Bupati Batubara Jadi Tersangka

0
89
views

Terima Fee Rp 4,4 Miliar

TRANSLAMPUNG.COM – Setelah menjalani pemeriksaan yang intensif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya Bupati Batu Bara Orang Kaya (OK) Arya Zulkarnain bersama empat orang yang diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan lima orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Adapun selain OK Arya Zulkarnain, empat tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Batubara Helman Hendardi (HH), Sujendi Tarsono (STR) selaku pihak swasta, kontraktor proyek Syaiful Azhar (SAZ) dan Maringan Situmorang (MAS).

Dalam kasus ini, OK Arya, Sujendi, dan Hendardi diduga sebagai penerima suap terkait sejumlah proyek di wilayah tersebut. Kemudian Maringan dan Syaiful yang notabene kontraktor diduga sebagai pemberi suap.

OK Arya disinyalir dijanjikan fee dalam tiga proyek infrastruktur senilai Rp 4,4 miliar oleh Syaiful dan Maringan. Diketahui Maringan menjanjikan fee sebesar Rp 4 miliar untuk pembangunan Jembatan Sentang dengan total proyek Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T.

Sementara itu, Syaiful menjanjikan fee sebesar Rp 400 juta atas proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar.

“Total KPK amankan uang tunai total 346 juta. Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total 4,4 miliar,” ungkap Alex.

Atas dasar itu, Maringan dan Syaiful disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, sebagai pihak diduga penerima OK Arya, Sujendi dan Helma disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. (jpg)