APR/BPN Gulirkan Program Sertifikat Gratis

0
607
views
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan (tengah) didampingi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Bambang Tri Suryo Binantoro (kiri) dan Sekretaris Utama BPN Suhaily Syam (kanan) memberikan keterangan pers tentang Reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) DAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta, Senin (6/4). Kementerian ATR akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Pemda tentang reformulasi NJOP sebagai bentuk pengendalian terhadap harga tanah serta peringanan PBB bagi masyarakat yang tidak mampu. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/Rei/mes/15.

TRANSLAMPUNG.COM, Lambar-Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Sebab, pemerintah pusat melalui Kantor Kementrian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (APR/BPN), menggulirkan pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kabupaten setempat.

Untuk tahun ini, sasaran program PTSL atau pengganti program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun-tahun sebelumnya itu yakni di Pekon Gedungsurian Kecamatan Gedungsurian, dengan kuota maksimal sebanyak 3.900 sertifikat.

Ada perbedaan dalam system program PTSL, yakni untuk sasaran akan menjadi fokus di satu pekon saja, sehingga setelah tuntas di satu pekon, maka sasaran selanjutnya yakni pekon-pekon lainnya di wilayah Lambar. Hal tersebut tentunya akan berdampak postisif, utamanya meminimalisasi adanya oknum-oknum yang memanfaatkan untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Kepala Kantor Kementrian APR/BPN Lambar Nazron BR mengatakan, untuk penerima program ini tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu saja seperti program Prona, tetapi masyarakat secara keseluruhan bahkan tanah milik pemerintah juga berhak menerima prongram tersebut.

”Tahun ini dipusatkan di Pekon Gedungsurian Kecamatan Gedungsurian, jika nantinya dari jumlah kuota 3.900 sertifikat jika ternyata belum habis, maka sisanya berpindah ke pekon di sebelahnya. Dengan berpusat di satu pekon, tentunya saya bisa lebih mudah memonitor dan praktik Pungli bisa lebih diminimalisasi,” ungkap Nazron di ruang kerjanya Selasa (21/2).

Dijelaskannya, tim ajudikasi telah dibentuk, petugas semua divisi lengkap di tim yang dibentuk tersebut. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yakni pengumuman hanya, dan dilanjutkan dengan penyuhan atau sosialisasi, selanjutnya dilakukan pengukuran, pngumpulan data yuridis, kemudian pembentukan panitia A (panitia pemeriksa tanah), jika tidak ada keberatan maka dilanjutkan penerbitan sertifikat.

”Untuk dibiayai pembuatan sertifikat ini dari APBN, ini adalah program presiden Joko Widodo. Pembuatan sertifikat ini juga gratis, dan mungkin hanya pembelian materai yang harus disiapkan oleh pemohon sertifikat,” katanya.

Pihaknya menargetkan pada November mendatang pembuatan sertifikat di Pekon Gedungsurian sudah selesai semua. Dan untuk memaksimalkan kerja, seluruh tim yang terlibat setiap harinya juga melaksanakan tugas di Pekon Gedungsurian.

”Tahun depan kuotanya lebih banyak lagi, dan untuk mensukseskan ini tentunya seluruh petugas yang terlibat dalam tim yang saya bentuk dituntut bekerja dengan maksimal,” imbuhnya.(r1)