Busroni: Sertifikat Mangkrak, Laporkan!

0
397
views

TRANSLAMPUNG.COM-Ketua DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) Busroni meminta masyarakat melaporkan pembuatan sertifikat tanah dan bangunan yang hingga kini mangkrak dengan berbagai alasan. Dia tidak ingin masyarakat menjadi korban penipuan oknum-oknum tertentu yang sengaja mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain.

Hal ini diungkapkan Busroni setelah pihaknya mengetahui Mahsun, warga Panaragan, Tuba Tengah, yang membuat sertifikat membutuhkan waktu hingga 10 tahun, namun sertifikat belum juga diterimanya. Bahkan, seluruh biaya administrasi yang diminta oknum tersebut ketika itu telah dibayar lunas.

Busroni yakin jika di Tubaba banyak masyarakat yang tertipu oleh oknum-oknum yang menggampangkan urusan, sementara oknum tersebut tidak mempunyai kapasitas dan tanggung jawab atas pekerjaannya. ”Yang banyak ini kan mengaku bisa membuatkan warga sertifikat, tapi faktanya tidak ada kewenangan untuk membuat sertifikat itu,” katanya.

Dia meminta masyarakat dari sembilan kecamatan se-Tubaba dapat mengadu melalui kepala kampung atau aparatur kecamatan setempat ke DPRD Tubaba sehingga pihaknya dapat menindaklanjutinya dengan cara berkoordinasi dengan aparat terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Tubaba melalui satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan proses tersebut.

Karena, menurutnya saat ini banyak pihak yang mengambil keuntungan dan kemudian memperdayai masyarakat, sebagai contoh, oknum tersebut hanya kenal dengan salah satu pegawai BPN, maka ia mengaku dapat membantu warga membuat sertifikat itu.

”Sebab sekarang banyak program pemerintah untuk pembuatan sertifikat yang sebetulnya gratis kemudian dipungut biaya. Ini sering kali terjadi dan kami berharap itu segera dilaporkan ke polisi atau DPRD atau aparatur kecamatan setempat,” imbaunya.

Sementara, anggota DPRD Tubaba Paisol juga meminta masyarakat melaporkan aparat tiyuh yang menentukan pungutan saat warga membuat surat-menyurat di tiyuhnya masing-masing. Sebab hal itu tidak dibenarkan lantaran tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Yang lebih miris lanjut Paisol, aparat tiyuh meminta bagian dari hasil penjualan barang-barang milik masyarakat seperti rumah atau lahan pekarangan. Jika tidak maka aparatur tiyuh terutama kepala tiyuh dan sekretaris tiyuh tidak bersedia menandatangani surat-menyurat yang ada. ”Ini bahaya sekali, kami berharap polisi dan jaksa juga bergerak menindaklanjutinya,” katanya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Radar Lampung pada Rabu (8/2), Mahsun Pattah (58) dan adik kandungnya Herman (54), keduanya warga Kelurahan Panaragan Jaya, Rk5-Rt1, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kecewa lantaran sejak 2006, sertifikat yang ia idam-idamkan sebagai bukti sah kepemilikan tanah pekarangan tidak kunjung selesai. Berdasarkan hitungan hingga tahun 2016, maka sudah sepuluh tahun sertifikat tersebut tidak kunjung selesai. Padahak, seluruh biaya administrasi pembuatan telah dilunasi.(*)