. . .

Batas Waktu LADK Parpol 23 September 2018, Gatot: Caleg Mundur Bedasar Edaran KPU RI

image_print

TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN‎
Partai Politik (Parpol) Tingkat Kabupaten wajib dan segera menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) Pemilihan Legislatif (Pileg) paling lambat pada 23 september 2018 hingga pukul 18:00 Wib.

Hal tersebut disampaikan Yudi agusman, selaku komisioner Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, di ruang kerjanya.

‎Menurut Yudi agusman, ‎menjelang masa kampanye pada 23 september mendatang seluruh Parpol diwajibkan untuk segera melaporkan sejak awal dana kampanye paling lambat pada 23 september 2018 di KPUD.

‎” Pembukuannya pada  22 september ini,  sebelum  satu hari masa kampanye.‎” Kata Yudi agusman kepada Translampung.com pada (18/9).

Lanjut dia, ‎jika ada diantara Parpol yang ‎tidak menyampaikan LADK maka partai tersebut dapat dikenakan saksi pembatalan menjadi peserta pemilu, hal tersebut bedasarkan ‎PKPU No 29 tahun 2018 pasal 67 dengan Perubahan atas PKPU No 24. tentang pelaporan dana kampanye.‎

‎” Kampanye parpol dimulai sejak 23 september 2018  sampai 14 april 2019, namun terkait rapat atau kamapanye akbar umum ‎itu hanya 21 hari. Sementara, adanya ‎caleg yang pindah partai atau masih aktif ‎menjabat dilembaga DPRD, yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pemberhentian kepada KPUD.” Jelasnya.

‎Sementara itu menurut Gatot santoso selaku Kepala Devisi teknis KPUD Tubaba menjelaskan, terkait syarat kewajiban Caleg mengundurkan diri telah tertuang dalam surat edaran KPU RI. 748 /PL. 01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal, 25 Juli 2018 diseluruh Indonesia.

” ‎Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019, dan memedomani ketentuan Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No  7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1 ‎Bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota yang berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara anggota Tentara Nasioral Indonesia. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.” Terangnya.

‎Berdasarkan ketentuan pada angka 1 bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaan semula. (Dirman)