Bupati, Seluruh OPD Teliti Pengadaan Barang dan Jasa

0
350
views
RAPAT ANGGARAN: Wakil Bupati Pringsewu DR.Hi.Fauzi, SE, M.Kom, Akt. Dalam menyampaikan sambutan.

 

TRANSLAMPUNG.COM, PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar rapat kerja percepatan kinerja penyerapan realisasi anggaran belanja tahun 2017. Raker yang dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu DR.Hi.Fauzi, SE, M.Kom, Akt.dan diikuti oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Pringsewu, digelar di aula utama kantor pemkab setempat, Senin (12/6).

Turut hadir mendampingi wakil bupati, sekretaris daerah Kabupaten Pringsewu Drs.A.Budiman PM, MM beserta tiga asisten sekda, yakni Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.Hi.Zuhairi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Hi.Junaidi Hasyim, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Hi.A.A.Siregar.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas percepatan penyerapan realisasi anggaran belanja tahun 2017 antara wakil bupati dengan perwakilan OPD, yang diwakili oleh Kadis Kesehatan Purhadi, S.Sos, M.Kes, Kadis Perikanan Ir.M.Yusuf, serta Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Dra.Hj.Nur Kuncoroningsih.

Wakil Bupati Pringsewu DR.Hi.Fauzi, SE, M.Kom, Akt. dalam arahannya meminta seluruh OPD untuk memperhatikan serta melaksanakan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan anggaran,pengendalian dan pengawasan, serta asistensi dan konsultasi.

“Hal tersebut dimaksudkan agar belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat lebih optimal, efektif, dan efisien, sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pintanya.

Terkait masalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menurut Wakil Bupati Pringsewu DR.Hi.Fauzi, SE, M.Kom, Akt. jikalau masih terdapat personil PNS pada sebuah organisasi perangkat daerah yang tidak memiliki sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa untuk persyaratan menjadi PPK, sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka sebagai PPK pada OPD bersangkutan adalah Pengguna Anggaran (PA) bersangkutan.(r5)