPPS Luar Negeri (KPPS-LN). Setiap anggota KPPS-LN mendapat honorarium sebesar Rp6 juta. Sedangkan untuk ketua mendapat Rp6,5 juta.

Sebelumnya viral di media sosial Facebook, sebuah unggahan berisi foto suasana massa berkumpul di sebuah tempat malam hari, dengan keterangan: “Kotaagung barat gagal memilih, Honor petugas kpps TDK kluar”. Foto dan keterangan itu diunggah oleh akun Facebook bernama Rudi Hermawan.

Sejurus kemudian, unggahan itu menjadi buah bibir netizen dan dengan cepat screenshot-nya menyebar di grup-grop WhatsApp. Setelah digali lebih dalam, ternyata bukan hanya KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat yang belum menerima honor. Melainkan KPPS yang bertugas di seluruh TPS di Kabupaten Tanggamus.

Untuk menetralisir suasana dan bernegosiasi dengan KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat, Otto Yuri Saputra beserta beberapa Komisioner KPU, langsung berdialog dengan massa yang berkumpul di kantor kecamatan setempat.

Kekeuh Bukan Salah KPU, tapi Kesalahan Kesekretariatan

DENGAN kondisi ini, Otto Yuri Saputra selaku Ketua KPU Tanggamus, sangat keberatan jika lembaga yang ia pimpin dipersalahkan. Sebab, segala material kesiapan Pemilu 2019 yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) komisioner sudah diselesaikan dengan baik. Sementara perihal anggaran, adalah tupoksi dari Sekretariat KPU, bukan komisioner.

“Tegas saya katakan di sini, keterlambatan ini adalah kesalahan Sekretaris KPU Tanggamus. Bukan (kesalahan) saya atau teman-teman komisioner. Karena apa yang menjadi tupoksi kami selaku komisioner, sudah kami kerjakan semua,” tegas Otto Saputra.

“Kalau memang tidak sanggup (jadi Sekretaris KPU), ya lapor ke bupati bahwa tidak sanggup. Karena masalah ini sangat fatal. Dan parahnya lagi, ini hanya terjadi di Tanggamus,” celetuk Otto.

Dia pun menyebutkan, jika saklek merujuk pada aturan, sebenarnya honorarium KPPS baru bisa dibayarkan seusai pencoblosan. Namun tidak bisa melulu saklek pada aturan. Karena di lapangan, berhadapan dengan banyak orang yang menurut Otto setiap kepala berbeda versinya.

“Kita kan ikut kearifan lokal. Artinya dibayarkan dulu, baru kerja. Walaupun kalau berdasarkan aturan, seharusnya kerja dulu, baru terima honornya. Tapi kita nggak mau begitu. Apalagi pada pemilu sebelum-sebelumnya, juga sudah dibiasakan dibayarkan dulu honornya baru kerja. Jadi kalau tiba-tiba kita mau saklek pada aturan, ya bisa berantakan,” ungkap Otto.

Nyaris Picu Kegagalan Pemilu di Kotaagung Barat

SEBELUM berdialog langsung dengan Komisioner KPU Tanggamus di bawah pengamanan Dandim 0424 Letkol (Arh) Anang Hasto Utomo dan Kapolres AKBP Hesmu Baroto, S.I.K., M.M., para petugas KPPS dari 16 pekon di Kecamatan Kotaagung Barat ogah melaksanakan tugasnya di TPS pada Rabu pagi ini.

SUASANA KANTOR KECAMATAN: Beginilah suasana Kantor Kecamatan Kotaagung Barat Rabu (17/4) dini hari, dipenuhi KPPS yang mempertanyakan honor mereka dan mengancam mogok kerja.

Beruntung setelah bertemu, berdialog, dan bernegosiasi dengan Komisioner KPU Tanggamus, tensi situasi berhasil direda. Dan petugas KPPS Kotaagung Barat bersedia melaksanakan tugasnya.

Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris KPU Tanggamus, Yetrisman, masih belum berhasil dimintai tanggapan. Nomor telepon seluler Yetrisman yang didapatkan dari salah seorang pegawai di Sekretariat KPU Tanggamus, dalam keadaan tidak aktif. (ayp)




Distribusi Logistik 37 TPS Pematangsawa via Laut Dikawal Ketat

ANDALKAN JALUR LAUT: Belum adanya jalur darat menuju Kecamatan Pematangsawa, membuat distribusi logistik Pemilu 2019 untuk 8 pekon mengandalkan jalur laut. (Foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Lampung yang wilayahnya dipisahkan oleh Teluk Semaka. Dengan demikian, logistik Pemilihan Umum 2019 untuk delapan pekon di Kecamatan Pematangsawa didistribusikan melalui jalur laut. Dengan pengamanan ketat dari personel Polri, TNI, dan Panwascam.

Logistik yang terdiri dari 185 kotak suara, 77 lembar triplek plano untuk rekapitulasi suara 8 KPPS, 148 bilik suara, sejumlah surat suara, dan kelengkapan pemilu di PPS itu, akan didistribusikan ke 37 tempat pemungutan suara (TPS). Lokasinya tersebar di delapan pekon.

Kapolsek Pematangsawa Ipda. Ridwansyah, S.H. mengatakan, pengawalan distribusi logistik Pemilu 2019 melibatkan personil pengamanan TPS. Yakni 16 personel dari Polres Tanggamus, 5 anggota TNI dari Kodim 0424, dan 6 personel Panwascam. Lantaran cukup banyak logistik yang didistribusikan, maka digunakan 2 unit perahu milik nelayan.

“Logistik itu akan disebar di 37 TPS. Dengan rincian Pekon Teluk Brak 6 TPS, Karang Brak 4 TPS, Tirom 7 TPS, Way Asahan 3 TPS, Kaur Gading 4 TPS, Martanda 4 TPS, Tampang Muda 5 TPS, dan Pekon Tampang Tua 4 TPS,” papar Ridwansyah, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, S.I.K., M.M. Senin (16/4) malam.

Delapan pekon tersebut, kata kapolsek, sebenarnya berada di pegunungan. Namun jalur yang paling mudah mencapai wilayah tersebut melalui laut. Sebab tidak ada jalan darat yang bisa menembus pengunungan.

“Untuk waktu tempuh sendiri, di pekon terdekat yakni Pekon Telukbrak sekitar 1,5 jam. Dan jarak terjauh adalah Pekon Tampang Tua membutuhkan waktu 5 jam,” jelasnya.

Terpisah, Brigadir Andi Anto Bara seorang petugas yang melakukan pengawalan logistik sekaligus pengamanan di TPS Pekon Way Asahan menginformasikan bahwa logistik Pemilu 2019 telah sampai di KPPS.

Ia menerangkan, bahwa saat ini berkomunikasi menumpang kepada warga yang memiliki jaringan internet dengan salah satu provider CDMA.

“Kami telah tiba di Pekon Way Asahan sekitar pukul 18.30 WIB dalam kondisi aman dan kondusif. Kebetulan tadi bisa charge handphone hingga pukul 22.00 WIB melalui sambungan listrik tenaga surya dan menumpang WiFi milik warga setempat,” ujar Anto Bara melalui Whatsapp. (ayp)




Parpol Cuek, APK “Dibersihkan” Bawaslu Tanggamus

“BERSIHKAN” APK: Pada masa tenang, APK yang masih terpasang di tepi Jalinbar Kabupaten Tanggamus “dibersihkan” oleh Bawaslu setempat. (Foto: AYP)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) Pilpres dan Pileg 2019. Selain di bilangan ruas protokol Jalan Lintas Barat, APK yang terpasang di tepi jalan pekon pun tak luput dari penyisiran petugas Bawaslu.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tanggamus Koordinator Divisi SDM, Ali Ngafan mengatakan, masa tenang Pemilu terhitung sejak Minggu (14/4) sampai H-1 pemungutan suara. Dalam masa tenang, selain APK, peserta pemilu maupun tim sukses dari calon, dilarang melaku

kan segala jenis kampanye. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dalam masa tenang tidak boleh ada APK di tepi jalan atau yang terlihat oleh publik. Kami sudah sampaikan kepada parpol mengenai hal ini. Tapi hingga masa tenang, ternyata masih ada APK. Jadi harus ditertibkan,” kata Ali Ngafan, Senin (15/4).

Dalam penertiban APK, kata dia, dilakukan serentak di seluruh kecamatan dengan melibatkan petugas KPU di tingkat paling bawah.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus dalam menertibkan APK ini,” ujarnya mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus Dedi Fernando.

Diakui Ali Ngafan, bahwa APK yang ditertibkan sebagian besar kondisinya sudah rusak. Bahkan cenderung mengganggu pengguna jalan saat APK roboh dan menghalangi sebagian badan jalan.

“Untuk sementara APK hasil penertiban dititipkan dulu di sekretariat panwascam,” ujarnya.

Sementara, Anggota Panwascam Gisting Edi mengatakan, seluruh APK, bendera partai dan lainnya diturunkan. Fokus utama hari kedua masa tenang adalah APK yang ada di Pasar Gisting dan sepanjang Jalinbar. (ayp)




“Blusukan” Mendadak ke TPS Pasar Kotaagung, Bupati Upayakan Tambah Truk Sampah

“BLUSUKAN” KE TPS PASAR KOTAAGUNG: Bupati Tanggamus Dewi Handajani dengan mobil minibus pribadi dan tanpa patwal, mendadak “blusukan” ke TPS Pasar Kotaagung untuk memantau langsung kondisi pengangkutan sampah. (Foto: IST)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Masalah laten berupa sampah di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, menjadi atensi khusus Bupati Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M. Tak ayal pada Kamis (11/4) malam, tanpa patroli pengawalan (patwal) dan iringan pejabat, Bupati Tanggamus “blusukan” langsung ke lokasi TPS yang kerap dikeluhkan warga.

Dengan menumpangi satu unit mobil minibus plat pribadi, Bupati Dewi Handajani yang hanya didampingi seorang ajudan, Kasubbag Protokol Rido, dan Pengurus PKK Yeni, tiba di TPS Pasar Kotaagung. Kedatangan orang nomor satu di kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama itu, membuat petugas pengambil sampah sedikit kelabakan.

“Saya sering menerima pengaduan dari masyarakat, TPS di sini menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Makanya saya lihat langsung. Ternyata selain sampah limbah pasar, di TPS ini juga banyak tumpukan sampah rumah tangga. Untuk petugas pengambil sampah beserta armada pengangkutnya, mesti bekerja eksra,” kata Dewi Handajani.

Melihat kondisi sampah di TPS Pasar Kotaagung yang sangat banyak, Bupati Tanggamus meminta petugas pengambil sampah lebih disiplin. Terutama dalam melaksanakan shift (pergantian petugas jaga) pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Kalimiring, Kecamatan Kotaagung Barat.

“Saya harap (petugas pengambil sampah) lebih disiplin (dalam melaksanakan shift) dan mengangkutnya ke TPA Kalimiring. Ke depan kami upayakan untuk penambahan armada truk pengangkut sampah. Supaya tidak sampai terjadi penumpukan sampah di TPS ini, menimbulkan bau busuk, dan akhirnya menuai keluhan warga,” tandas bupati seraya terus memantau pengambilan sampah di TPS setempat. (ayp)