BPPRD Kota Bandarlampung Terima Pengaduan

0
830
views

Masyarakat yang Keberatan Atas Besaran PBB

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung menerima pengaduan atau keberatan dari masyarakat, jika ada masyakat yang mengaku keberatan atas besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca pendataan ulang yang telah dilakukan tahun lalu.

Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yanwardi mengatakan, untuk pendataan ulang yang dilakukan Pemkot memang bayak yang berubah.

“Selama 20 tahun tidak didata, sebab dulu dipegang dirjen pajak dan setelah di kelolah pemerintah daerah tahun 2012 baru kemarin dilakukan pendataan ulang,” kata Yanwardi.

Diakui dia, pasca pendataan yang dilakuka, banyak perubahan dari mulai sebelumnya hanya tanah sekarang sudah ada bangunan.

“Data yang dipakai dulu masih tanah belum ada bangunan, sekarang didata ulang menjadi ada bangunan. Tipe rumah berubah juga berbeda bayar pajaknya,” ujarnya.

Kendati demikian, jika memang tidak ada perubahan sama sekali dari luas tanah dan rumah selama 20 tahun bisa ditanyakan atau mengajukan keberatan kepada BPPRD.

“Jika tidak ada perubahan sama sekali tapi pajaknya berubah bisa ngajukan keberatan. Kami akan tinjau ulang,” katanya.

Pihaknya juga telah memberikan keringanan kepada masyarakat berupa diskon dan pengjapusan denda PBB yang tertunda.

“Untuk keringanan untuk masyarakat yang membayar PBB kurnag dari Rp 200 ribu mendapatkan diskon 50 persen. Dari Rp201 ribu sampai Rp500 ribu mendapatkan keringanan 20 persen. Dan juga penghapusan denda pajak yang terhutang,” imbuhnya

Sementara, Komisi II menjadwalkan mengundang BPPRD Kota Bandar Lampung untuk membahas terkait gejolak kenaikan PBB yang dikeluhkan masyarakat.

“Dalam waktu dekat kita jadwalkan, karena kita harus menunggu pimpinan dewan dulu yang masih di luar kota,” kata Poltak Aritonang ketua Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung.

Menurut Poltak pihaknya sampai saat masih menunggu adanya laporan masyarakat yang mengeluh atas kenaikan PBB. Karena sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke komisi. Dan jika sudah ada laporan, maka laporan tersebut bisa menjadi dasar kuat untuk mempertanyakan kepada pihak pemerintah.

“Belum ada laporan dari masyarakat terkait PBB ini,” kata dia.

Ia melanjutkan, jika memang tidak ada laporan, pihaknya akan tetap mengagendakan pemanggilan kepada badan pajak dan retribusi daerah.

“Andaipun tidak ada laporan, kami tetap undang untuk rapat kerja, tapi waktunya nanti belum kita jadwalkan,” tuturnya.(jef)