Bandarlampung Peringkat Pertama Kepatuhan Ombudsman RI Lampung

0
556
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota Bandarlampung berada di peringkat pertama kepatuhan standar pelayanan Ombudsman RI Perwakilan Lampung hasil survei kinerja tahun 2016.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Lampung Nur Rahman Yusuf mengatakan Pemkot Bandarlampung dengan total memperoleh skor 94 persen zona hijau dari total 49 produk layanan. Disusul dengan pemerintah provinsi Lampung dengan 90 persen zona hijau dari 50 produk layanan.

Selanjutnya yang menjadi catatan adalah Pemkot Bandarlampung yang masih menyisakan 6 persen layanan publiknya yang berada di zona kuning. Jumlah layanan zona kuning meningkat di Pemprov Lampung dengan rincian 8 persen zona kuning dan dua persen zona merah.

Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Tanggamus yang dari 48 produk layanan yang dinilai, 67% berada di zona hijau, 31% zona kuning dan 2% di zona merah. Setelahnya kota Metro dari 42 produk layanan 67 persen di zona hijau 19% di zona kuning dan 14% dizona merah. Terakhir ada kabupaten Lampung Selatan dengan produk pelayanan terdapat 60,7% dizona hijau, 30, 4 persen zona kuning dan 8,9 persen di zona merah.

Menurut Nur Rahman, dari hasil penilaian tersebut masih banyak terdapat produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini terhat masih adanya produk pelayanan yang masuk di zona kuning dan merah.

Ia lantas mengingatkan pemerintah daerah tersebut untuk memperhatikan instansi terkait. Ia juga mengingatkan agar kepala daerah di 5 pemerintah daerah tersebut serius terhadap pelayanan publik di daerahnya yang masih masuk kedalam zona kuning dan merah.

“Atensi dari kepala daerah penting untuk membenahi kinerja instansi pelayanan publik di tempatnya tidak sesuai standar pelayanan,” kata dia.

Nur Rakhman Yusuf juga mengajak masyarakat dan pers untuk terus mengawal pelayanan publik.
“Tidak bisa hanya ombudsman saja tetapi masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi faktor penting untuk mengawasi secara langsung. Bila mana ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur maka masyarakat sebaiknya segera melapor ke Ombudsman,” ujarnya.(jef)