. . .

Akuisisi Pertagas ke PGN Dinilai Tabrak UU No. 40/2007

image_print
PGE ULUBELU: Suasana PGE Ulubelu di Kabupaten Tanggamus. (Foto: GOOGLE)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Secara legal, Indra menilai, proses akuisisi Pertagas ke PGN yang dilakukan pemerintah, bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di mana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambil-alihan perseroan, wajib memperhatikan kepentingan karyawan Pasal 26 Ayat 1. Dalam hal ini aspirasi pekerja tidak mendapat tempat dalam aksi korporasi.

TOLAK PENJUALAN PERTAGAS KE PGN: Sekretaris Jenderal SPPGE Indra Mantik Oentara berorasi memimpin massa untuk menolak tegas akuisisi Pertagas yang merupakan anak perusahaan Pertamina kepada PGN, sebab 82 persen dari 43 persen saham publik PGN sudah dikuasai pihak asing. (Foto: AYP)

“Pekerja Pertamina melalui FSPPB telah melayangkan gugatan PTUN atas SK Menteri BUMN Nomor: 39/MBU/02/2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur, pengalihan tugas anggota Direksi Pertamina,” katanya.

Agar paham, baca juga ini: Pertamina Terancam “Punah”? SPPGE Siap Melawan

Mencermati kondisi-kondisi tersebut, secara tegas SPPGE menolak aksi akuisisi Pertagas oleh PGN yang dinilai berkedok aksi korporasi. Lalu menuntut agar CSPA dibatalkan serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan.

“Kami juga menuntut dibentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah, dalam mendorong Pertamina sebagai leader holding minyak dan gas (migas) dan pengembangan energi bersih sebagai sumber utama kedaulatan energi masa depan bangsa,” tuntut Indra.

Selengkapnya baca SKH Trans Lampung edisi Rabu 18 Juli 2018. (ayp) 

error: Content is protected !!