. . .

Baru 10 persen Pelaksana Kerja Konstruksi di Lampung Bersertifikasi

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bastian Sodunggaron Sihombing mengimbau kepada seluruh tenaga ahli bidang kontruksi wajib bersertifikasi.

Menurut Bastian hal ini di lakukan karena merujuk akan berlakunya undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mewajibkan seluruh tenaga ahli di bidang kontruksi  bersertifikasi.

“Ada beberapa tenaga ahli dibidang jasa kontruksi diantaranya tenaga terampil, tenaga ahli muda, tenaga ahli madya dan tenaga ahli utama dari beberapa bidang tenaga ahli ini di wajibkan bersertifikasi,” kata Bastian Sodunggaron Sihombing saat menghadiri Workshop K3 Distance Learning dan uji sertifikasi pelaksana/pengawas di GSG pasca Sarjana Universitas Bandarlampung, Kamis (27/9).

Menurutnya berdasarkan UU tersebut  seluruh pelaksana kerja wajib bersertifikasi. Karena dengan adanya sertifikat, itu menandakan adanya pengakuan, harga dan menandakan kualitas.

“Akhir tahun ini kemungkinan besar UU tersebut sudah diajukan. Sekarang terus kita sosialisasikan proses percepatan, agar jika UU itu sudah berlaku, seluruh proyek bisa berjalan dan tenaga kerja sudah bersertifikat. Baik tenaga terampil (mandor, buruh dan tukang) maupun tenaga ahli,” katanya.

Untuk saat ini lanjutnya, berdasarkan informasi, baru sekitar 10 persen pelaksana kerja konstruksi di Lampung sudah bersertifikasi. Secara nasional baru sekitar sembilan persen atau 8 juta tenaga pelaksana di seluruh Indonesia yang bersertifikasi.

“Ini masih jauh dari target yang direncanakan yaitu 3 juta tenaga pelaksana kerja di 2019 yang bersertifikasi, ini harus dipercepat,” ujarnya.

Bastian juga menjelaskan bahwa  sertifikat itu menandakan kualitas, terampil dan kompetensi. Kalau orang yang bekerja tidak bisa diukur kompetensinya, itu tidak bisa diukur produktifitasnya. Kalau semua sudah terukur, maka produktifitas lebih tinggi. Sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih baik.

“Kalau tidak bersertifikasi maka tidak bisa bekerja. Yang mempengaruhi minimnya pekerja yang bersertifikasi diantaranya karena tenaga terampil tidak mengenal sertifikasi itu apa, yang penting mereka mendapat gaji. Padahal sertifikat ini berlaku seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman menjelaskan , kegiatan workshop ini bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa masuk ke dunia kerja. Khususnya di dunia konstruksi yang pelaksana kerjanya sudah mulai diberlakukan bersertifikat. Oleh karena itu berkolaborasi dengan balai konstruksi dan LPJK ini sangat bagus untuk model kolaborasi antara perguruan tinggi dan industustri.

“Ini kegiatan yang keempat kalinya yang kami lakukan bagi para mahasiswa. Sedini mungkin para mahasiswa disiapkan dan diberikan pengetahuan praktis. Bahkan disertifikasi yang nantinya dengan sertifikat itu bisa mendampingi ijazahnya, sehingga sudah diakui sebagai tenaga ahli muda,” ucapnya.

Masih di tempat yang sama selaku ketua LPJK Lampung Tubagus Arifat  mengatakan bahwa  pihaknya dalam hal ini akan memberkan penilayan kopetensi kepada 1000 mahasiswa yang mengikuti seminar tersebut dan saat ini  pihaknya telah menerjunkan sebanyak 51 asesor.

“Besok kita akan melaksanakan sertifikasi dalam hal ini ada 51 asesor yang nanti akan melakukan penilayan mudah- mudahan lulus semua selain disini kita juga akan melakukan jemputu bola ke tempat tempat lain,” ucapnya.

Diketahui pihak Universitas Bandarlampung (UBL) bekerjasama dengan fraktisi dan lembaga pemerintahan menggelar “workhop K3 distance learning dan uji sertifikasi pelaksana/pengawas di wilayah Lampung” selama 2 hari yang di ikuti 1000 mahasiswa perguruan tinggi di se-Lampung yang bertujuan selain memberikan wawasan juga memberikan pembinaan dan peningkatan kerja bagi mahasiswa politehknik di Univeraitas se-Lampung. (ydn/hkw)

error: Content is protected !!