Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50559 Library:100131 in /var/www/vhosts/translampung.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1531 BI Ingatkan Pemprov Kendalikan Harga Pangan -
BI Ingatkan Pemprov Kendalikan Harga Pangan

BANDARLAMPUNG – Sampai dengan bulan September 2016 atau 9 bulan pertama tahun 2016, Inflasi IHK di Provinsi Lampung masih terkendali dan berada pada tingkat yang cukup rendah yakni mencapai 1,19% (ytd). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK provinsi Lampung pada akhir 2016 berpeluang berada di tingkat yang rendah yakni di bawah 4% (yoy). Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Lampung yang menjadi pekerjaan rumah bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pertama, inflasi pangan masih cenderung bergejolak pada tingkat yang cukup tinggi. Hal ini penting untuk segera diatasi karena pangan dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, terlebih bagi masyarakat kelompok miskin sebagian besar pengeluarannya adalah untuk makan. Untuk bisa mengerem peningkatan angka/garis kemiskinan di Lampung, penting untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali pada tingkat yang rendah di bawah 5% (yoy). Kedua, gejolak inflasi pangan bersumber dari komoditi tertentu, yakni cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan gula. Hal ini tidak seharusnya terjadi secara berulang, apalagi provinsi lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

Ketiga, program pengendalian inflasi oleh TPID masih cenderung bersifat adhoc dan belum dapat mengatasi permasalahan struktural yang menyebabkan gejolak harga. Penting untuk menyusun program kerja secara terarah dan terpadu yang melibatkan seluruh TPID se-Provinsi Lampung sehingga mendukung pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan ditetapkan menurun di 2018 menjadi 3,5% ±1%. Keempat, penting mengendalikan inflasi pendidikan agar akses masyarakat kepada pendidikan yang berkualitas tidak terkendala.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Arief Hartawan menegaskan bahwa pada tahun 2016 ini tahapan pengembangan TPID di Provinsi Lampung seharusnya telah memasuki fase fostering, yakni semakin besarnya peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam berbagai program pengendalian inflasi daerah. Tahapan ini ditandai oleh banyaknya program inisiatif dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi daerah, misalnya Pemprov Kalimantan Tengah melaksanakan program “pasar penyeimbang”, Pemprov Bali menyelenggarakan program “ketahanan pangan melalui gerakan penanaman perdana padi di Subak Getas, Gianyar”. Pemprov Sumut melakukan sinergi lintas instansi untuk perbaikan tataniaga cabai merah melalui “pembelian cabai merah yang jatuh akibat panen raya” dan “program manggadong (makan ubi) dan one day no rice”, dan banyak lagi kegiatan di Kabupaten/Kota lainnya yang sangat inovatif dan mendukung pengendalian harga di daerah. Untuk bisa bersaing dengan daerah lainnya, TPID Prov dan Kabupaten/kota di Lampung harus melakukan extra efforts mengejar ketertinggalannya.

Terkait hal tersebut, Arief menambahkan bahwa TPID di Provinsi Lampung harus memiliki program pengendalian daerah yang unik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik sumber tekanan inflasi di masing-masing
daerah.

Bank Indonesia menyelenggarakan rapat koordinasi dan capacity building se-Provinsi Lampung pada tanggal 11 – 12 Oktober 2016, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir. Sutono M.M. dan dihadiri oleh 14 TPID Kabupaten/Kota dan TPID Provinsi termasuk Bulog Divre Lampung. Agenda hari pertama fokus pada 2 (dua) hal yakni pertama, penyelarasan program pengendalian inflasi TPID Kabupaten/Kota dengan roadmap pengendalian inflasi TPID Provinsi Lampung. Kedua, pembahasan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII TPID dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah TPID. Selain itu, pada hari pertama juga dibahas tentang contoh program TPID yang dilakukan oleh daerah lain di luar Provinsi Lampung.

Pada hari kedua, membahas lebih dalam terkait “Peran Pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah serta tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas VII TPID” oleh Eduard Sigalingging – Direktur
Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bangda Kemendagri, dan “Arah kebijakan stabilisasi harga bahan pokok dan penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID)” yang disampaikan Dr. Edi P. Pambudi – Asisten Deputi Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adanya peningkatan pemahaman setiap
TPID, penajaman arah kebijakan, serta upaya yang aktif dalam membangun komitmen dalam rangka pengendalian inflasi daerah, TPID Provinsi Lampung dan kabupaten/kota menjadi lebih siap bersaing dengan sekitar 507 TPID di seluruh Indonesia yang telah terbentuk saat ini. TPID di Provinsi Lampung memiliki peluang yang besar untuk menjadi salah satu yang terbaik dalam
hal pengelolaan inflasinya.

Rapat koordinasi TPID di Provinsi Lampung menyepakati 10 poin penting yakni 1) Melakukan pemantauan ketersediaan barang, dan data harga secara periodik (harian) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi secara efektif, 2) Segera menyusun Roadmap pengendalian inflasi TPID Kabupaten/Kota agar pengendalian inflasi lebih terarah dan terpadu dengan Roadmap pengendalian inflasi TPID Provinsi Lampung, 3) Mengidentifikasi sumber tekanan inflasi sesuai dengan karakteristik di
masing-masing daerah, serta ketentuan/hal-hal dan faktor lain yang menghambat investasi , 4) Melakukan pertemuan TPID
secara periodik (untuk TPID Kota Bandar Lampung dan TPID Kota Metro melakukan pertemuan setiap bulan, sedangkan untuk TPID
lain minimal 3 bulan sekali), 5) Menyusun laporan setiap kegiatan TPID minimal setiap semester, dan disampaikan ke TPID
Provinsi serta di upload ke website Pokjanas TPID, 6) Melakukan penguatan koordinasi TPID Provinsi Lampung, yakni
mengusulkan Ketua TPID Provinsi Lampung dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri No.027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, 7) Mendorong penguatan
program stabilisasi harga yang dilakukan antara lain melalui pengembangan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, Toko Tani
Indonesia oleh Badan Ketahanan Pangan, juga Sistem Resi Gudang (SRG) termasuk menyiapkan anggaran daerah yang memadai di
setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 8) Seluruh TPID menentukan produk unggulan dan program unggulan pengendlaian
inflasi di masing-masing daerah terutama yang terkait dengan pembenahan tata niaga, 9) Seluruh TPID mendukung penguatan
kerjasama antar daerah dengan mengidentifikasi surplus-defisit daerah, serta 10) TPID Provinsi akan menyelenggarakan High
Level Meeting (HLM) dengan mengoptimalkan forum koordinasi SEKDA atau forum pertemuan kepala daerah yang sudah ada untuk
memperkuat komitmen daerah terhadap pengendalian inflasi. (rls/nys)

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.