. . .

Banyak CPNS Tak Lolos 

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Banyaknya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tak mencapai batas minimal nilai atau passing grade yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berdampak pada kekosongan formasi, baik itu formasi umum dan formasi khusus.  Hal ini memaksa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) segera mengambil kebijakan baru yang bersifat khusus yakni menurunkan passing grade.

Kebijakan ini akan diumumkan sebelum dilakukan ujian Tes Kompetensi Bidang (TKB). Langkah ini bertujuan agar mengisi kekosongan formasi serta peserta CPNS yang tak lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bisa terakomodir. Selain itu agar kekosongan formasi dapat segera terisi dan akan segera diumumkan pemberlakuan kebijakan khusus itu sebelum dilakukan ujian Tes Kompetensi Bidang (TKB).

“Kebijakan baru yang bersifat khusus yang akan segera kita ambil itu karena pertimbangan banyaknya formasi CPNS yang kosong. Itu saja dulu alasannya. Karena memang, sejak awal kita sudah antisipasi bahwa jika ada formasi yang tingkat kekulusannya rendah maka harus ada solusi dan solusinya yakni melakukan perankingan nilai TKD,” tegas Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Kemarin.

Dia menjelaskan kebijakan baru ini akan segera ditetapkan setelah nantinya  ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Yang jelas, keputusan baru yang bersifat khusus yang akan segera ditetapkan itu secepatnya dilakukan dan Menteri PAN-RB yang akan menyampaikan hal itu. Yang pasti bahwa formasi yang kosong akan dilakukan tanpa mengeyampingkan aturan yang ada yakni Permen PAN-RB,” jelasnya.

Disinggung soal apakah kebijakan baru ini akan menurunkan kualitas CPNS tahun 2018, Setiawan menegaskan  kebijakan tersebut tidak menurunkan kualitas CPNS. Artinya, peserta CPNS yang tak lolos SKD namun karena ada kebijakan khusus yang baru akan dipilih sesuai nilai tertinggi. “mudah-mudahan nilai TKD semuanya cepat masuk sehingga segera diambil keputusan. Yang jelas, kebijakan ini harus tepat sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan peserta CPNS yang nilai TKD-nya yang terbaik yang akan dipilih untuk masuk ke tes selanjutnya yakni Tes Kompetensi Bidang (TKB),” tegasnya.

Terkait anjloknya nilai CPNS untuk daerah Indonesia bagian timur, apakah saat perankingan akan disamakan seperti Indonesia bagian tengah dan Barat, Setiawan tegaskan bahwa passing grade yang nanti ditentukan itu bersifat nasional. Karena itu maka harus diakomidir atau diterapkan dengan baik tanpa ada perlakuan khusus. “Penerapan kebijakan baru yang bersifat khusus itu akan berlaku secara menyeluruh atau secara nasional dan tidak ada yang diistimewakan. Jadi, yang sudah lolos SKD dan masuk ke SKB tidak akan dipersaingkan dengan peserta yang tak lolos SKD,” tutupnya.

JADI BOMERANG

Menanggapi keputusan Panselnas tersebut, Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa keputusan Panselnas untuk memberikan dua opsi guna mengisi formasi CPNS yang lowong karena banyaknya CPNS yang tak lolos ujian TKD memang menjadi bomerang.

“Kebijakan yang akan segera diambil oleh Panselnas ini memang menjadi pelajaran bersama. Awalnya, pemerintah sudah berkomitmen untuk hanya meloloskan peserta CPNS yang dianggap layak. Namun faktanya justru tidam karena banyak yang tak lolos ujian TKD. Karena itu maka guna mengisi formasi yang kosong maka dibuatlah dua opsi yakni melakukan perankingan serta menurunkan passing grade yang sudah ditetapkan sebelumnya,” tegasNYA kepada Fajar Indonesia Network (FIN/Group Trans Lampung), Selasa (13/11).

Menurutnya, menurunkan passing grade bisa berakibat pada calon yang diterima tidak sesuai persyaratan kompetensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, untuk mengisi kekosongan formasi CPNS, maka mau tidak mau harus dilakukan dua opsi tersebut. “Yang jelas yakni formasi memang mesti segera diisi. Usulan saya, agar Panselnas tetap pastikan nilai TKD para peserta CPNS yang nanti direkrut supaya sesuai dengan urutan terbesar. Suka atau tidak suka tetap harus dilakukan,” jelasnya.

Dia meminta agar ke depan, sistim kurikulum di negara ini harus segera dievaluasi kembali karena dampaknya sangat besar termasuk saat seleksi CPNS tahun 2018 ini. “Dengan membuat dua opsi hanya untuk kepentingan mengisi kekosongan formasi jelas menurunkan mutu seleksi CPNS kali ini. Makanya, untuk jangka panjang sistem dan kurikulum pendidikan di negara ini perlu dikaji lagi apakah perlu diubah ataukah seperti apa,” tutupnya. (Gat/fin/tnn)