. . .

ASN dan Anggota DPRD “Banjir” THR, TKS Tanggamus Gigit Jari

image_print
Kepala BPKAD TANGGAMUS Hilman Yoscar

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada Selasa (5/6). Untuk memenuhi THR ASN, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggamus akan mencairkan dana Rp28,5 miliar lebih dan Rp240 juta untuk THR Anggota DPRD.

Ironisnya, kabar gembira tentang THR ASN dan Anggota DPRD Tanggamus itu, sama sekali tak dirasakan oleh para tenaga kerja sukarela (TKS) kabupaten setempat. Sebab Pemerintah Provinsi Lampung, dengan tegas melarang Pemerintah Kabupaten Tanggamus membayarkan THR bagi TKS.

Kepala BPKAD Tanggamus Hilman Yoscar menjelaskan, jumlah ASN sebanyak 6.000-an pegawai tersebar dari tingkatan dinas di kabupaten sampai guru atau lainnya di kecamatan. Besaran THR sesuai gaji sebulan. Hal itu berdasarkan pangkat dan golongan. Maka jika keduanya berbeda, maka besaran THR juga berbeda.

“Kami sudah bayarkan gaji bulan Juni mereka sejak Jumat (1/6) dan diperkirakan beres Senin (4/6). Kemudian mulai Selasa (5/6) barulah dibayarkan THR atau sesuai pengajuan dari satker masing-masing. Kami bayarkan per pegawai antara Rp3,1 juta sampai Rp8 juta. Itu berdasarkan pegawai pangkat terendah sampai tertinggi,” terang Hilman Yoscar, Minggu (3/6).

Pemprov Lampung Coret Anggaran THR TKS Tanggamus 

 
DIKONFIRMASI soal keluhan para TKS Kabupaten Tanggamus yang tidak menerima THR, Kepala BPKAD Hilman Yoscar membenarkannya. Sebab saat APBD 2018 ditinjau ulang oleh Pemprov Lampung, mereka tidak menyetujui anggaran THR bagi TKS Tanggamus.

“Pada APBD 2018 dianggarkan Rp4,5 miliar untuk bayar THR para TKS. Tapi dievaluasi oleh pemprov dan apesnya itu dicoret. Maka kami tidak bayarkan. Sebab dasar hukumnya lebih kuat evaluasi Pemprov Lampung, dibanding penyataan Menteri Keuangan,” beber Hilman Yoscar.

Terkait adanya kabupaten/kota lain yang akan bayarkan THR pada para TKS, ia mengaku, itu urusan masing-masing kabupaten/kota. Namun yang pasti untuk Tanggamus, Pemprov Lampung melarang membayarkan THR TKS.

“Kami tidak tahu kalau daerah lain akan bayarkan. Yang jelas Tanggamus dilarang untuk membayarkan THR bagi TKS,” tegas Hilman.

Selengkapnya baca Trans Lampung edisi Senin 4 Juni 2018. (ayp)