. . .

Bawaslu Ngaku DPT Ganda Capai 8,1 Juta

image_print

KPU Tunda Sidang Pleno

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda sidang pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan besaran DPT ganda yang mencapai 8,1 juta pemilih.

“Ya, secara prinsip kami menyambut baik adanya kesadaran pengakuan langsung atau tidak langsung dari KPU, ternyata terjadi masalah begitu banyaknya daftar pemilih ganda. Terakhir kami telah menyisir dengan kawan-kawan Bawaslu menyepakati ada angka tidak kurang dari 8,1 juta daftar pemilih ganda, itu jumlah yang signifikan sekali. Barangkali persentasenya sekitar 2 persen dan 8 juta itu jumlah yang cukup banyak,” kata Hidayat kepada awak media, di Gedung Nusantara III,  Komplek Parlemen, Senayan,  Senin (17/9).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, jika dalam politik terjadi selisih jumlah suara yang tipis bisa merubah konstalasi politik di bangsa ini, apalagi yang terjadi sebanyak 8 juta suara lebih. “Saya dulu terpilih jadi Ketua MPR selisih dua suara saja bisa merubah konstelasi politik, apalagi 8 juta, itu berapa poin. Jadi jangan itung persentasinya berapa, katakanlah dibawah 1 juta itu tetap suara yang sangat banyak,” jelasnya.

Mantan Presiden PKS itu berharap agar KPU selaku penyelenggara Pemilu harus menghadirkan hasil Pemilu yang benar-benar legitimate berdasarkan data DPT yang akurat. Olehnya itu, KPU harus memaksimalkan kerja mereka dalam memperbaiki jumlah DPT yang bermasalah sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu.

“Selisih dulu waktu pemenangan 2014 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya itu sekitar 6 juta suara dengan Pak Jokowi, karenanya untuk memastikan bahwa KPU bekerja serius untuk menghadirkan hasil Pemilu yang betul-betul legitimate, karena datanya yang legitimate, saya kira memang KPU harus memaksimalkan bahwa harus sangat minim, kalau perlu selisih tidak ada lagi daftar pemilih ganda,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menyarankan agar KPU lebih memperkuat sistim informasi teknologinya (IT) agar tak mudah dihack oleh pihak luar. Pasalnya, pengamanan data di KPU sangatlah penting. “Bukan hanya data, tapi bukti audit vorensik supaya kita yakin sekali, bahwa sistim IT itu tak mudah dihack,” ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengakui, lemahnya situs KPU ini sudah terbukti di beberapa daerah saat dilakukan pengumutan suara. Untuk itu, Fadli Zon juga menyarankan agar pihak KPU bisa menggandeng Universitas-Universitas yang memiliki tenaga IT hebat dalam pengamanan situs KPU.

“Kemarin di Jawa Barat (Jabar) itu sistemnya down dan sebagainya, jadi saya minta ini tak boleh terjadi. Kalau KPU tidak mampu, pihak-pihak lain dilibatkan seperti universitas yang punya IT hebat dan saya kira orang Indonesia hebat untuk dilibatkan di dalam pengamanan sitim cyber kita,” ucap Fadli Zon. (RBA/FIN/tnn)