Aiman Minta Diselesaikan Dewan Pers

0
116
views

TRANSLAMPUNG.COM – Jurnalis senior Aiman Witjaksono secara tegas menginginkan, kasus yang dilaporkan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, harus diselesaikan melalui proses Dewan Pers.

Hal ini lantaran kasus yang dilaporkan Aris terkait pernyataan koordinator ICW Donald Fariz pada program Aiman.

“Saya tetap berpendapat bahwa seluruh produk pemberitaan pers diselesaikan melalui Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 15 angka 2 disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan produk pemberitaan pers, diselesaikan sengketanya, diselesaikan permasalahannya melalui Dewan Pers,” kata Aiman saat mendatangi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (11/10).

Pelaporan yang dibuat Aris, menurut Aiman, sangat bahaya bila narasumber salah berbicara atau salah mengutip data langsung di proses hukum dan tidak diselesaikan melalui Dewan Pers.

“Karena bahaya sekali ketika ada narasumber yang kemudian salah berbicara atau kemudian katakanlah salah mengutip data misalnya, tapi kemudian langsung di proses hukum tidak di Dewan Pers,” ujar Aiman.

Terkait kasus ini, Aiman menyebut telah berkomunikasi dengan Dewan Pers untuk dapat menyelesaikan permasalahan apa yang dilaporkan oleh Aris Budiman.

“Sudah komunikasi ke Dewan Pers, Undang-undang pers tetap diberlakukan dalam hal ini,” ucap Aiman.

Lebih lanjut, Aiman menuturkan, sampai saat ini Aris Budiman belum meminta untuk melakukan hak jawab terkait apa yang di permasalahkannya pada program Aiman.

“Pak Aris sudah coba saya hubungi, belum ada permintaan untuk melakukan hak jawab,” jelas Aiman.

Untuk diketahui, Aiman diperiksa sebagai saksi dalam laporan nomor LP/4219/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 5 September 2017.

Laporan itu dilayangkan Aris atas wawancara eksklusif di acara Aiman Kompas TV dengan narasumber koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz.

Pada wawancara itu, diduga terdapat konten yang melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah. (jpg/fik)