Butuh Ketegasan Pemprov Soal Tapal Batas

0
571
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG–Sengketa tapal batas masih banyak dijumpai di Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Penyebabnya adalah ketidakjelasan batasan suatu kota atau kabupaten akibat adanya pemekaran wilayah. Hal itu berdampak gandanya administrasi kependudukan masyarakat bahkan tidak diakui.

Akademisi Universitas Lampung, Dr. HSN Tisnanta mengatakan bahwa dalam produk UU nomor 23 Tahun 2012 dikatakan bahwa NKRI dibagi menjadi Provinsi, Kabupaten, kemudian Desa). Artinya, jika dikaitkan dengan tapal batas sudah seharusnya dalam proses penentuan batas, pemerintah ditingkat daerah harus tegas.

“Faktor konflik antara lain di mana setiap daerah diharuskan memiliki sumber daya alam, sehingga tapal batas ini sangat lah penting. Jika perbatasan tidak jelas maka perebutan antar masyarakat atau pemerintah didaerah akan terus terjadi,” ucapnya dalam Dialog Publik bertema “Mengurai Sengketa Tapal Batas Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung” di Auditorium Perpustakaan Unila.

Dia menjelaskan dampak jelas ketidak jelasan tapal batas ada di konteks administratif dan pelayanan masyarakat. Akhirnya masyarakat lah yang dipersulir oleh pemerintahnya sendiri.

“Anehnya justru warga yang berada di wilayah sengketa tapal batas ini sangat diperhatikan kala masuk massa pesta pilkada. Tapi pada hari biasa, mereka justru tak diakui,” tuturnya.

Senada, Bartoven Vivit Nurdin, Akademisi Sosiologi Unila mengatakan apabila persoalannya adalah perspektif sosial budaya, konflik tapal batas tidak akan pernah selesai.

“Apalagi budaya Lampung adalah kelompok etnik, berpindah-pindah, dan tradisi gumo/nguma (membuka lahan). Sehingga permasalahan sengketa tanah dan administrasi rawan terjadi di Lampung,” paparnya.

Kepala Satuan Intel Polda Lampung mewakili Kapolda Lampung, M Rozak mengatakan apabila pemerintah tidak dapat bersikap tegas menentukan batas wilayah maka tugas berat ada di kepolisian. Pasalnya konflik dan konflik akan terus terjadi.

“Kita kepolisian mengharapkan sikap tegas pemprov. Sebab semua kebijakan penetapan suatu wilayah dan perbatasannya itu ada di Gubernur,” jelasnya.

Sementara Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Romi Darma, memaparkan bicara konflik perbatasan telah diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk keputusan ataupun kebiajakan. Baik yang berkenaan batasan wilayah Kabupaten/Kota ataupun Provinsi.

“Hal ini dipertegas juga dalam berbagai macam produk hukum baik kementerian dalam negeri maupun UU secara mendetail. Di dalam UU juga tidak ditegaskan batas daerah itu dilakukan oleh menteri dalam negeri tentang penetapan batas daerah,” tuturnya.

Dia menjelaskan telah dipertegaskan dalam permendagri tersebut baik batas kordinat yang jelas tergambar. Namun, persoalan-persoalan yang ada memang telah dilakukan upaya untuk penyelesaiannya.

“Pemprov telah melakukan batas-batas yang telah disematkan dalam undang-undang. Tapal batas ini terjadi lantaran adanya pemekaran suatu daerah,” ujarnya.

Dia melanjutkan syarat sebuah pemekaran desa telah dijelaskan dalam UU Desa. Antara lain meninjau jumlah penduduk, luas wilayah, usia dari desa yang akan dimekarkan.

“Pemekaran desa juga tidak serta merta jadi desa defenitif, kemudian keputusan ada ditangan gubernur dengan catatan melalui desa persiapan yang paling lama ditetapkan tiga tahun. Pemkab akan membahas bersama DPRD bermusyawarah dan akan menetapkannya kemudian diajukan ke pusat,” pungkasnya.

Sebagai informasi dialog ini diselenggarakan oleh Pusat Study dan Kajian Pemerintahan Daerah (PUSKADA) berlangsung mulai pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB bertempat di Auditorium Perpustakaan Universitas Lampung. (tnn)