Diduga Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Minibus Seruduk Honorer Kecamatan Hingga Tewas.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Diduga lepas kendali juga melaju dalam kecepatan tinggi, satu unit mobil minibus AGYA warna hitam nomor polisi BE 1019 WA, seruduk satu diantara pegawai Honorer di Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) hingga meninggal.

Peristiwa naas tersebut terjadi di depan kantor Kecamatan setempat, saat sepeda motor honda supra X 125 warna hijau yang dikendarai korban Suresmiyati (43) warga Tiyuh (Desa) Menggala mas Rk5-Rt8 Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tubaba hendak berbelok ke dalam halaman Kantor.

Menurut saksi kejadian Hadirsyah (46) warga Tiyuh Panaragan Rt01-Rw03 mengatakan. Saat kejadian kami sedang minum kopi bersama pak Camat juga Sekcam, pasca melakukan apel rutin. Tak lama kemudian dari arah depan kantor terdengar suara benturan sangat keras pukul 09.10 Wib.

“Mendengar suara itu saya dan lainnya langsung  berlari ke arah lokasi dan kami melihat korban Suresmiyati sudah tergeletak di atas aspal dengan menggunakan pakaian baju kaos warna biru berlogo kecamatan Tulangbawang Tengah.” Kata Hadirsyah kepada translampung.com pada (19/7/2019) pukul 10.35 Wib.

Lanjut dia, korban tersebut langsung diangkat oleh terduga pelaku pengemudi mobil minibus tersebut ke atas kendaraan yang dikendarainya menuju RSUD Tubaba untuk mendapatkan pertolongan medis. Kebetulan, arah kendaraan pelaku dan korban saat itu memang beriringan satu jalur dari arah Way Kanan.

 “Di Tubuh Korban tidak ada luka, namun terlihat  luka lecet di bagian kaki, tapi korban saat itu terus memuntahkan darah dari mulut, hidung dan telinga.” Jelasnya.

Sementara itu, hal senada dibenarkan oleh Andri Setiawan, selaku Dokter umum pada UGD RSUD Tubaba mengungkapkan. Saat korban tiba di RSUD sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan Snoring (Ngorok).

“Dari hasil pemeriksaan kami kepada korban  ditemukan benjolan di kepala bagian belakang sebelah kanan, dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung juga mulut. Kami pastikan pasien meninggal akibat benturan keras dikepala korban.” Imbuhnya.

Diketahui kendaraan mobil minibus berikut terduga pelaku pengemudi telah diamankan di Polsek Tulangbawang Tengah Tubaba, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (Dirman).

 

  

 

 




Kompensasi Pemasangan Jalur SUTT Di Tubaba Tidak Ada Kendala.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Terkait Kompensasi ganti rugi lahan berikut tanah tumbuh yang dilintasi jalur pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di wilayah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) pihak manajemen PLN pastikan Klier dan tidak ada kendala.

Hal tersebut disampaikan oleh Anton, selaku bidang lingkungan dan hukum PLN Bandar Lampung pada sosialisasi bersama warga terdampak jalur SUTT di Balai Tiyuh (Desa) Tirta Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah Tubaba pada (18/7/2019) Pukul 14.30 Wib.

“Terkait kompensasi saya yakin sudah klier semua logika hukumnya, karena tidak mungkin PLN bisa membangun proyek jika kompensasi belum selesai dengan warga.  Namun mungkin kendalanya tadi seperti ada pemilik sambung, pewaris, dan atau ada pemilik lahan baru yang belum mengerti aturan, juga mungkin ada pihak-pihak yang memberi masukan salah sehingga bertanya-tanya membuat sesat.” Kata Anton saat di jumpai translampung.com di Balai Tiyuh setempat.

Menurutnya, berdasar kompensasi tanam tumbuh itu sudah diatur dalam peraturan menteri ESDM sejak tahun 99 nomor 975 Kepmentamben (keputusan menteri pertambangan dan energi). Sementara saat ini yang berlaku Permen ESDM Nomor 27 tahun 2018 tentang, ketika PLN akan membangun jaringan listrik transmisi maka yang pertama PLN wajib memberikan Kompensasi tanah tapak towernya, kemudian mengkompensasi juga tanam tumbuh yang berada pada ruang bebas yaitu tanah atau lahan yang berada persis di bawah jalur transmisinya apapun tanam tumbuh yang berpotensi tinggi contohnya karet, dan kayu sengon. 

“Kendala mungkin adanya kurang paham warga dengan peraturan, kemudian ada juga yang pemilik lahan sambung dan dia tidak tahu bahwa pemilik lahan yang awal sudah diberi kompensasi maka akhirnya dia nuntut juga. Tapi jika ada warga yang merasa belum dapat kompensasi, maka kita buktikan datanya yaitu copy sertifikat tanahnya, copy KTP, dan Copy pernyataan, nanti akan kita kroscek dengan data base di PLN proyek, pasti akan jelas semua.” Jelasnya.

Sementara itu satu diantara warga Tirta Kencana yang terdampak pemasangan tapak tower dan kompensasi ganti rugi lahan tahun 2003 lalu mengungkapkan.

“Ya lahan saya juga terdampak untuk pemasangan tapak tower SUTT dan saat itu saya sudah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan proyek.” Imbuhnya (Dirman).

 




SK DAK Dari Bupati Keluar, Jumadi:Segera Disalurkan.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad.SP, telah mengeluarkan SK guna keperluan untuk laporan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten setempat.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Jumadi, saat dijumpai translampung.com diruang kerjanya pada (18/7/2019) Pukul 11.17 Wib.

“Terkait laporan DAK tahun 2019 ini sudah klier, dan SK nya pun dari Bupati sudah keluar, namun belum sempat diambil karena Bupati kemarin lagi ada tamu. Jadi untuk DAK kita aman.” Kata Jumadi.

Lanjut dia, ketika DAK itu sudah keluar maka mekanisme realisasinya melalui swakelola dan akan kita salurkan ke sekolah-sekolah yang sudah dipilih untuk mendapatkan DAK tersebut.

“Adapun Pengelolaan dari anggaran DAK setelah kita salurkan itu, nanti pihak sekolah yang akan mengelola dengan cara membentuk P2S (Panitia Pembangunan Sekolah) terlebih dahulu. Jadi P2S itulah yang mengelolanya, yang mana P2S itu terdiri dari Komite dan guru-guru.” Jelasnya.

Lebih jauh ia jelaskan, bahwa dalam penyaluran DAK dari Dinas Pendidikan ke sekolah itu memang sudah ada ketentuan yang ditetapkan, jadi anggaran tersebut sudah ada pos nya masing-masing. 

“Itu semua sudah ada porsinya, dan nanti pihak sekolah akan memberikan laporan penggunaan DAK mereka ke kita untuk kemudian kita susun laporan juga.” Imbuhnya. (Dirman).

 




Belum Ada Persetujuan Presiden Rusun Tubaba Ditepati,Sani: Takut Tidak Terawat.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Meski belum ada serah terima resmi, juga persetujuan dari presiden RI Joko Widodo. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) paksakan huni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada 1 Agustus mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Abdul Sani, saat dijumpai Infowaw.com grup translampung.com diruang kerjanya pada (18/7/2019) Pukul 09.26 Wib.

“Kita sudah rapat di palembang awal bulan kemarin membahas itu, dan kita targetkan 1 agustus itu sudah ditunggu karena sudah ada perintah dari pusat juga meskipun belum serah terima, karena dikhawatirkan nanti gedungnya tidak terawat jika dibiarkan kosong. Dan sebelum 1 Agustus kita akan melakukan persiapan-persiapan, seperti mengecek listrik hidup atau tidak, airnya bisa keluar atau tidak, kamar-kamarnya sudah kita kasih merek. Kemudian kita akan kumpulkan siapa saja calon yang akan  menepati Rusun.” Kata Sani.

Lanjut dia, untuk serah terima resminya belum bisa dipastikan karena itu harus ada juga persetujuan dari Presiden RI, yang saat ini masih dalam tahap proses.

“Sebelum itu serah terima, maka biaya yang muncul akan dikenakan dengan pihak penunggu, yakni biaya listrik, kebersihan, dan keamanan akan dibebankan dari pihak penunggu atas musyawarah mufakat mereka, karena APBD belum bisa kesana. Kalau sudah serah terima mungkin baru bisa.” Jelasnya.

Terkait bangunan Rusun yang rusak, maka kita akan mengusulkan dengan pihak ketiga, jadi pihak ketigalah yang bertanggung jawab untuk merehabnya, karena mulai dari lantai sampai atap gedung itu masih tanggung jawab pihak ketiga. Kecuali nanti sudah ada serah terima ke daerah maka itu menjadi tanggung jawab daerah.

“Tapi tentu kita berharap serah terima resmi dari pusat ke daerah dapat segera dilakukan di tahun 2019 ini, karena jika sudah APBD perubahan  belum juga serah terima kita tidak bisa menghandle jika ada pembiayaan-pembiayaannya.” Harapnya.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Pembangunan Pemeliharaan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman Guntur Prada, bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan terus kondisi gedung itu, dan sampai sejauh ini Rusun itu sudah layak huni dan sudah bagus, untuk itulah agar bisa segera ditunggu.

“sampai saat ini sudah ada kurang lebih 30 orang yang mendaftar untuk menempati Rusun. Adapun yang menentukan siapa yang layak menunggu itu nanti tergantung pak kadis nya yang akan juga berkoordinasi dengan sekda.” Imbuhnya. (Dirman)

 




Ketua DPRD Tubaba Tandatangani Raperda Pertanggungjawaban Anggaran 2018.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Busroni.SH, sepakat tandatangani Berita Acara persetujuan Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tubaba tahun 2018.

Hal tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Atas Raperda Pelaksanaan APBD 2018 dan Penyampaian KUA-PPAS APBD-P TA.2019 di ruang rapat utama DPRD pada (16/7/2019) pukul 10.00 Wib.

Menurut Bupati, Sebagaimana dimaklumi, dalam beberapa hari ini jajaran eksekutif dan legislatif telah melakukan pembahasan yang intensif atas Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, dan alhamdulilah, pada hari ini dicapai kata sepakat untuk mengesahkan Raperda tersebut.

“Dengan Pertanggungjawaban Anggaran 2018 maka hal ini semakin memperkuat legitimasi Tubaba, dimana sebelumnya BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentunya, pengesahan pertanggungjawaban Anggaran 2018 sekaligus pula memberi pijakan hukum yang kokoh bagi keberlanjutan pelaksanaan APBD Tubaba  pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karenanya, kami sampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD Tubaba yang telah berkenan melakukan pembahasan hingga disahkannya Raperda tersebut pada hari ini.” Kata Bupati dalam sambutannya saat dikutip translampung.com pada (16/7/2019).

Lanjut dia, selain mengagendakan pengesahan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. Rapat Paripurna kali ini juga mengagendakan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019.

“Pelaksanaan APBD hingga pertengahan Anggaran 2019 telah terjadi perubahan- perubahan asumsi pada Kebijakan Umum APBD 2019. Berikut ini akan saya sampaikan ringkasan perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019. Pendapatan Asli Daerah mengalami penambahan sebesar Rp. 384.612.000 (384 Juta 612 ribu) menjadi Rp.33.883.490.825 (33 milyar, 883 juta, 490 ribu, 825 rupiah).” Jelasnya.

Sementara untuk belanja langsung dan tidak langsung, pada Perubahan APBD Tahun 2019 naik sebesar 0,58% yaitu Rp.6.230.920.905 (6 milyar, 230 juta, 920 ribu, 905 rupiah), sehingga total belanja secara keseluruhan pada Perubahan APBD 2019 menjadi Rp.1.079.990.512.441 (1 triliun, 079 milyar, 990 juta, 512 ribu, 441 rupiah).

“Perubahan itu dilakukan dengan menata dan mengurangi belanja tidak langsung sebesar 2,88% atau Rp.14.369.229.095 (14 milyar, 369 juta, 229 ribu, 95 rupiah), menjadi Rp.483.906.672.615 (483 milyar 906 juta, 672 ribu, 615 rupiah). Sedangkan penambahan sebesar 3,58 % atau Rp.20.600.150.000 (20 milyar, 600 juta, 150 Rp.596.083.839.826 menjadi (596 milyar, 83 juta, 839 ribu, 826 rupiah). Bahkan untuk Pembiayaan Daerah, pada sisi Penerimaan Pembiayaan terjadi kenaikan sebesar Rp.1.073.848.435 (1 milyar, 73 juta, 848 ribu, 435 rupiah) atau naik 0,70%, menjadi sebesar Rp.154.448.901.320 (154 milyar, 448 juta, 901 ribu, 320 rupiah).” Urainya.

Tentunya, kenaikan tersebut disebabkan adanya akumulasi kelebihan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) sebesar Rp.24.073.848.435 (24 miliar, 073 juta, 848 ribu, 435 rupiah ), Selanjutnya pada sisi Pengeluaran Pembiayaan mengalami pengurangan sebesar Rp.4.772.460.470 (4 milyar, 772 juta, 460 ribu, 470 rupiah) menjadi Rp.6.227.539.530 (6 milyar, 227 juta, 539 ribu, 530 rupiah) Pengeluaran pembiayaan ini dipergunakan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp.5.727.539.530 (5 milyar, 727 juta, 539 ribu, 530 rupiah).

“Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana disinggung di atas, secara lengkap terdapat dalam dokumen KUPA dan PPAS-P yang kami sampaikan hari ini.  Kami berharap kiranya nanti dokumen tersebut dapat didiskusikan dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, untuk selanjutnya dapat disepakati bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam waktu yang sesegera mungkin.” Imbuhnya (Dirman).

 




Minimnya Pasokan Air Bersih PDAM Akibat Jalur Induk Terputus, Pemkab Siasati Sumur Bor.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Pada musim kering warga Tiyuh (Desa) Panaragan dan Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengeluhkan minimnya pasokan Air bersih dari jalur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Panaragan.

Berdasar pantauan translampung.com sejumlah 700 jaringan PDAM Panaragan yang terpasang di masing-masing rumah warga, hanya berfungsi sekitar 20 persen atau sekitar 150 rumah. 

“Kami berharap Bupati Tubaba dapat memerintahkan Dinas terkait agar dapat segera memperbaiki saluran air PDAM Panaragan agar bisa mengalir setiap rumah warga yang sudah ada jaringan airnya di Panaragan Jaya, bahkan jaringannya juga bisa sampai ke Tiyuh Kagungan Ratu, warga sudah mulai kesulitan persediaan air bersih saat ini.” Kata Ahmad warga Kelurahan Panaragan Jaya pada (16/7/2019).

Terpisah, menurut Juanda petugas PDAM Panaragan bahwa pasokan Air yang mengalir ke wilayah Kelurahan Panaragan hingga menuju arah Tiyuh Kagungan Ratu terkendala akibat jaringan utama yang tersumbat bahkan terputus akibat berbagai pembangunan dan peningkatan jalan yang terlintas.

“Harapan kami sebagai petugas, memang bisa mengairi jaringan yang sudah ada, tetapi memang terkendala jaringan utama yang kemungkinan terputus, tersumbat atau bahkan rusak. Kalau ketersediaan air bersih cukup banyak dan memang PDAM Panaragan memiliki kekuatan lontar air yang sangat besar, bisa menjangkau seluruh wilayah kelurahan Panaragan Jaya bahkan bisa sampai wilayah Kagungan Ratu.” Jelasnya.

Lanjut dia, terkait kendala di lapangan, pihaknya telah menyampaikan laporannya kepada Dinas PUPR Tubaba melalui bidang penanggung jawab PDAM. 

“Sebetulnya kendala-kendala di lapangan sudah kami sampaikan kepada pimpinan kami di Dinas PUPR Tubaba, kendala realisasinya bagaimana silahkan konfirmasi saja langsung di Dinas.” Ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tubaba, Firmansyah,ST.,MT mengatakan bahwa, kendala penyaluran air dari PDAM Panaragan ke wilayah Kelurahan Panaragan hingga menuju arah Kagungan Ratu, akibat jaringan utama yang terputus. 

“Itu program dari APBN pada tahun 2012 lalu, memang semua dibiayai pembangunan awalnya dibiayai oleh program APBN, hanya saja kita yang mengelola dan mengoperasikannya. Jaringan yang ada saat ini terkendala pada Jaringan Utama yang terputus akibat pembangunan jalan, memang untuk memperbaikinya sangat sulit, karena banyak jalur utama yang sudah tertimpa jalan Hotmix akibat pelebaran jalan.” Terangnya.

Selama ini kata dia, pihaknya telah berupaya mengajukan permohonan perbaikan di Kementerian PU pusat melalui APBN. 

“Tahun 2017 lalu kita sudah mengajukan permohonan untuk perbaikan jaringan PDAM semua yang ada di Tubaba yang bersumber dari APBN, tetapi hingga saat ini belum membuahkan hasil. Jadi untuk menanggulangi kendala pasokan Air bersih saat ini, Pemerintah daerah menanggulanginya dengan program sumur bor atau SPAM skala lingkungan.” Imbuhnya. (Dirman).

 




September 2019, Kemendagri akan kembali Verifikasi 3 Batas Wilayah Tubaba.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-September mendatang. Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merencanakan lakukan kembali penyelesaian batas Kabupaten Tubaba dengan 3 kabupaten tetangga.. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Wilayah (Adwil) Sekretariat Tubaba Miral Hayadi, menurutnya Kemendagri telah menjadwalkan verifikasi batas Kabupaten Tubaba sekitar bulan September 2019 mendatang. 

“Pemkab Tubaba bersama Kemendagri akan memverifikasi 3 segmen batas. Rencananya akan dilakukan percepatan penyelesaian batas dengan Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Tulang Bawang, sekitar bulan September 2019, insyaallah akan ditinjau langsung dilapangan dengan kondisi yang sebenarnya.” Kata Miral kepada translampung.com melalui pesan whatsapp nya pada (15/7/2019).

Lanjut dia,  penentuan batas tiga Kabupaten tersebut sangat penting, sebab ada 3 Tiyuh (Desa) persiapan dari 7 Tiyuh persiapan yang saat ini dalam proses menjadi Tiyuh Definitif.

“Mengenai sejumlah Tiyuh persiapan yang dalam proses Definitif, sebaiknya konfirmasi ke Bagian Tata Pemerintah atau Tapem.” Jelasnya.

Menanggapi itu, menurut Kepala Bagian Tata Pemerintah (Kabag Tapem) Tubaba, Somad, membenarkan bahwa Tiyuh persiapan sedang dalam proses Definitif.

“Berkaitan dengan sejumlah Tiyuh persiapan saat ini sedang dalam proses Definitif, semua ada 7 Tiyuh, sedangkan ada 3 Tiyuh persiapan yang harus melalui verifikasi Kemendagri, karena berada pada perbatasan dengan Kabupaten tetangga seperti Tiyuh Marga Asri berdekatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, Tiyuh Karta Tanjung Selamat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, dan Tiyuh Sido Agung berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang.” Kata Somad

Proses penentuan batas wilayah Tiyuh dengan Kabupaten yang berdekatan belum dapat dipastikan segera disepakati oleh Kementerian, akan tetapi harus melalui proses verifikasi, dan pada akhir proses tersebut akan ditetapkan dalam surat Keputusan Kemendagri. 

“Jika kelengkapan administrasi 7 Tiyuh sudah terverifikasi oleh Dirjen PMD pada Kemendagri, dan sampai saat ini telah direkomendasikan Dirjen PMD ke Dirjen Bina Adwil untuk mengkaji perbatasan dengan Kabupaten tetangga, jadi semua Tiyuh persiapan menuju Definitif sedang diproses pada Dirjen Bina Adwil Kemendagri.” Imbuhnya (Dirman).

 




Tipu Warga Tubaba Dengan Emas Palsu Warga Tuba Nyaris Dihakimi Masa.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Jajaran kepolisian sektor Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) bersama warga setempat, berhasil mengamankan FS (28) warga Tiyuh (Desa) Karya Bakti Rajawali Kecamatan Raksa Aji Tulang Bawang (Tuba) terduga pelaku penipuan.

Hal tersebut dilakukan terduga pelaku dengan modus, meminjam uang terhadap mangsanya sembari memberikan jaminan Emas palsu.

Menurut satu diantara korban Mansur (65) warga Tiyuh Agung Jaya. Kecamatan Way Kenanga mengungkapkan kronologis kejadian. Pada tanggal 29 Juni 2019 terduga pelaku FS mendatangi rumah korban dengan alasan meminjam uang sebesar Rp.500.000 karena mobilnya rusak dan ingin memperbaikinya tetapi tidak ada uang.

“Selanjutnya terduga Pelaku FS itu menitipkan barang berupa cincin imitasi sebagai jaminan supaya saya percaya dan dia berjanji akan mengembalikannya segera mungkin.” Kata Mansur terhadap translampung.com pada (15/7/2019) sekitar pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya, pada 15 juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib terduga pelaku kembali melancarkan aksinya di kediaman Rois (36) warga setempat, untuk meminjam uang sebesar Rp.500.000 dengan alasan mobil rusak dan menitipkan cincin kepada korban.

“Setelah berhasil mengelabui korban berikutnya,  pelaku kembali mendatangi Rumah Ibu Setyo Rini (43) juga warga Agung Jaya untuk meminjam uang. Akan tetapi, Rois sudah menghubungi kepala tiyuh Agung jaya Jupriandi terkait permasalahan tersebut, kemudian warga berdatangan dan memukuli pelaku.” Jelasnya.

Saat ini pelaku telah diamankan Di Polsek Kecamatan Lambu Kibang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Dirman)

 




Pemkab Tegaskan ASN Malas Tukin Dipotong,Sekda: Mari Bersama Jaga Tubaba 

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) tegaskan pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak ikut Apel sebesar Rp.220 Ribu.

Hal tersebut disampaikan Sekdakab Tubaba saat memberikan arahan dalam Apel rutin di halaman Pemkab setempat pada (15/7/2019) sekitar pukul 07.30 Wib.

“Bagi ASN yang tidak mengikuti apel akan dikenakan potongan Tukin Rp.220 Ribu. Dan hari jumat mendatang kita lihat lagi absennya, jika tidak apel minggu ini maka dipotong lagi Tukinnya. Sebab kita sudah tidak ada lagi toleransi. Sudah 10 tahun kita berdiri, untuk itulah kita harus tingkatkan kedisiplinan kerja.” Kata Sekda saat dikutip translampung.com.

Lanjut dia, jika ASN terkait tidak disiplin pastilah kinerjanya tidak baik, sebab sepintar manapun oknum ASN tersebut jika tidak disiplin pasti akan gugur. Namun sebaliknya sebodoh-bodohnya orang jika dia disiplin pasti akan pintar. Oleh karenanya, apel mendatang setiap barisan masing-masing satker akan dipisah.

“Marilah kita bersama menjaga kabupaten Tulangbawang Barat ini, kita bangun bersama, karena kita adalah orang-orang pertama yang dinilai masyarakat sebagai pelaku pembangunan.” Imbuhnya (Dirman)

 




3 Bulan Masuk DPO Terduga SY Pelaku Penggelapan Uang Indomaret Ditangkap Polisi.

TRANSLAMPUNG.COM (PANARAGAN)-Masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 3 bulan lalu, akhirnya SY (27) terduga pelaku penggelapan uang tunai ratusan juta rupiah milik toko Indomaret, berhasil diringkus tim gabungan jajaran Polsek Tulangbawang Tengah, Kabupaten setempat.

Menurut Kapolsek Tulangbawang Tengah Kompol Zulfikar M, SH mendampingi Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH mengungkapkan, terduga pelaku ditangkap hari Minggu (14/07/2019), sekira pukul 15.05 Wib, di Plangas, Perumahan PT. THEP, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung (Babel).

“SY yang berprofesi karyawan swasta, merupakan warga Tiyuh (Desa) Bandar Dewa, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tubaba.” Kata Kompol Zulfikar, dalam pres rilisnya saat dikutip translampung.com pada (15/07/2019).

Penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut mulanya, berdasarkan laporan dari Wahyu (34), berprofesi karyawan indomaret, warga Kampung Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Telah tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 98 / V / 2019 / Polda Lpg / Res Tuba, tanggal 23 Mei 2019.

Aksi kejahatan dilakukan oleh terduga pelaku yang merupakan Kepala Toko Indomaret, di kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah telah berlangsung sejak bulan Juni 2018 hingga hari Rabu (22/05/2019) lalu.

“selama ini terduga pelaku telah memanfaatkan jabatannya yang memegang kunci brankas toko, setiap hari mengambil dan menguras uang tunai yang berada di dalam brankas, sehingga toko mengalami kerugian uang tunai sebanyak Rp.180 Juta, berikut uang sejumlah Kepala Toko yang dipakai oleh terduga pelaku..” Jelasnya.

Lanjut dia, setelah aksi kejahatannya terbongkar, pelaku langsung melarikan diri. Petugas kami yang mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut, langsung melakukan penyelidikan untuk mencari dimana keberadaan pelaku. Berkat keuletan petugas di lapangan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di wilayah Babel.

Adapun barang bukti (BB) yang disita oleh petugas dalam perkara ini yakni slip setor laporan keuangan toko indomaret senilai Rp. 180 Juta, buku tabungan bank central asia (BCA) dan bank rakyat indonesia (BRI) berikut  kartu ATMnya yang merupakan milik terduga pelaku dan kartu tanda pengenal karyawan indomaret milik pelaku.

Pelaku saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Polsek Tulangbawang Tengah dan akan dijerat dengan Pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dalam jabatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun (Dirman)