Angkot Demo, Tolak Transportasi Online 

0
2300
views

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Penolakan terhadap kendaraan berbasis aplikasi online dilakukan angkutan umum konvensional, di depan Kantor Wali Kota Bandarlampung, Selasa (19/9) pada pukul 10.00 WIB.

Setelah melakukan aksi damai di depan kantor wali kota mereka melanjutkan aksinya tersebut ke kantor Gubernur lampung.

Salah satu sopir angkot, Usman mengatakan, mereka melanjutkan aksinya tersebut ke kantor gubernur karena di kantor walikota mereka diberitahu, pak Wali sedang berada di Jakarta.

Saat berada di komplek Kantor Gubernur, seluruh Angkot diparkirkan di Lapangan Korpri, Telukbetung. Mereka lalu melakukan orasi.

Ketua P3ABL Daud daam orasinya mengatakan, seluruh angkutan umum menolak seluruh keberadaan kendaraan berbasis online dan aplikasi.

“Kami semua yang terdiri dari 11 trayek di Bandarlampung dengan keras menolak seluruh keberadaan kendaraaan berbasis aplikasi dan online itu,” ucap Daud.

Dia juga mengatakan bahwa mereka mencari nafkah dengan pekerjaan yang halal, yang penting anak istri bisa makan.

“Kami semua cari kerja yang halal dari pada nyopet nanti kena pukul sama polisi kan, kami semua supir ini tidak ada yang memperkaya diri yang penting anak istri bisa makan dan sekolah, kami juga ingin kalo anak anak kami jadi polisi pol pp bahkan gubernur tapi kalo kaya gini ceritanya gimana mau sekolahin makan aja jadi susah,” kata Daud.

Dalam demo aksi damai ini diikuti oleh 11 trayek di seluruh Bandar Lampung termasuk taksi argo dibandar lampung, setelah mereka melakukan orasi mereka mengirim perwakilan dari masing masing trayek untuk musyawarah didalam bersama dengan kepala dinas kemeninfo dan Dishub.

Setelah mereka didalam acara para perwakilan menyampaikan aspirasi mereka kepada Krisna Putra kepala dinas kominfo dan perwakilan dinas perhubungan.

Daud mengatakan bahwa mereka meminta kepada pemerintah provinsi Lampung khususnya gubernur Lampung untuk tidak memberikan izin kepada kendaraan berbasis aplikasi online.

“Kami semua dari 11 trayek sudah setuju untuk meminta kepada pemerintah provinsi lampung khususnya kepada bapak gubernur untuk tidak memberikan izin kepada kendaraan berbasis aplikasi online,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa mereka juga meminta untuk menutup keberadaan aplikasi online di provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung.

“Kami juga meminta kepada pemerintahan untuk menutup kendaraan berbasis aplikasi online di provinsi lampung khususnya di kota Bandar Lampung,” tutur Daud kepada Kepala dinas Kominfo dan Dinas Pergubungan.

Ia juga menambahkan alasan kenapa mereka meminta hal tersebut karena harga yang ditetapkan aplikasi tersebut sangat murah dan membuat hampir 70 % pengguna angkutan umum berpindah kepada kendaraan berbasis online.

“Kami memiliki alasan kenapa kami meminta hal tersebut karena, harga yang ditetapkan aplikasi tersebut sangat murah dan membuat hampir 70 % pengguna angkutan umum berpindah kepada kendaraan berbasis online,” tambahnya.

Daud juga mengatakan bahwa para driver kendaraan berbasis online teraebut sebagian besar merupakan para pekerja bukanlah pengangguran.

“Para driver kendaraan berbasis online tersebut sebagian besar merupakan para pekerja bukanlah pengangguran, jadi salah kalo dikatakan mereka mangurangi pengangguran mereka itu malah menambah sulit angkutan umum, memang ada sebagian kecil yang memang benar benar pengangguran,” ucap Daud.

Aspirasi yang disampaikan Daud Rusli tersebut mendapat tanggapan dari kepala dinas Kominfo bahwa jika ingin melakukan hal tersebut perintahan provinsi lampung harus melakukan tuntutan langsung ke pusat.

“Jika ingin melakukan pemberhentian aplikasi tersebut kami harus melakukan nya dari pusatnya jadi kami hanya melakukan tuntutan dan memberikan bukti dari tanda tangan bapak bapak ini kepada oemerintah pusat bahwa provinsi Lampung telah mengalami pergejolakan,” ucapnya.

Dinas perhubungan juga mengatakan bahwa dari pemprov sendiri mereka sudah merencanakan untuk tarif harga dan pembatasan kouta driver di Bandar Lampung untuk mengendalikan mereka

“Dari pemprov sendiri sudah merencanakan untuk tarif harga dan pembatasan kouta driver di Bandar Lampung untuk mengendalikan mereka,” kata dia.

Karena mendapat jawaban dari dinas perhubungan bahwa mereka pada tanggal 1 oktober mereka akan diberi tanggapan dari pusat mereka meminta kepada kepala dinas untuk menutup penerimaan kuota driver dari kendaraan berbasis online tersebut.

“Kan kata bapak kan untuk menunggu mendapat tanggapan dari kementrian perhubungan sampe tanggal 1 oktober nah bisa ngga kalo mereka itu ditutup penerimaan kuota drivernya mereka itu sehari bisa nyampe 150 lebih driver,” minta daud kepada Kepala dinas Kominfo dan dinas perhubungan.

Aksi demo yang dilakukan seluruh angkutan umum konvensional termasuk taksi argo membuat banyak penumpang yang biasa menaiki angkutan umum konvensional tersebut terlantar.

Hal tersebut membuat Satpol PP mengerahkan bantuan untuk menjemput para penumpang yang terlantar tersebut, banyak penumpang didalam mobil satpol PP tersebut berasal dari ibu ibu yang dari pasar dan anak anak sekolah. (pem)