BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi Gelar Sosialisai Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016

0
333
views

Kotabumi – Terhitung 1 April 2016 mendatang, iuran bagi peserta jaminan sosial, akan mengalami kenaikan dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Oleh sebab itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kotabumi mensosialisasi Peraturan Presiden(Perpres) tersebut kepada beberapa pihak terkait, sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPJS Kesehatan Kotabumi, Rabu (16/3)

Kepala unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer Prihertinova, S. Farm, Apt, AAK, selaku Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala Cabang, membenarkan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yang patut diketahui oleh masyarakat diantaranya yakni Penambahan Kelompok Peserta PPU Dan Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU, Contohnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimasukan dalam kategori PPU

Selanjutnya, iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan.

Ditambahkannya lagi, bahwa, pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai Pemberi Kerja dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.

Sedangkan untuk penyesuaian hak kelas perawatan Peserta PPU diantaranya, ruang perawatan kelas II : Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 4 juta rupiah

Untuk ruang perawatan kelas I, peserta pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non pegawai negeri dengan gaji atau upah di atas 4 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan atas terbitnya perpres nomor 19 tahun 2016 tersebut terdapat dua peningkatan manfaat dalam pelayanan kesehatan diantaranya, sebagai berikut, pertama peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan peningkatan dan rasionalisasi tarif, sehingga akan berdampak secara langsung terhadap kualitas layanan untuk masyarakat. Kedua penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan), Rasio dokter dan peserta sama dengah 1 : 5.000, dengan distribusi peserta yang lebih merata pada setiap FKTP, sehingga layanan kepada masyarakat lebih baik.(Mg11)

LEAVE A REPLY