BB Kejahatan Rentan Dikorupsi

TRANSLAMPUNG.COM – Setiap barang bukti (BB) penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga putusan di sidang pengadilan wajib disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Faktanya, hampir setiap BB tak pernah sampai satuan kerja di bawah Divisi Pemasyarakatan ini.

Laporan Yuda P.–R. Panchanov, BANDARLAMPUNG

Keharusan menyimpan BB di Rupbasan ini mengacu ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Lalu pada pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas.

Kondisi ini memicu munculnya oknum penegak hukum mengambil keuntungan atas benda-benda sitaan dan mengambil alih manajemen benda sitaan untuk kepentingan pribadi.
Pengaturan yang lemah, karena pengelolaan benda sitaan dan aset kejahatan tidak dijalankan oleh satu pintu. Setiap institusi merasa berhak mengatur sendiri-sendiri manajemen dan eksekusi hasil sitaan.

Sanksi yang minim dan pengawasan yang melempem memperparah pengelolaan benda sitaan. Benda sitaan dan aset kejahatan pun jadi ajang basah korupsi.

Penelusuran Radar Lampung, sejumlah perkara yang saat ini dalam proses peradilan dan bahkan ada yang memiliki keputusan hukum tetap, barang buktinya tidak pernah sampai ke Rupbasan. Selain di kepolisian, barang-bukti itu juga mengendap di kejaksaan.

Contohnya di Polda Lampung, dua drum alkohol dan 7.200 botol miras Vodka, 2.160 botol Wiski, dan 144 botol Vodka ukuran besar yang sudah terbagi dalam dus dengan isi masing-masing 200 liter masih teronggok di gudang.

News Reporter