. . .

Andi Surya: Grondkaart Lahan Terlantar

image_print

KAI: Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebagai Aktiva Tetap Perumka (PT KAI)

TRANSLAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Anggota DPD RI, Andi Surya terus menyuarakan bahwa Grondkaart merupakan lahan terlantar peninggalan bangsa Belanda yang digunakan oleh rakyat. Hal itu di katakannya kepada Trans Lampung saat di hubungi via telpon, Senin (20/8).

Dia berpendapat bahwa PT KAI yang mengklaim lahan bahwa lahan tersebut merupakan area grondkaart adalah salah dan tidak berdasar hokum.

“Mengklaim tanah orang dengan bahan grondkaart yang bukan ada bahan dasar hukum. Menyewa-nyewa, mematok-matok, itukan memprovokasi namanya. Jadi PT KAI harus menyadari dirinya tentang hak mereka itu apa, groundkart itu bukan merupakan alashak atau status hukum,” kata Andi Surya.

Dirinya juga mengaku sudah mempelajari semua dan mengkonsultasikan pada para Professor di Universitas Indonesia.

“Kita sudah mempelajari semua. Itu tanah Negara. Tanah Negara yang terlantar artinya digunakan oleh rakyat. Coba lihat dalam sistim hukum kita nggak ada yang namanya grondkaart, yang ada hanya hak barat yang pindah ke Republik itu hak Opstal, Eigendom, dan Erfpacht. Saya sudah konsultasikan sama Profesor-Profesor di UI lho mas,” ungkapnya.

Sebaliknya, Deputi Divre IV Tanjungkarang Asdo Astriviyanto mengatakan pernyataan Senator asal Lampung itu tidak berdasar dan menunjukkan kekurangpahamannya tentang grondkaart sebagai alas hak kepemilikan tanah PT KAI.

Andi Surya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa grondkaart bukan merupakan alas hak atau status hak sehingga masyarakat yang menempati bantaran rel KA sesuai UU PA No. 5/60,” kata Asdo saat di kutip dari media online RMOL Lampung, Senin (20/8).

Asdo menegaskan hal mendasar yang perlu dipahami adalah PT KAI sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sah sesuai undang-undang atas kepemilikan lahan sekitar rel.

Untuk grondkaart, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria No. 09 Tahun 1965 dapat menjadi dasar kepemilikan tanah dan bisa menjadi dasar sertifikat.

Sesuai Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. B-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1994 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart pada dasarnya adalah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka (PT KAI).

“Selain itu, ada PP No. 8 Tahun 1953 yang menyatakan semua perusahaan eks-Belanda menjadi milik negara,” katanya. (rmol/net/hkw)