. . .

Asmaun Lolos dari Kasus Gedung Bappeda

image_print

TRANSLAMPUNG.COM, BAUBAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Baubau. Lantaran kerugian keuangan telah disetorkan ke kas daerah.

Selain kontraktor PT Benteng Baria Perkasa, mantan kepala Bappeda Asmaun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kini menjabat Kepala BKPSDM Baubau sempat disebut pihak yang paling bertanggung jawab atas pembayaran jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan proyek 2015 itu.

“Jaminan pelaksanaan dan denda yang tertagih itu sudah disetorkan ke kas daerah ketika masih berstatus penyelidikan. Artinya ini sudah terpulihkan keuangan, daerah sudah tidak dirugikan lagi,” jelas Kasi Intel Kejari Baubau, Ruslan dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (7/11).

Kata dia, pihak PT Baria Perkasa yang membayar jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan itu ke kas daerah pada April 2018 lalu. Totalnya mencapai Rp 292.840.799. Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil penyelidikan termasuk penghentian kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

“Memang direkturnya sudah meninggal, tapi perusahaan masih jalan. Jadi yang bayar ke kas daerah itu pihak rekanan. Atas pertimbangan ini, kasus kami hentikan,” ujarnya.

Ruslan menceritakan, awalnya penyelidikan kasus ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat. Dimana, pihak-pihak bertanggung jawab ditengarai membiarkan ada hak penerimaan daerah tidak tersetor ke kas daerah dalam proyek APBD Baubau senilai Rp 4 miliar lebih itu.

“Ini memang rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016. Jadi beban tanggung jawab disitu rekanan dan PPK-nya pak Asmaun. Kalau seandainya ini pembayaran jaminan dan denda tidak dilakukan, maka menjadi tanggung jawab pidana,” tandasnya. 

Untuk diketahui, BPK menemukan ada jaminan pelaksanaan Rp 249.438.500 dan denda keterlambatan Rp 43.402.299 yang harus diterima daerah dalam proyek pembangunan gedung Bappeda Baubau 2015.

Lantas, Direktur PT Benteng Baria Perkasa (Alm) Muhammad Hidayat membuat pernyataan bersedia menyelesaikan pembayaran tersebut selambat-lambatnya 30 September 2016 lalu. 

Namun, belakangan diketahui, tagihan daerah itu baru diselesaikan nanti April tahun ini. 

Kasus ini sempat diusut Kejari Baubau kurang lebih dua tahun. Penyelidikannya sempat naik dari Seksi Intel ke Pidana Khusus (Pidsus). Sejumlah pihak terkait termasuk Asmaun sempat dimintai keterangan oleh Kasi Intel dan Kasi Pidsus La Ode Rubiani.(exa)

error: Content is protected !!