Bambang Suryadi: Perijinan PT Tanjung Selaki Banyak Pelanggaran

0
920
views
LAMPUNG SELATAN – PT Tanjung Selaki menurut Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung berkategori bandel. Karena lanjut dia dalam setiap rapat dengar pendapat terkait persoalan yang membelit perusahaan tersebut dengan warga, PT Tanjung Selaki tidak pernah datang.
“Kita sudah panggil PT Tanjung Slaki dalam undangan rapat dengar pendapat, tapi tidak pernah hadir. Karena itu, kita akan gunakan bantuan dari kepolisian sebagai salah satu upaya final kami untuk mendengarkan penjelasan dari perusahaan terhadap permasalahan ini,” kata BS.
Permasalahan sengketa lahan antara warga Tarahan dengan PT Tanjung Slaki terang dia jadi tak kunjung usai. Selain tidak adanya kejelasan ganti rugi perusahaan terhadap warga, perijinan yang dimiliki perusahaan juga bermasalah.
Komisi I DPRD Lampung (15/3) berserta jajaran pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan melihat langsung objek sengketa. Sekertaris Komisi I DPRD Lampung, Bambang Suryadi (BS) menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan warga beberapa waktu lalu. Selain itu juga untuk mencari kejelasan titik kordinat desa Tarahan yang diklaim telah masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Tanjung Slaki.
Dalam kunjungan yang ikuti Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Hemanto beserta asisten I, dan instansi terkait termasuk BPN, BS menjelaskan terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan PT Tanjung Slaki.

LEAVE A REPLY