Ayah Wali Kota Cilegon juga Terpidana Kasus Korupsi

0
618
views

TRANSLAMPUNG.COM – Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu mungkin cocok ditujukan kepada Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi.

Ini karena politikus Golkar itu dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satgas KPK, Jumat (22/9/2017) malam.

Tentu ini menjadi catatan kelam bagi Kota Cilegon, Banten. Sebab, dua wali kota yang merupakan ayah dan anak itu tersandung kasus korupsi.

Ayah Iman, Tubagus Aat Syafaat merupakan wali kota Cilegon periode 2000-2005 dan 2005-2010.

Aat merupakan mantan terpidana korupsi pembangunan tiang pancang (trestle) dermaga Pelabuhan Kubangsari, Kota Cilegon, Tahun 2010 senilai Rp 49,1 miliar.

Atas perbuatannya, Aat divonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Serang pada 7 Maret 2013.

Aat juga wajib membayar denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan serta uang pengganti Rp 7,5 miliar.

Pada 26 Maret 2013, Aat Syafaat secara resmi dieksekusi dan menghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Serang.

Aat dinyatakan telah merugikan negara sebesar Rp 15,9 miliar. Di mana, kasus tersebut bermula saat Pemerintah Kota Cilegon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan pembangunan pabrik Krakatau Posco.

Pemkot Cilegon menyerahkan lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare ke PT Krakatau Steel untuk pembangunan Krakatau Posco.

Sebagai pengganti, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektare di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon.

Posisi Aat kemudian digantikan anaknya, TB Iman Ariyadi sebagai wali kota Cilegon 2010-2015 dan 2015-2020. Pada November 2016, Aat Syafaat tutup usia.

Diketahui, usai ditangkap di Cilegon bersama sembilan orang lainnya, Iman Ariyadi dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Diindikasikan ada transaksi terkait dengan proses perizinan kawasan industri di salah satu Kabupaten/Kota di Banten. Ada uang ratusan juta yang diamankan sebagai barang bukti,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Sabtu (22/9).

KPK akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan status hukum para pihak terjaring OTT pada sore nanti. (jpg)