Tim KJB Lampura Sambangi Nirwanto Penderita Kaki Bengkak

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Tim relawan yang tergabung dalam Komunitas Jum,at Berbagi (KJB) Lampung Utara menyambangi kediaman Nirwanto (26) pria yang menderita kaki bengkak selama puluhan tahun , jum.at (18/10/2019)

Dikediaman Nirwanto, di Gang Gajah Kelurahan Kelapa Tujuh, Tim KJB memberikan sufort dan bantuan sembako serta uang tunai kepada Nirwanto dan keluarga.

Disampaikan Ketua KJB Firmansyah, Kehadiran Tim KJB dirumah Nirwanto, untuk mengantarkan bantuan yang diberikan oleh para donatur melalui Tim KJB, Diakuinya pihaknya mengetahui keadaan Nirwanto yang menderita kaki bengkak selama puluhan tahun tersebut dari Media Sosial.

” Allhamdulillah hari ini kami dari KJB kembali dapat bersilaturahmi dan menyampaikan bantuan dari para donatur, untuk sedikit meringankan beban Nirwanto dan Keluarga,” ucap Firmansyah

Tidak hanya itu kata Firmansyah, Tim KJB berencana akan berkoordinasi dengan relawan lainnya, untuk mendampingi Nirwanto agar mendapat pengobatan yang serius, Namun demikian kata Firman lagi, langkah itu kita ambil tentunya setelah kita benar benar mengetahui penyakit apa yang diderita saudara kita Nirwanto. setelah ada hasil pasti dari medis, baru kemudian kita akan pikirkan langkah apa untuk membantu saudara kita Nirwanto, pungkasnya

Diketahui nirwanto mengalami penyakit kaki dan dada sebelah kirinya membengkak sejak dua puluh tahun lalu, bahkan nirwanto harus putus sekolah di bangku kelas empat sekolah dasar, karena tak tahan menahan malu kepada teman-temannya karena penyakit yang dideritanya kian hari kian membesar. (Iwan)




Polsek Bukit Kemuning Bekuk Pelaku Pelecehan Seksual

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Tim Reskrim Polsek Bukit Kemuning, menangkap terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, senin (14/10/2019) sekitar pukul 06:00 WIB.

Rahman Syah (25) warga Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning. ditangkap anggota Polsek Bukit Kemuning setelah mendapat laporan dari korban AK (9) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/230/B/X/2019/Polda Lpg/Res LU, tanggal 13 Oktober 2019.

Kapolsek Bukit Kemuning Kompol Eri Hafri mewakili Kapolres AKBP Budiman Sulaksono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib dimana pelaku mengajak korban ke rumah pelaku dan mengajak korban menginap di rumahnya.

“Pada saat korban sedang tidur pelaku menjalankan aksinya dengan memasukan alat kelamin pelaku ke dalam anus korban sebanyak 2 kali”, kata Kompol Eri, Selasa (15/10/19).

Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadiannya ke Polsek Bukit Kemuning. Setelah mendapatkan informasi Senin 14 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 Wib, Anggota ReskrimPolsek Bukit Kemuning berhasil meringkus pelaku di rumahnya pada saat sedang tidur.

“Pelaku kita ringkus saat sedang tidur, selanjutnya pelaku di amankan ke Polsek Bukit Kemuning berikut barang bukti satu stel baju milik korban, satu stel baju milik pelaku dan satu buah tablet merk advan warna putih untuk di proses lebih lanjut”, ucap Kapolsek (Iwan)




Kementerian Desa RI, Apresiasi Festival Wonomarto 2019

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Festival Wonomarto (FWM) 2019 resmi digelar, Selasa, (15/10/2019). Delapan dusun yang ada di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, menyambut kegiatan dimaksud dengan melakukan kirab gunungan.

Kirab gunungan ini merupakan simbol dari hasil bumi yang menjadi potensi warga desa setempat. Seluruh peserta kirab gunungan melakukan longmarch sejauh satu kilometer, dimulai dari balai dusun menuju lokasi Wisata II Desa Wonomarto, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Festival Wonomarto 2019.

Peserta kirab dengan berbagai atraksi dan kostum kedaerahan menambah semarak dan wujud adanya kemajemukan adat budaya yang tumbuh dan berkembang di Desa Wonomarto.

Sementara itu, Staf Kememterian Desa RI, Aries Mufti, menyampaikan, penampilan peserta sangat luar biasa.

“Yg paling penting, ini adalah Festival yang pertama kali dilaksanakan. Ke depannya diharapkan agar kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan dengan melibatkan desa-desa lainnya dengan hasil bumi yang melimpah,” sambut Aries Mufti, yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Gerakan Desa Emas Indonesia, Selasa, (15/10/2019), di lokasi kegiatan.

Dikatakannya lebih lanjut, kebersamaan yang ditunjukkan Desa Wonomarto dalam FWM 2019 harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

Senada, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Kab. Lampura, Dina Prawitarini, mengatakan, kegiatan ini mampu mengangkat citra positif Desa Wonomarto dan mengangkat potensi Kabupaten Lampung Utara secara nasional.

Terpisah, Jarmiasrih (60), warga Dusun Sribangun, mengatakan, sukacita atas kegiatan FWM 2019.

“Aku senang sekali, Mas, Desa Wonomarto adakan kegiatan ini,” ucapnya saat diwawancarai Tim SMSI Lampung Utara, Selasa, (15/10/2019), di lokasi acara.

Dalam pantauan di lokasi, delapan dusun yang terlibat dalam kirab gunungan hasil bumi pada FWM 2019, yakni Dusun Sribangun, Wonoasri, Wonokitri I, Wonokitri II, Telagasari, Tegalsari, Karangsari, dan Wonomarto. (Iwan/rls)




Usai Geledah Rumah Dinas, KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Lampura

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Usai melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara, KPK juga menggeledah ruang kerja Bupati di Kantor Pemkab setempat, rabu (9/10/2019) sekitar pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan pantauan translampung.com di lokasi, Tim KPK datang dengan menggunakan dua unit mobil Toyota Kijang Innova dengan pelat BE 1517 YM dan BE 1192 CN. Kemudian Toyata Kijang Innova berwarna silver BE 1883 YK tiba pada pukul 14.40 WIB. Jumlah anggota KPK dan petugas kepolisian berjumlah sekitar 8 orang.

Sama seperti di rumah jabatan Bupati Lampung Utara, para awak media sama sekali tidak diperkenankan untuk mendekat ke lokasi. Kedua pintu yang menjadi akses menuju ruangan kantor bupati yang berada di lantai dua ditutup dan dijaga oleh petugas Sat Pol-PP dan kepolisian, Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung.(Iwan/ek)




KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lampura

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (9/10/2019) disinyalir sedang melakukan penggeledahan dirumah Dinas Bupati Lampung Utara.

Dari pantauan dilokasi sekitar pukul 14:00 WIB nampak beberapa anggota polisi dan tiga (3) Unit mobil jenis Toyota Innova yang di duga mobil milik KPK, 2 Unit Mobil Innova Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi , BE 1112 XX dan BE 1852 YG dan 1 Unit Toyota Innova Berwarna Silver dengan Nomor Polisi BE 1306 CB, berada di dalam rumdis yang tertutup tersebut

Salah satu anggota sat pol pp yang berjaga dirumah dinas bupati membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang ada di rumah dinas Bupati Lampura. mereka datang kesini sekira Pukul 13.00 Wib.

” Ya mas mereka datang sekitar pukul 13.00 Wib, yang pertama dateng kesini hanya satu mobil saja, dan tidak lama berselang dateng lagi dua mobil. Sebelum masuk mereka ijin kalau dari KPK dengan di dampingi dua anggota Brimob,” ucapnya

Tak lama berselang nampak tim yang diduga dari KPK tersebut membuka dan memeriksa mobil pajero putih yang sebelumnya dipasang garis line oleh KPK. (Iwan/Ek)




Sidang Perdana, Permohonan Tahanan Kota Jumraini Dikabulkan

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Kasus dugaan malpraktek yang menjerat terdakwa atas nama Jumraini Amd., Kep (34) Binti Fuad Agus Sofran, salah seorang perawat Rumah Sakit Daerah (RSD) Ryacudu Kotabumi, yang bertugas di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSD setempat, terhadap Alex Sandra (25) Bin Karim warga Desa Peraduanwaras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) kini tengah masuk dalam tahap persidangan.

Sidang perdana kasus dugaan malpraktek tersebut digelar pada, Selasa (08/10) sekira pukul 13.30 WIB tersebut, yang dipimpin langsung oleh Eva MT Pasaribu SH., sebagai ketua majelis hakim, dengan di dampingi oleh hakim anggota Rika Amelia SH., MH, dan Suhadi Putra Wijaya SH, dengan mengahdirkan terdakwa atas nama Jumraini.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Dian Patma Wati, yang didampingi oleh Budiawan menyebutkan, terdakwa tidak memiliki Izin Praktek Mandiri sehingga tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan dirumah dalam hal melakukan pembedahan pada bisul yang terdapat pada bagian telapak kaki korban (Alex Sandra, Red) dengan cara dibelek dengan menggunakan pisau stenlis kecil yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya, ujar Dian.

Selain itu di dalam persidangan, Dian juga mengungkapkan, terdakwa yang berprofesi sebagai perawat, tidak mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang mana diketahui kondisi Alex Sandra (Korban dugaan malpraktek,Red) terlihat lemah, wajah pucat, suhu badan tinggi, terdapat luka dikakinya yang telah membengkak, membiru dan mengeluarkan darah bercampur nanah pada bagian bawah telapak mata kaki bagian kanan yang seharusnya terdakwa merujuk/ memberikan informasi agar korban, melakukan perawatan dan pengobatan kerumah sakit, Puskesmas, klinik pengobatan, praktek mandiri.

Atas perbuatan terdakwa Jumraini A.Md., Kep Binti Fuad Agus Sofran, mengakibatkan korban Alex Sandra Bin Karim mengalami kematian yang disebabkan Sepsis berdasarkan Resume Rekam Medis dari RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, Kabupaten Lampura, pada 21 Desember 2018 lalu, atas nama pasien Alex Sandra dengan hasil pemeriksaan luar, pasien demam sejak 3 hari, tampak gelisah, nafsu makan menurun, tampak bisul di kaki sudah pecah. Selain itu berdasarkan hasil Diagnosa masuk, pasien mengalami Sepsis, kemudian kondisi pasien saat pulang meninggal dunia.

Oleh sebab itu, terdakwa atas nama Jumraini Binti Fuad Agus Sofran, Perawat ICU RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi didakwa dengan Pasal 84 ayat (2) atau pasal 86 ayat (1) UU RI No 36/2014 tentang tenaga kesehatan, yang ancaman maksimal 5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 100 juta, terangnya.

Sementara itu pengacara terdakwa terdakwa Jasmen dan Candra, tampak mengajukan permohonan pengajuan pengalihan tahanan kota kepada pihak pengadilan negeri Kotabumi, Dengan pertimbangan dasar kondisi psikis dan psikologis terdakwa Jumraini.

Atas pengajuan permohonan pengalihan tahanan kota terhadap terdakwa yang diajukan oleh pengacaranya tersebut, sidang akhirnya di Skor selama 75 menit oleh ketua majelis hakim pengadilan Eva MT Pasaribu.

Persidangan dengan agenda mendengarkan dakwaan dari penuntut umum kembali di lanjutkan pada pukul 15.15 WIB, setelah itu Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Eva MT Pasaribu, mengabulkan permohonan pengalihan tahanan kota yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa.

Dengan dasar, terdakwa Jumraini baru saja mengalami keguguran, dan memiliki anak yang sedang menyusui, selain itu terdakwa juga mendapat jaminan dari pihak keluarga agar terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan dan merusak alat bukti, tidak boleh mempengaruhi saksi-saksi dan bersikap koperatif, serta tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya, hal tersebut tertuang dalam surat penetapan yang tertuang dalam 109/Pid.Sus/2019/PN KBU, pada 08 Oktober 2019, ujar Eva, ketua majelis didalam persidangan.

Sementara itu, Mihalna selaku ibu kandung terdakwa Jumraini yang didampingi oleh suami terdakwa Rika Kumbara, mengungkapkan bahwa, dirinya sangat berharap agar anaknya tersebut dapat segera terbebaskan dari segala tuntutan hukum yang menjerat anaknya tersebut.

Karena menurut Mihalna, tuduhan yang dilontarkan kepada Jumraini itu tidaklah benar, dan dirinya merasa bahwa Jumraini saat ini telah di Zolimi. Selain itu, Jumraini juga melakukan pertolongan kepada pasien atas nama Alex Sandra, adalah murni akibat rasa kemanusiaan.

Tuduhan yang menyebutkan Jumraini telah melakukan pembedahan dan penyuntikan terhadap pasien tersebut tidak benar, karena pada saat Jumraini menerima pasien tersebut, dirinya ada di rumah berdiri didepan pintu seraya menggendong anak Jumraini yang pada saat itu berusia 5 bulan, dan dirinya melihat peristiwa tersebut.

“Gak bener itu, Alex di suntik dan dibedah, waktu itu Jumraini cuma memencet bisul dengan menggunakan tangan, memberikan air hangat, kain kasa, serta obat Asmet dan Paracetamol,” paparnya.

Namun sayang, pada saat sidang berakhir, awak media belum berhasil melakukan konfirmasi terhadap Jumraini. “Maaf mas,, untuk saat ini saya belum bisa ngasih statement,” ujarnya singkat seraya berjalan kearah luar pengadilan.

Berdasarkan hasil pantauan di lokasi pengadilan, tampak hadir Direktur RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Syah Indra, Ketua Persatuan Perawat Indonesia cabang Lampura Joko Budi Prasetyo, keluarga Jumraini, puluhan Perawat, dan puluhan personil Polres Lampura. (Iwan/ sumber Radarkotabumi,/ Radar group)




Ini Kronologis OTT KPK Di Lampung Utara

TRANSLAMPUNG.COM

Jakarta – Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdaganhan Lampung Utara.

Selain Bupati, KPK juga menetapan tersangka kepada lima orang lain nya, yaitu dua Kepala Dinas dan tiga swasta.

“KPK menetapkan enam orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam (7/10/2019).

Sebelumnya KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati, tim langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap RSY sekitar pukul 18.00 WIB;

Namun, penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke Rumah Dinas Bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat, tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati AIM sekitar Pukul 19.00.

Di Rumah Dinas Bupati, dari kamar AIM, tim mengamankan uang sebesar Rp200 juta.Tim kemudian menuju rumah WHN, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan mengamankannya pada pukul 20.00 WIB.

Secara terpisah, tim lain bergerak ke rumah SYH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan mengamankannya sekitar pukul 20.35 WIB, dari SYH, tim mengamankan uang Rp38 juta yang diduga terkait proyek.

Secara paralel, tim lain mengamankan RGI, Swasta di rumahnya pada pukul 21.00 WIB; Kemudian secara terpisah, tim lain bersama RSY, orang kepercayaan Bupati kembali ke rumahnya dan mengamankan uang sebesar Rp440 juta pada 00.12 WIB;

Tim kemudian mengamankan CHS, swasta pada Senin dini hari pukul 00.17 di rumahnya; Terakhir, tim mengamankan FRA, sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA, tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait proyek.

Tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK melalui jalur darat, dilanjutkan permintaan keterangan.

Senin pagi ini, HWS, swasta menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Senin (7/10) pukul 08.00 WIB. Pihak Polres Lampung Utara kemudian membawa HWS ke
Polda Lampung. Tim Polda Bandar lampung kemudian mengantarkan WHS ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba pukul 18.30.Total uang yang diamankan tim adalah Rp728 juta.

Sementara Konstruksi Perkara, diduga telah terjadi terkait proyek di Dinas Perdagangan.
Untuk Dinas Perdagangan diduga penyerahan uang kepada AIM, Bupati Lampung Utara dilakukan oleh HWS, Swasta pada WHN, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara melalui RSY, orang kepercayaan Bupati.

HWS menyerahkan uang Rp300 juta kepada WHN, dan kemudian WHN menyerahkan uang Rp240 juta pada RSY. (sejumlah Rp60 juta masih berada di WHN).

Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan ke AIM dan kemudian diamankan dari kamar bupati, uang ini diduga terkait dengan 3 proyek di Dinas Perdagangan, yaitu pembangunan pasar tradisional desa comook sinar jaya kecamatan muara sungkai Rp1,073 miliar, Pembangunan pasar tradisional desa karangsari kecamatan muara sungkai
Rp1,3 miliar. Konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Terkait proyek di Dinas PUPR, KPK juga menemukan uang di mobil dan rumah RSY, orang kepercayaan bupati sejumlah total Rp440 juta.

Sebelumnya, sejak tahun 2014, sebelum SYH menjadi Kepala Dinasi PUPR Lampung Utara, AIM yang baru menjabat memberi syarat jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25% dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

Sedangkan pihak rekanan dalam perkara ini, yaitu: CHS sejak tahun 2017 sampai
dengan 2019, telah mengerjakan setidaknya 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara; Sebagai imbalan atau fee, CHS diwajibkan menyetor uang pada AIM, BUpati Lampung Utara melalui SYH, Kepala Dinas PUPR dan RSY, orang kepercayaan Bupati.

AIM diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR,
yaitu
sekitar bulan Juli 2019, diduga AIM telah menerima Rp600 juta, sekitar akhir September, diduga AIM telah menerima Rp50 juta. Pada 6 Oktober, diduga menerima Rp350 juta.

Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY, orang kepercayaan Bupati.

Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM, Bupati Lampung Utara.

Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam, sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi
menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 6 orang tersangka.

Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, yaitu:

Diduga sebagai penerima:
1.Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara
2. Orang kepercayaan bupati, Raden Syahril
3. Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin
4. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri

Diduga sebagai pemberi:
1. Pihak swasta, Chandra Safari
2. Pihak swasta, Hendra Wijaya. (Iwan/Ek)




KPK Tetapkan Bupati Lampura Tersangka

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka terkait dugaan penerima suap proyek di dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampung Utara.

Selain Bupati Lampung Utara, KPK juga menetapkan lima (5) tersangka lainnya, yang terdiri dari Kepala Dinas dan pihak swasta

” KPK menetapkan enam orang tersangka yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril (orang kepercayaan Bupati), Kepala Dinas PUPR Syahbudin, Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri, dan dua orang pihak swasta yaitu Chandra Safari dan Hendra Wijaya,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat menggelar press release di gedung KPK di Jakarta, senin malam (7/10/2019)

Keenam orang yang ditetapkan tersangka tersebut, yang diduga sebagai penerima adalah Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril (orang kepercayaan Bupati) Kepala dinas PUPR Syahbudin dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri

Sementara yang diduga sebagai pemberi dari pihak swasta yaitu Chandra Safari dan Hendra Wijaya.

” Untuk Bupati dan Raden Syahril akan dijerat dengan pasal 12a atau b, atau pasal 11 UU tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara untuk dua Kepala Dinas Syahbudin dan Wan Hendri, disangkakan melanggar pasal 12 a dan b,atau pasal 11 UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.” ucapnya

Sementra untuk dua (2) orang yang diduga sebagai pemberi yaitu Candra Safari dan Hendra Wijaya diduga melanggar pasal 13 UU tipikor juncto pasal 55 ayat (1) KUHP. (Iwan/ek)




Pasca OTT Di Lampura, Warga Sembelih Kambing Di Kantor Pemda Setempat

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Pasca penangkapan Bupati Lampung Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) minggu malam (6/10/2019) beberapa orang masyarakat mendatangi dan menyembelih kambing, di halaman Kantor Pemda setempat senin ,(6/10/2019) sekitar pukul 11:30 WIB

Dari pantauan dilokasi beberapa masyarakat yang datang membawa kambing tersebut, langsung melakukan pemotongan kambing di halaman kantor Pemda setempat.

Sandi Fernanda, salah satu warga menuturkan, kami memotong kambing sebagai bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan OTT di Kabupaten lampung utara.

” Kami selaku masyarakat kabupaten lampung utara mengucapkan terimakasih kepada KPK maupun pihak-pihak yang terkait karena sudah melakukan OTT kepada pejabat daerah yang di duga melakukan korupsi,” ucapnya

Diberitakan sebelumnya beredar informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Bupati Lampung Utara,dan beberapa Kepala Dinas serta rekanan di Kabupaten Lampung Utara. (Iwan/ek)




Pasca OTT, Aktivitas Dilingkungan Kantor Pemkab Lampura Terlihat Sepi

TRANSLAMPUNG.COM

LAMPUNG UTARA – Pasca beredarnya kabar ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu Malam,(6/10/2019) aktivitas di lingkungan kantor Pemkab Lampung Utara nampak terlihat sepi.

Menurut pantauan translampung.com senin (7/10/2019) aktivitas yang biasanya ramai kini terlihat sepi, bahkan Wakil Bupati Budi Utomo serta Sekretaris Daerah (Sekda) usai memimpin apel tidak terlihat lagi berada di kantor Pemkab tersebut. Terpantau asisten 1 dan staff ahli serta beberapa Kepala Bagian (Kabag) yang terlihat beraktivitas seperti biasa.

Berdasarkan informasi dikumpulkan dilapangan, pemerintah daerah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap dijalankan seperti biasa. Hal itu nampak saat Pj. Sekretaris Daerah, Sofian memimpin apel pagi. Dia menginstruksikan jajaran pemda disana untuk beraktivitas seperti bisa, dan akan memastikan kondisi normal berjalan seperti biasa.

” Kalau tadi demikian amanat disampaikan beliau, pada dasarnya pelayanan diberikan pemerintah tetap berjalan. Dan itu dapat dipastikan, dengan adanya, “kata seorang sumber disebutkan itu menirukan sambutan Pj Sekdakab saat apel.

Sampai saat ini belum ada satupun pejabat dilingkup pemkab setempat yang dapat dimintai keterangan. Dan ruangan Bupati nampak masih tersegel rapi dengan batas garis polisinya.(Iwan/ek)