BKD Bandarlampung Klarifikasi Terkait Rolling

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung membongkar kronologi terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) pengangkatan sejumlah pejabat pada saat kepemimpinan Plt Wali Kota M Yusuf Kohar.

Kronologi tersebut dipaparkan saat rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, Kamis (5/7). Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi I Numan Abdi, dihadiri Ketua DPRD Wiyadi, anggota komisi Barlian Mansyur, Muchlas E Bastari, Sekretaris BKD Wakhidi, Kabid Mutasi Ronald, Kabid Pengembangan Aparatur Sueb Nurdin.

Sekretaris BKD, Wakhidi, menegaskan pihaknya tidak pernah menyebut SPT tersebut palsu seperti yang diributkan Wakil Wali Kota Yusuf Kohar sejak kemarin.

“BKD tidak pernah menyatakan SPT itu palsu, yang menyatakan palsu beliau sendiri. Kami hanya menyatakan dasar hukum, persyaratan dan prosedur tidak sesuai. Ini contoh surat perintah tugas harus ditandatangani walikota, sekda, asisten,” ujar Wakhidi seraya menunjukkan contoh surat ke anggota dewan yang hadir.

Dia menuturkan, nomor surat tersebut tidak teregistrasi di BKD.

“Surat tersebut tidak teregistrasi, tidak ada SPT yang dikeluarkan dengan nama yang dimaksud di buku catatan kami. Ini pernah dibahas di ruang Pak Sekda, mana yg sesuai BKN mana yg bukan,” ungkapnya.

Sementara Kabid Mutasi BKD, Ronald, mengakui jika surat tersebut dikonsep dan dibuat oleh BKD.

“Konsep kami yang menyiapkan, kami diminta membuat daftar nama-nama yang akan diangkat. Kami sudah memberitahukan bahwa daftar tersebut tidak memenuhi aturan. Kami tetap buat tanpa adanya paraf, akhirnya SPT tersebut ditandatangani sendiri oleh beliau (Yusuf Kohar). Nomornya ada tapi tidak tertulis untuk siapa,” jelasnya. (jef/hkw)

News Reporter