Aziz Syamsuddin Dipaksakan Jadi Ketua DPR?

Setnov Mundur

TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Akhirnya, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Setnov dikabarkan menunjuk Ketua Badan Anggaran, Aziz Syamsuddin, untuk menggantikan posisinya itu.

Pengunduran diri Setnov disampaikannya melalui surat, yang ditujukan kepada Fraksi Golkar di DPR.

Dalam surat itu, Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar untuk menunjuk Aziz Syamsuddin, politikus asal Lampung itu sebagai ketua DPR, menggantikan Setnov yang kini menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mencium adanya skenario, soal pengunduran diri Setnov sebagai ketua DPR dan menyodorkan Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya.

Menurut Doli, Ketua Fraksi Golkar Robert J Kardinal bersama Aziz Syamsuddin menginisiasi pertemuan dengan pimpinan-pimpinan fraksi pada Jumat (8/12).

“Pertemuan yang kemudian cuma dihadiri oleh Asrul Sani dari F-PPP dan Cucun dari F-PKB dan Sekjen DPR RI, ternyata untuk menyampaikan pengunduran diri SN (Setnov) dari ketua DPR dan memaksakan untuk segera dilakukannya rapat paripurna untuk mengesahkan Aziz sebagai ketua DPR, berdasarkan surat dari SN,” kata dia, Sabtu (9/12).

Apabila informasi itu benar, lanjut Doli, maka untuk kesekian kalinya oknum politikus Golkar telah mempermalukan, bahkan melecehkan Golkar dan DPR.

Tindakan yang dilakukan SN, Robert Kardinal, dan Aziz dianggapnya telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan juga publik.

“Lebih jauh, mereka telah berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Seperti tak kenal etika, moral, dan adab, mereka mengabaikan keberadaan rakyat dan menempatkan DPR seakan berada di dalam genggaman mereka, yang kapan saja bisa dibolak-balik sesukanya,” tutur mantan ketua Bapilu DPP Golkar ini.

Doli mengingatkan, sekalipun Ketua DPR saat ini adalah haknya Golkar, bukan berarti lembaga terhormat itu harus tersandera terus menerus mengikuti kepemimpinan Golkar yang memang sedang bermasalah. Apalagi yang dilakukan Robert dan Aziz menurutnya telah melampaui kewenangan DPP.

“Fraksi sebagai kepanjangan tangan DPP tidak boleh mengambil alih kewenangannya. Ingat juga bahwa SN bukan pemilik Golkar dan saat ini kepemimpinannya sudah terdelegitimasi secara politik, karena kasus hukumnya dan secara organisatoris saat permintaan Munaslub oleh seluruh DPD Provinsi Partai Golkar bergulir,” ujar Doli.

Karena itu, tambahnya, sudah sepantasnya para anggota DPR yang terhormat tidak mengikuti keinginan Setnov dan Aziz, yang dimulai dari gerakan anggota FPG untuk menolak pemaksaan pergantian Setnov ke Aziz Syamsuddin di Rapat Paripurna.

Doli juga meminta DPP Golkar harus tegas, terutama kelompok perubahan yang dimotori oleh Airlangga Hartarto. Karena dalam situasi sekarang ini jawaban efektif bagi partainya hanyalah rapat pleno, untuk menetapkan waktu Munaslub pergantian kepemimpinan Setnov secepat mungkin.

Sebab, manuver-manuver yang melanggar aturan partai akan sering terjadi bila kepemimpinan Setnov dan kroninya ini masih terus berlangsung.

Sementara, Aziz Syamsuddin yang digadang-gadang menggantikan Setnov sebagai ketua DPR, hanya menjawab singkat saat ditanya kebenaran pertemuan dengan Robert, sekjen DPR dan utusan Fraksi PPP dan PKB.

“Lihat perkembangan,” ucap dia via pesan WhatsApp. (jpnn/rus)

 

News Reporter