. . .

Ajudikasi Gerindra Tanggamus vs KPU Masuk Pembuktian

image_print

TRANSLAMPUNG, TANGGAMUS – Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra masih terus memperjuangkan nasib salah satu bakal calon anggota legislatifnya, AS. Hal itu dibenarkan Ketua DPC Gerindra Tanggamus, Mukhlis Basri. Dia menegaskan, upaya ajudikasi yang akhirnya ditempuh Gerindra tersebut untuk melawan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus. Senin (27/8) adalah proses pembuktian dari penggugat yaitu DPC Partai Gerindra dan dari tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Tanggamus.

Dasar keputusan Partai Gerindra menggugat KPU Tanggamus, karena Mukhlis Basri yakin, masih terbuka peluang agar AS bisa masuk bacaleg. Sempat ada tahapan mediasi antara Partai Gerindra dengan KPU Tanggamus yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tanggamus. Namun hasilnya deadlock. Dari situlah, DPC Partai Gerindra Tanggamus maju ke tahap berikutnya, yaitu ajudikasi.

”Dasar lainnya, yang bersangkutan (AS) sudah menjalani hukuman. Lalu dari putusan pengadilan, tidak menyebutkan pencabutan hak politiknya AS. Maka kami terus berusaha,” tegas Mukhlis Basri.

Dia menyebutkan, masalah yang serupa dengan AS, di daerah lain ada dua kasus. Lantas partainya mengajukan gugatan dan akhirnya direkomendasikan masuk. Maka cara seperti itu yang akan dilakukan oleh DPC Gerindra Tanggamus. Dan Mukhlis paham bahwa cara itu dibolehkan dalam aturannya.

Untuk diketahui, DPC Partai Gerindra Tanggamus menggugat KPU, karena AS tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Legislatif 2018. Dari pihak KPU, tetap pada keputusan tidak meloloskan AS dalam DCS. Sebab AS adalah mantan terpidana kasus korupsi.

”Masalah ini akan diputuskan dalam tahap ajudikasi. DPC Partai Gerindra sudah menunjuk Fransiskus Hendra Jadi dan tim sebagai kuasa hukum. Hari ini (27/8) (kemarin, Red) adalah tahap pembuktian dari masing-masing kami sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Nanti kami kabari perkembangannya,” tandas Mukhlis Basri, Senin (27/8) petang.

KPU Tanggamus Siap Hadapi Gugatan Ajudikasi Gerindra

TERKAIT masalah ini, KPU Tanggamus mengaku siap menghadapi gugatan DPC Partai Gerinda ke tahap ajudikasi setelah tidak ada kesepakatan saat tahap mediasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Tanggamus.

Anggota KPU Tanggamus, Zulwani mengatakan, dasar KPU adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Isi dalam regulasi itu, mengatur tentang bacaleg terpidana kasus korupsi. Maka meski di tahap mediasi, keputusan KPU Tanggamus tetap. Dan seandainya sampai tahap ajudikasi, maka KPU pun siap menjalaninya.

”Dasar kami sudah kuat, maka keputusan tidak memasukkan AS dalam DCS sudah sesuai aturan. Dan jika harus ajudikasi, maka kami siap hadapi,” ungkap Zulwani.

Sengketa PKB Tuntas, Gerindra Lanjut ke Ajudikasi

KETUA Bawaslu Kabupaten Tanggamus Dedi Fernando membenarkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan upaya mediasi antara KPU dengan DPC Partai Gerindra Tanggamus. Hal itu merupakan Tahap Penyelesaian Sengketa Gugatan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pileg 2018.

Dedi Fernando menjelaskan, penyelesaian gugatan dimulai tahap mediasi antara pihak pemohon dan termohon. Untuk pemohon ada dua pengurus partai yang masuk ke Bawaslu Tanggamus.

Pertama gugatan DPC Gerindra Indonesia Raya (Gerindra) soal tidak adanya nama bacaleg berinisial AS dalam DCS. Kedua, gugatan dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk nama bacaleg berinisial BH dalam DCS. Sedangkan termohon terhadap keduanya adalah KPU Tanggamus.

”Untuk pemohon DPC Gerindra dan termohon KPU Tanggamus. Dari hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap ajudikasi. Peran Bawaslu Tanggamus untuk tahap mediasi, hanya sebagai pihak yang menampung alasan dari masing-masing pihak. Sampai akhir mediasi, baik pemohon dan termohon tetap pada keputusannya masing-masing. Oleh karena itu, sengketa antara DPC Gerindra Tanggamus dengan KPU melaju ke ajudikasi,” terang Dedi.

Sementara itu untuk gugatan DPC PKB, dalam masa mediasi selesai. Keputusan akhir nama bacaleg berinisial BH bisa dimasukkan dalam DCS. Keputusan itu setelah KPU Tanggamus mengakomodir gugatan DPC PKB.

”Untuk gugatan DPC PKB tercapai kesepakatan, KPU mengakomodir pemohon maka bacaleg BH bisa masuk dalam DCS,” pungkas Dedi. (ayp)

error: Content is protected !!