APBD-P 2017 Tanggamus ‘Tersandera’

0
253
views

Muncul Pansus TKS

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Nasib APBD-Perubahan (APBD-P) 2017 Kabupaten Tanggamus semakin di ujung tanduk. Tak ingin menumbalkan kepentingan masyarakat, DPRD Tanggamus akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Diharapkan, Pansus TKS yang dibentuk Senin (9/10) lalu, bisa mengurai ‘benang kusut’ polemik panjang kisruh TKS di Bumi Begawi Jejama ini.

Apalagi selama ini alotnya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif akibat TKS, terus menerus menyandera dan menghambat pengesahan APBD-P 2017. Sejatinya, dalam APBD-P banyak item program untuk masyarakat yang harus diakomodir.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Tanggamus, Rusli Soheh, pembentukan Pansus TKS merupakan usulan dari sejumlah anggota dewan. Dalam hal ini, unsur Pimpinan DPRD. Kemudian usulan tersebut difasilitasi dan terbentuklah pansus yang dinamakan Pansus TKS.

“Pembentukan (pansus) ini atas usulan dari sekitar 20 anggota dewan. Maka kami dari unsur pimpinan memfasilitasi pembentukannya,” ujar legislator Partai Amanat Nasional itu saat dihubungi, Selasa (10/10).

Dari seluruh fraksi yang ada, kata Rusli, masih ada 3 fraksi yang belum mengirimkan perwakilannya ke dalam pansus tersebut. Yaitu Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Hannas (Hanura-NasDem), dan Fraksi Kebangkitan Sejahtera (PKS-PKB).

“Sedangkan 5 fraksi lainnya sudah ada perwakilannya. Dalam sidang paripurna, Sekretaris Komisi III Hajin M. Umar ditunjuk sebagai Ketua Pansus,” jelas Rusli.

Terpisah, Hajin M. Umar membenarkan tarik-ulur dan alotnya kesepakatan akibat TKS, akhirnya bermuara pada Pansus TKS.

Dia menegaskan, situasi APBD-Perubahan 2017 yang terus-menerus ‘tersandera’ akibat polemik TKS, harus segera dibereskan. Karena kalau berbicara soal APBD, itu artinya berbicara tentang kepentingan masyarakat Tanggamus.

“Bukan lagi bicara soal siapa untung atau siapa rugi. Sebagai awalan, yang ingin pertama saya sampaikan, jangan lahirnya Pansus TKS ini dipolitisir. Karena pansus ini murni untuk menuntaskan ‘benang kusut’ soal TKS yang belakangan waktu ini terus ‘menyandera’ pengesahan APBD-P. Jadi jangan sampai masyarakat justru apriori dengan Pansus TKS ini,” tegas wakil rakyat Daerah Pemilihan III itu saat dihubungi Trans Lampung.

Disinggung lebih dalam terkait langkah dan upaya yang akan diambil Pansus TKS, Hajin enggan menjelaskan secara spesifik. Karena menurut dia, strategi tindakan pansus bersifat rahasia. Jika dibuka ke permukaan publik, dikhawatirkan pihak-pihak yang ditarget oleh Pansus TKS bersiap-siap untuk menyelamatkan diri.

“Apa dan bagaimana strateginya, itu rahasia. Tapi yang pasti untuk langkah awal, kami akan panggil semua leading sector terkait masalah TKS ini. Dalam forum ini, kami akan ajak pihak terkait untuk diskusi dan dengar pendapat. Langkah berikutnya, kami akan konsultasi dengan lembaga yang lebih tinggi untuk mencari solusi. Dalam hal ini pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan juga Pemprov Lampung,” jelas Hajin.

Kisruh tentang TKS Kabupaten Tanggamus telah terjadi. Mau disesali sudah tidak ada gunanya. Saat ini langkah yang paling penting adalah mencari jalan keluar terbaik untuk permasalahan ini.

Solusi yang dicari pun, tidak bisa sembarangan. Karena Pansus TKS juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah solusi yang diambil melanggar hukum atau tidak. Konsultasi Pansus TKS pada kementerian akan difokuskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48.

“Pansus TKS sangat tidak ingin masalah ini terus-menerus menyandera dan menghambat pengesahan APBD-P 2017. Apalagi sekarang sudah terjadi dua kubu (pro-kontra) yang bisa memicu perpecahan. Jika APBD-P 2017 terus terhambat, bukan tidak mungkin APBD Murni 2018 juga akan tertahan. Karena ini saling berkaitan,” ungkap Hajin.

Membahas soal anggaran, lanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan, penyusunan anggaran harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tugas utama Pansus TKS adalah menguraikan “benang kusut” ini satu persatu. Agar pusaran masalah TKS tidak balik membelit atau menjadi bumerang. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran harus berdasarkan kepentingan masyarakat dan tidak menabrak aturan.

“Jangan sampai menyusun anggaran tapi menabrak aturan. Terus terang persoalan ini sangat melelahkan, kami capek. Tapi kami juga harus tetap hati-hati. Sehingga kami sendiri belum tahu kapan target Pansus TKS menyelesaikan masalah ini. Tapi yang pasti secepatnya. Mudah-mudahan pansus bisa fokus bekerja menyelesaikan masalah TKS. Dengan demikian, pengesahan APBD-P 2017 bisa dilakukan,” harap Hajin. (ayp/fik)