. . .

Caleg Eks Koruptor Bakal Diumumkan di TPS  

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berinisiatif menginformasikan kepada masyarakat siapa saja calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi mantan terpidana korupsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan saat pemilu 2019 nanti, nama para caleg mantan narapidana kasus korupsi akan diumumkan dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Tak hanya itu, status tersebut juga bakal ditempel di tempat pemungutan suara (TPS).

Namun KPU masih belum memutuskan bagaimana cara untuk mengumumkan para caleg yang merupakan eks koruptor tersebut kepada masyarakat. “Bisa saja. Tetapi, itu masih dalam diskusi kami. Sebab dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan para mantan narapidana korupsi harus mendeklarasikan. Nah mendeklarasikan itu bisa dimaknai juga KPU membantu mendeklarasikan lewat papan pengumuman yang ada di TPS,” ujar Arief saat ditemui wartawan, kemarin.

Arief menyampaikan untuk bagaimana cara mengumumkannya di TPS sudah didiksusikan internal KPU.  Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengusulkan agar KPU memberi tanda untuk para caleg mantan narapidana korupsi di kertas suara Pemilu 2019. Namun, KPU pun belum memutuskan apakah usulan ini akan dijalankan atau tidak.

Arief menjelaskan, desain surat suara sudah diatur berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. “Jadi ada misalnya untuk DPD ada foto, nama dan nomor urut. Kemudian, untuk pemilu presiden ada gamabar capres, nama, gambar parpol pengusul. Sementara itu, untuk DPR itu ada gambar parpol lalu nomor caleg. Jadi kita tidak bisa mengisi surat suara dengan hal-hal yang tidak ditentukan oleh undang-undang,” ungkapnya.

Dia mengatakan masyarakat sebenarmya mengharapkan surat suara untuk memilih caleg DPR dan DPRD bisa dicantumkan foto. Namun KPU kata Arief tidak bisa mengakomodasi usulan tersebut.  Sebab nanti surat suara untuk pemilihan caleg menjadi sangat besar ukurannya.

“Kalau memang ada usulan diberi penanda di surat suara, KPU pernah mencoba membuat desain itu. Namun, sepertinya nanti bukan hanya merepotkan tetapi ukuran surat suara akan menjadi terganggu,” paparnya.

Sementara itu, terkait data pemilihan tetap (DPT) Komisioner KPU Viryan, mengatakan penyempurnaan data pemilih tetap hasil perbaikan tahap pertama masih terus dilakukan. Menurutnya, penyempurnaan ini sebagai dasar pleno untuk penetapan DPT hasil perbaikan tahap kedua pada 15 November mendatang.

Viryan mengatakan saat ini tim teknis mengerjakan penyempurnaan DPT hasil perbaikan tahap pertama. “Itu sedang dikerjakan oleh tim teknis. Sedang diolah. Saya belum dapat gambarannya, kita juga sedang melakukan pengolahan data pemilih yang tidak sinkron hasil temuan Kemendagri,” terang Viryan.

Sebenarnya kata Viryan dalam mengolah data daroi Kemendagri tidak perlu waktu lama. Nantinya, hasil pengolahan ini juga menjadi salah satu rujukan data dalam pleno pada 15 November.  “DPT yang kami sempurnakan nanti meliputi data pemilih yang tidak memenuhi syarat dibersihkan, data pemilih yang keliru diperbaiki dan pemilih yang belum terdaftar ya didaftar. Itu berlaku untuk semua warga negara,” jelasnya.

Selain itu, pada 15 November nanti, KPU juga akan menyempurnakan data untuk DPT luar negeri (DPTLN) yang telah diperbaiki. “Pleno pada 15 November nanti juga akan membahas DPTLN itu,” tandasnya. (ZEN/FIN/tnn)